JAKARTA — Korlantas Polri memperkuat arah transformasi layanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) agar mampu menjawab tuntutan masyarakat atas layanan yang lebih cepat, responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Komitmen itu ditegaskan dalam Simposium Tahun Anggaran (TA) 2026 yang digelar Ditregident Korlantas Polri di Hotel Redtop Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang koordinasi untuk menyusun Rencana Kebutuhan (Renbut) Materiel Regident serta menetapkan justifikasi target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) fungsi lalu lintas Tahun Anggaran 2027.
Dengan demikian, perencanaan sumber daya dan target pendapatan diharapkan lebih akurat, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam sambutannya, Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin menegaskan bahwa pelayanan prima dan berkeadilan harus menjadi poros utama pelaksanaan tugas kepolisian.
Menurutnya, arah tersebut sejalan dengan doktrin Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi landasan transformasi Polri.
Ia menilai kebijakan Kapolri yang menempatkan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, dan kedekatan Polri dengan masyarakat sebagai prioritas harus benar-benar terwujud dalam praktik layanan Regident.
“Pelayanan publik harus mampu bertransformasi dari model yang birokratis, kaku, dan prosedural menjadi pelayanan yang mengedepankan kecepatan, proaktif, adaptif, serta berorientasi pada hasil,” tegas Kakorlantas.
Brigjen Pol Aries juga menyoroti pentingnya penerapan pemolisian prediktif dalam pengelolaan layanan Regident.
Pendekatan ini dipandang mampu membantu jajaran mengantisipasi potensi persoalan sejak dini, termasuk pada aspek pelayanan publik, sehingga kualitas layanan kepada masyarakat terus meningkat.
Kakorlantas menjelaskan bahwa Korlantas Polri telah mengambil sejumlah langkah inovatif, terutama melalui transformasi layanan Regident yang terintegrasi dan berbasis digital. Langkah tersebut, kata dia, merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.
Transformasi itu diharapkan tidak hanya mempercepat proses layanan, tetapi juga membuat layanan lebih adaptif dan proaktif.
Pada akhirnya, seluruh kebutuhan masyarakat terhadap layanan Regident Polri dapat terpenuhi, sekaligus mendukung pencapaian target PNBP fungsi lalu lintas yang telah ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol I Made Agus Prasatya menyebut Simposium TA 2026 sebagai forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi antara Ditregident Korlantas Polri dan Polda jajaran.
Forum ini juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan materiel Regident serta penetapan justifikasi target PNBP Tahun Anggaran 2027.
1
“Melalui forum ini, diharapkan terwujud pengelolaan materiel Regident dan PNBP yang efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Kesamaan persepsi dan koordinasi yang baik menjadi hal penting agar seluruh perencanaan dapat dilaksanakan secara optimal,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kasubdit Fasmat SBST Ditregident Korlantas Polri Kombes Pol Satria Permana berharap simposium menghasilkan dokumen Rencana Kebutuhan Materiel Regident dan justifikasi target PNBP TA 2027 yang akurat, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih dari sekadar menyusun dokumen perencanaan, kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat integritas personel, mengoptimalkan pengawasan atas pengelolaan PNBP dan materiel Regident, serta mendorong peningkatan mutu layanan Regident Polri.
Melalui Simposium TA 2026, Korlantas Polri menegaskan komitmennya membangun tata kelola layanan Regident yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Perencanaan kebutuhan materiel serta target PNBP diposisikan bukan semata sebagai urusan administrasi dan anggaran, melainkan instrumen strategis untuk memastikan layanan lalu lintas semakin optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (*)


