Kota Makassar Aman Ketika Kunjungan Belum Cukup Menghentikan Kekerasan jalanan seperti Geng Motor, Perang Kelompok dan Kejahatan lainnya yang meresahkan.
Oleh: Zulkifli Malik
Perang kelompok, geng motor, dan begal di Makassar merupakan persoalan sosial yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan keamanan.
Meskipun Kapolda Sulsel dan Kapolrestabes Makassar kerap melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah rawan serta menegaskan komitmen menindak pelaku, kasus tawuran tetap muncul berulang kali, seperti tawuran dua kelompok warga di Jalan Urip Sumoharjo pecah pada Senin malam, 9 November 2026, yang melibatkan batu dan busur panah.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran aparat penting, tetapi belum cukup untuk menghentikan siklus kekerasan yang telah berlangsung lama.
Kunjungan pimpinan ke wilayah rawan memang memberikan sinyal bahwa negara hadir dan serius menangani masalah. Namun, apabila kunjungan hanya berhenti pada imbauan, pembentukan posko, atau patroli sesaat, dampaknya cenderung tidak bertahan lama.
Kapolda Sulsel bahkan sudah mengumpulkan 15 camat se Kota Makassar, beberapa waktu lalu, untuk membahas penanganan perang kelompok, tetapi kasus tetap terjadi setelah koordinasi tersebut.
Ini memperlihatkan kesenjangan antara komitmen politik di tingkat pimpinan dan pelaksanaan nyata di tingkat kelurahan serta masyarakat.
Tulisan ini melihat salah satu kelemahan utama kebijakan yang berjalan adalah pendekatan yang terlalu reaktif. Aparat umumnya bergerak setelah video tawuran beredar, warga melapor, atau korban jatuh.
.Jika pemerintah kota dan kepolisian hanya mengandalkan penggerebekan setelah insiden terjadi, mereka selalu tertinggal satu langkah dari kelompok yang telah merencanakan aksinya.
Polrestabes Makassar sebenarnya telah melakukan sejumlah langkah, termasuk menindak pelaku tawuran, membentuk posko, dan mengaktifkan patroli siber untuk memantau ajakan tawuran di media sosial.
Namun, keberadaan patroli siber belum tampak mampu mencegah aksi sebelum terjadi. Kelompok masih dapat menggunakan istilah “COD” untuk mengatur pertemuan dan tawuran, sementara warga tetap menyaksikan aksi kekerasan yang cepat menyebar melalui media sosial.
Artinya, pengawasan digital perlu diperkuat, bukan hanya menjadi pelengkap patroli fisik.
Toh, kebijakan penindakan juga perlu dikritisi karena terlalu berfokus pada penangkapan, tetapi belum jelas menawarkan jalan keluar bagi pelaku remaja.
Polisi juga pernah menangkap 23 pelaku geng motor dan menetapkan 19 tersangka dalam kasus tawuran antargeng motor. Namun, selama remaja tetap berada dalam lingkaran dendam, kemiskinan, pengangguran, dan tekanan kelompok, mereka berisiko kembali terlibat setelah proses hukum selesai.
Penindakan tanpa pembinaan hanya memindahkan masalah, bukan mengakhiri masalah.
Diketahui, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama yang tidak boleh diabaikan.
Dinas Sosial Kota Makassar menyebut kemiskinan, minimnya lapangan kerja, dan lemahnya pembinaan keluarga sebagai akar masalah yang mendorong remaja terlibat tawuran atau geng motor.
Bagi sebagian remaja, bergabung dengan kelompok bukan hanya soal hiburan atau mencari identitas, tetapi juga menjadi cara untuk merasa diterima, mendapatkan penghasilan, atau memperoleh pengakuan sosial.
Dalam perspektif psikologi sosial, kebutuhan akan penerimaan kelompok (need to belong) dan identitas diri merupakan kebutuhan dasar yang kuat pada masa remaja. Jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi melalui jalur yang sehat, kelompok geng motor dapat terlihat sebagai “keluarga pengganti” yang memberi perlindungan, status, dan rasa diterima.
Dari sisi psikologi perkembangan, remaja berada pada fase pencarian identitas dan kebutuhan akan otonomi. Teori Erikson menunjukkan bahwa remaja berusaha menemukan siapa dirinya melalui pergaulan, peran sosial, dan kelompok sebaya.
Ketika keluarga dan sekolah tidak mampu memberi arahan yang memadai, remaja dapat mencari pengakuan melalui kelompok yang menawarkan rasa kuat, kesetiaan, dan identitas kolektif.
Dalam kondisi ini, kekerasan bukan hanya tindakan individual, tetapi juga bentuk pencarian makna dan penerimaan sosial.
Oleh karena itu, penanganan harus menjangkau aspek psikologis, bukan hanya aspek hukum.
Dari sisi ekonomi, teori tekanan sosial (strain theory) yang dikemukakan Robert Merton menjelaskan bahwa individu dapat terdorong melakukan penyimpangan ketika ada kesenjangan antara tujuan yang diinginkan, seperti kesuksesan dan kesejahteraan, dengan cara yang tersedia untuk mencapainya.
Dalam konteks Makassar, remaja yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, pekerjaan, atau peluang ekonomi dapat merasa terjebak dan mencari jalan keluar melalui kelompok yang menawarkan identitas serta penghasilan.
Oleh karena itu, kemiskinan dan pengangguran bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah psikososial yang berpengaruh terhadap perilaku kekerasan.
Faktor ekonomi juga berhubungan dengan tekanan psikologis berupa stres, frustrasi, dan perasaan tidak berdaya.
Remaja yang tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi sering mengalami tekanan emosional yang lebih tinggi, terutama ketika mereka merasa tidak mampu membantu keluarga atau tidak memiliki masa depan yang jelas.
Dalam kondisi tersebut, kelompok dapat menjadi tempat pelarian sekaligus sumber dukungan emosional. Namun, jika kelompok tersebut justru mendorong kekerasan, maka remaja akan terjebak dalam pola perilaku yang merugikan dirinya dan masyarakat.
Penulis juga melihat adanya masalah lain, yakni lemahnya mediasi konflik di tingkat akar.
Kapolrestabes menyebut dendam antarkelompok sering berlanjut lintas generasi, sehingga konflik kecil dapat kembali memicu perang kelompok.
Dandim 1408 Makassar juga menekankan pentingnya lurah memetakan aktor pemicu bentrokan, bukan hanya lokasi kejadian.
Jika pemerintah hanya memetakan titik rawan tanpa mengenali siapa tokoh pemicu, kelompok mana yang bertikai, dan konflik apa yang belum selesai, maka posko akan berdiri di lokasi yang salah dan penanganan menjadi tidak tepat sasaran.
Keterlibatan masyarakat juga masih terlalu lemah. Warga sering hanya menjadi penonton ketika tawuran terjadi, sementara sebagian justru merekam dan menyebarkan video yang dapat memperbesar provokasi.
Padahal, RT/RW, tokoh agama, orang tua, dan komunitas pemuda memiliki kedekatan yang tidak dimiliki aparat. Mereka lebih mampu mengenali remaja yang mulai keluar malam, bergaul dengan kelompok berisiko, atau terlibat konflik kecil sebelum masalah membesar.
Sayangnya, keterlibatan mereka belum dijadikan bagian utama dari sistem pencegahan.
Oleh karena itu, Makassar perlu mengubah pendekatan dari “kunjungan” menjadi “program tetap”.
Setiap kelurahan rawan sebaiknya memiliki posko damai yang memuat Polri, TNI, lurah, RT/RW, tokoh agama, komunitas motor, orang tua, dan mantan pelaku yang telah berubah.
Program ini harus mencakup mediasi konflik, pemetaan aktor, patroli malam, pemantauan media sosial, dan pendampingan remaja.
Selain itu, pemerintah perlu membuka ruang positif seperti bengkel motor komunitas, olahraga malam, kelas keterampilan, dan peluang kerja nyata.
Tanpa langkah tersebut, dinilai kunjungan Kapolda dan Kapolrestabes hanya akan menjadi simbol, sementara perang kelompok, geng motor, dan begal tetap menjadi bayang-bayang yang menghantui warga Makassar.
Jalan Keluar Berbasis Ekonomi dan Psikologi
Untuk memberi jalan keluar yang nyata, pemerintah kota perlu membentuk program “Makassar Muda Aman” yang menggabungkan aspek ekonomi, psikologi, dan pemberdayaan komunitas.
Program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, magang, kewirausahaan, bengkel motor komunitas, ruang kreatif, dan olahraga malam.
Tujuannya bukan hanya memberi kegiatan, tetapi juga membuka akses menuju penghasilan, rasa diterima, dan identitas positif.
Program ini juga perlu melibatkan psikolog, konselor, dan pendamping sosial untuk membantu remaja yang mengalami tekanan keluarga, kemiskinan, atau trauma akibat kekerasan.
Pendekatan psikologis seperti konseling kelompok, mentoring, dan terapi perilaku kognitif dapat membantu remaja mengelola emosi, membangun harga diri, dan menemukan alternatif selain kekerasan.
Dengan demikian, remaja tidak hanya “dihentikan” dari tawuran, tetapi juga diberi kemampuan untuk memilih jalan hidup yang lebih sehat.
Selain itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan dunia usaha, koperasi, dan komunitas kreatif untuk membuka lapangan kerja nyata.
Contohnya, remaja dapat dilibatkan dalam usaha servis motor, kuliner, desain digital, logistik, perikanan, atau kewirausahaan berbasis komunitas.
Dengan adanya penghasilan dan peluang berkembang, remaja akan memiliki alternatif yang lebih menarik daripada bergabung dengan kelompok kekerasan. Pemberdayaan ekonomi sekaligus berfungsi sebagai bentuk penguatan identitas positif dan harga diri.
Perlu diketahui bersama, keberhasilan Makassar tidak boleh diukur dari banyaknya kunjungan pimpinan atau jumlah orang yang diamankan. Ukuran yang lebih penting adalah menurunnya tawuran dan begal di titik rawan, berkurangnya remaja yang kembali terlibat kejahatan, meningkatnya remaja yang memperoleh pekerjaan atau kembali sekolah, serta meningkatnya rasa aman warga.
Jika indikator ini tidak membaik, maka kebijakan yang berjalan perlu dievaluasi ulang dan diubah menjadi pendekatan yang lebih berbasis akar masalah.
Dengan memasukkan faktor ekonomi dan perspektif psikologis, solusi Makassar tidak lagi hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan, pemberdayaan, dan pemulihan.
Hanya dengan pendekatan yang menyentuh akar masalah kemiskinan, pengangguran, tekanan psikologis, dan kebutuhan akan penerimaan Makassar dapat benar-benar menjadi kota yang lebih aman dan berdaya.
#Penulis adalah jurnalis LantasInfo