BANYUWANGI– Astamaops Kapolri Komjen Pol. Dr. Roycke Harry Langie, didampingi Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) harus disiapkan sejak dini melalui satu mekanisme operasi yang terintegrasi.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pengamanan Nataru di Kantor ASDP Ketapang, Banyuwangi, Sabtu (21/11/2026).
Roycke menekankan bahwa pengamanan Nataru bukan tanggung jawab satu institusi. Menurutnya, seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan harus bekerja dalam struktur komando, pembagian tugas, serta sistem komunikasi yang jelas.
“Pengamanan Nataru tidak dapat dilaksanakan oleh satu institusi. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan harus bekerja dalam satu mekanisme operasi yang terintegrasi, dengan struktur komando, pembagian tugas, dan sistem komunikasi yang jelas,” ujar Roycke.
Astamaops Kapolri menegaskan bahwa evaluasi operasi Nataru sebelumnya dan hasil survei lapangan menjadi dasar penyusunan pola operasi tahun ini.
Setiap potensi permasalahan, kata dia, harus diterjemahkan menjadi strategi yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kondisi kerawanan di lapangan.
Khusus pada jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk, Roycke meminta pengelolaan penyeberangan memperhatikan keterkaitan antara port time, kesiapan buffer zone, pengaturan jenis dan golongan kendaraan, serta pengaturan lintasan dan sistem buka-tutup.
“Kendaraan perlu diurai secara bertahap berdasarkan jenis dan golongannya sebelum diarahkan menuju lintasan penyeberangan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa percepatan pelayanan di pelabuhan harus diimbangi kesiapan ruang penyangga agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di sekitar kawasan pelabuhan.
Fokus pada Orang, Barang, Tempat, dan Kegiatan
Roycke menjelaskan bahwa pengamanan Nataru mencakup empat sasaran utama, yaitu orang, barang, tempat, dan kegiatan.
Masyarakat diharapkan dapat menempuh perjalanan hingga tiba di tujuan dengan aman, sementara barang yang dibawa maupun didistribusikan tetap terlindungi.
Pengamanan juga diarahkan pada kesiapan lokasi strategis serta kelancaran kegiatan keagamaan, wisata, dan aktivitas keluarga selama periode Nataru.
Polri memperkuat pengawasan melalui pemanfaatan Mobile Command Center, CCTV di sepanjang jalur, CCTV portabel, kamera yang dikenakan personel, perangkat komunikasi radio, dan drone.
Sistem komunikasi antara wilayah Ketapang dan Gilimanuk juga akan diselaraskan agar informasi antara pengelola jalur darat dan penyeberangan tetap berkesinambungan.
Pos pengamanan terpadu dioptimalkan sebagai pusat kendali yang mengintegrasikan informasi dari jalan tol, jalan arteri, buffer zone, kawasan pelabuhan, dan pusat kegiatan masyarakat. Pemeriksaan tiket penyeberangan serta sosialisasi kanal pembelian resmi turut dilakukan untuk mencegah percaloan dan peredaran tiket palsu.
Dalam arahannya, Roycke menegaskan bahwa pola pengamanan Nataru diperkuat dengan semangat Raksa Kasih, yakni melindungi, menjaga, dan melayani masyarakat dengan kasih.
Pendekatan tersebut menempatkan operasi Nataru bukan semata sebagai penjagaan keamanan, tetapi juga sebagai operasi kemanusiaan.
“Operasi ini bukan hanya tentang menjaga keamanan, tetapi juga merawat harmoni dan memberikan pelayanan dengan hati. Kehadiran personel di pos pengamanan dan pos pelayanan harus mampu memberikan rasa aman, kenyamanan, serta membantu masyarakat selama perjalanan,” ujarnya.
Kehadiran Kakorlantas Brigjen Pol. Aries Syahbudin dalam rapat koordinasi tersebut menegaskan peran Korlantas Polri dalam memastikan kesiapan pengaturan lalu lintas, pengamanan jalur darat, dan sinergi dengan pengelola penyeberangan.
Pola operasi yang disusun akan menjadi dasar penentuan kebutuhan buffer zone, personel, sarana-prasarana, serta pengaturan lalu lintas.
Prediksi Lonjakan Mobilitas
Disampaikan dalam rapat, puncak arus keberangkatan diperkirakan terjadi pada 24 Desember 2026. Mobilitas melalui transportasi darat diproyeksikan meningkat sekitar 12 persen, kereta api sekitar 16 persen, serta transportasi laut dan udara sekitar 2–3 persen.
Data tersebut menjadi dasar Polri dan instansi terkait dalam menentukan pola pengaturan lalu lintas, kesiapan personel, kebutuhan ruang penyangga, serta sarana-prasarana pendukung.
Pengamanan mencakup jalan tol dan arteri, pelabuhan, kawasan wisata, tempat ibadah, serta pusat aktivitas masyarakat.
Dalam rapat yang sama, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Muhammad Awaluddin menyampaikan bahwa kesiapan Nataru harus mencakup pencegahan risiko sekaligus kesiapan pelayanan apabila terjadi kecelakaan.
Ia menegaskan bahwa Jasa Raharja akan memperkuat perannya sebagai mitra strategis Korlantas Polri dalam keselamatan transportasi.
“Jasa Raharja diharapkan dapat semakin memperkuat perannya sebagai mitra strategis Korlantas Polri dalam keselamatan transportasi. Kami ingin setiap jajaran hadir dengan membawa data, memberikan rekomendasi yang relevan, serta bersama-sama menjalankan intervensi yang memberikan dampak nyata bagi keselamatan masyarakat,” ujar Awaluddin. (*)


