JAKARTA– Jasa Raharja, dan seluruh anggota Holding Indonesia Financial Group (IFG), menandatangani Komitmen Anti-Fraud yang disaksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Penandatanganan dilakukan oleh
direktur utama masing-masing anggota holding, di Gedung Jiwasraya, Jakarta, pada Selasa (13/08/2024).
Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan,
penandatanganan komitmen ini dilakukan untuk memperkuat implementasi sistem
anti-fraud di ekosistem holding BUMN asuransi, penjaminan dan investasi, serta
bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan bebas dari praktik penipuan dan kecurangan.
“Langkah ini sejalan dengan upaya Jasa Raharja untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Jasa Raharja sendiri, telah menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sejak tahun 2020 dan telah mendapatkan sertifikasi dari SAI
Global.
“Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik yang bebas dari
fraud, pungli, dan bentuk penyimpangan lainnya,” ujar Rivan.
Wakil Direktur Utama IFG Haru Koesmahargyo, menyampaikan bahwa fraud merupakan salah satu isu yang sangat krusial dalam dunia bisnis keuangan. Oleh karena itu, manajemen IFG terus melakukan berbagai upaya pencegahan.
“Kerja sama ini merupakan keseriusan IFG dan anggota holding untuk mencegah
terjadinya fraud melalui implementasi tata kelola yang baik, dan manajemen
risiko yang efektif dalam operasional bisnis Perusahaan.
Sehingga, dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan khususnya asuransi, penjaminan dan investasi,” ujarnya.
Haru menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan diterbitkannya POJK No. 12 tahun
2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.
IFG sebagai Perusahaan yang dikategorikan konglomerasi keuangan melakukan persiapan lebih dini dalam implementasi POJK tersebut, baik di IFG maupun di anggota holding. “Mudah-mudahan ini juga bisa dilakukan oleh seluruh anggota holding,” imbuh Haru.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, mengatakan, dengan penandatanganan Piagam Komitmen Anti-Fraud, BPKP akan
mendukung peningkatan kinerja dan tata kelola di BUMN.
”Kegiatan ini merupakan bentuk keberlanjutan dari komitmen kita bersama dalam upaya membangun akuntabilitas dan memperkuat tata kelola korporasi negara yang baik dan bersih,” ujarnya.(*)