Jakarta — Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali meluruskan kabar yang beredar di media sosial tentang adanya program pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis pada 2026.
Dalam klarifikasi resminya, Korlantas menegaskan informasi tersebut tidak benar, menyesatkan, dan bukan berasal dari pengumuman resmi Polri.
Kabar itu beredar melalui sejumlah unggahan di platform seperti TikTok, WhatsApp, dan Instagram. Sebagian unggahan bahkan mengklaim bahwa SIM yang diterbitkan melalui program tersebut akan berlaku seumur hidup.
Korlantas Polri menyatakan seluruh klaim itu tidak memiliki dasar kebijakan maupun pengumuman resmi.
Korlantas Polri menegaskan bahwa masa berlaku SIM tidak berubah. Berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, SIM berlaku selama lima tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang.
Dengan demikian, klaim bahwa SIM dapat berlaku seumur hidup tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemegang SIM tetap wajib memperhatikan masa berlaku dokumen dan melakukan perpanjangan sesuai prosedur resmi.
Korlantas Polri menjelaskan bahwa SIM memiliki fungsi lebih dari sekadar bukti administrasi berkendara.
Dokumen tersebut menjadi bukti kompetensi mengemudi serta bagian dari data registrasi pengemudi yang dapat digunakan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik.
Karena itu, pembaruan berkala dinilai penting untuk memastikan pemegang SIM masih memenuhi syarat keselamatan dan kelaikan berkendara. Penerbitan SIM juga tetap mengikuti ketentuan tarif resmi, bukan layanan gratis tanpa dasar hukum.
Korlantas Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pembuatan atau perpanjangan SIM gratis yang beredar di media sosial.
Tautan pendaftaran yang dicantumkan pada bio profil akun, khususnya dari akun tidak resmi, berpotensi menjadi sarana penipuan digital dan pencurian data pribadi.
Masyarakat diminta tidak memberikan data diri, dokumen identitas, maupun kode OTP kepada pihak yang tidak jelas. Sebelum menyerahkan dokumen asli atau uang, masyarakat disarankan melakukan konfirmasi melalui kanal resmi Polri, termasuk laman Korlantas Polri dan akun resmi di media sosial.
Korlantas Polri mengajak masyarakat untuk memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikannya.
Informasi yang tidak disertai rujukan resmi, terutama menyangkut layanan publik dan dokumen penting, sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu.
“Pastikan informasi berasal dari sumber resmi. Jangan mudah percaya hoaks, jangan sembarangan klik tautan, dan lindungi data pribadi Anda,” pesan Korlantas Polri dalam klarifikasinya. (*)