Close Menu
LANTAS INFO
  • Home
  • Nasional
  • Edukasi
  • Hukum
  • Mitra
  • Pelayanan
  • Peristiwa
  • Profile
  • Ragam
  • Video
Facebook X (Twitter) Instagram
Senin, November 23
  • Redaksi
  • Home
Facebook X (Twitter) LinkedIn VKontakte
LANTAS INFOLANTAS INFO
Banner
  • Home
  • Nasional
  • Edukasi
  • Hukum
  • Mitra
  • Pelayanan
  • Peristiwa
  • Profile
  • Ragam
  • Video
LANTAS INFO
  • Home
  • Nasional
  • Edukasi
  • Hukum
  • Mitra
  • Pelayanan
  • Peristiwa
  • Profile
  • Ragam
  • Video
Home»Nasional»Dinilai tak Relevan, Anggota Komisi III DPR-RI ini Tolak Usulan SIM Dialihkan Dari Polri
Nasional

Dinilai tak Relevan, Anggota Komisi III DPR-RI ini Tolak Usulan SIM Dialihkan Dari Polri

Lantas InfoBy Lantas InfoJuni 9, 2022Tidak ada komentar2 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
Anggota Komisi III DPR, Andi Rio Idris Padjalangi
Share
WhatsApp Facebook Twitter Copy Link

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR, Andi Rio Idris Padjalangi, menilai tidak relevan terkait wacana memberikan kewenangan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang akan diatur dalam revisi UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

“Wacana kewenangan penerbitan SIM untuk diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dalam revisi UU LLAJ sangat tidak relevan dan akan menimbulkan pembengkakan biaya,” kata dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menilai, dalam penerbitan SIM, Polri menjalankan fungsi di bidang pemerintahan yang bersifat umum. Menurut dia, sarana dan prasarana penerbitan SIM juga hanya dimiliki institusi Polri yang sudah terhubung ke seluruh Indonesia dan berjalan cukup lama.

“Jika Kementerian Perhubungan mengambil alih kewenangan, maka akan berdampak pada pelayanan dan anggaran,” ujarnya.

Ia menilai kepolisian sudah tepat dalam memiliki kewenangan penerbitan SIM, STNK dan BPKB sesuai pasal 15 ayat (2) huruf b dan c UU Nomor 2/2002 tentang Polri. Ia yakin UU Polri tidak akan bertentangan dengan ketentuan pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

“Saya optimis Polri tidak akan lengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, karena hanya memberikan pelayanan penerbitan SIM,” ujarnya.

Ia menilai, justru kewenangan tersebut akan mempermudah Polri dalam menjalankan proses penegakan hukum dalam mengungkap kejahatan seperti pencurian motor atau kejahatan di jalan.

Hal itu, menurut dia, karena terkoneksi ke seluruh jajaran polri di seluruh indonesia” ujarnya.

Namun dia juga meminta Polri dapat terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam kepengurusan dan penerbitan SIM dengan selalu bersikap humanis serta presisi.

“Lakukan evaluasi berkala dari sisi penegakan hukum dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Seluruh jajaran kepolisian harus dapat mewujudkan cita-cita Kapolri untuk menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat,” Tutupnya (**/Wis)

Ditlantas Polda Sulsel
Share. Facebook Twitter Email WhatsApp Telegram
Previous ArticleGunakan Boneka Tangan, Satlantas Polres Pangkep Sosialisasi Rambu dan Tertib Lalulintas ke Anak TK
Next Article Satpas SIM Polres Pangkep Diapresiasi Warga

Berita Lainnya

Astamaops Kapolri: Fokus Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Nataru

November 21, 2026

EDITORIAL: Antisipasi Phishing dan Malware, Korlantas Polri Perkuat Benteng Siber

November 21, 2026

Kakorlantas Polri: Industri Otomotif Diminta Tak Sebatas Jualan, Juga Selamatkan Nyawa di Jalan

November 21, 2026
Berita Terbaru

Astamaops Kapolri: Fokus Antisipasi Lonjakan Arus Mudik Nataru

November 21, 2026

EDITORIAL: Antisipasi Phishing dan Malware, Korlantas Polri Perkuat Benteng Siber

November 21, 2026

Kakorlantas Polri: Industri Otomotif Diminta Tak Sebatas Jualan, Juga Selamatkan Nyawa di Jalan

November 21, 2026

Kakorlantas Polri Tekankan Sinergi Respons Darurat Korban Kecelakaan

November 19, 2026
  • HUKUM

Operasi Zebra Pallawa 2026 Dimulai, Polda Sulsel Libatkan 1.630 Personel Gabungan

November 16, 2026

Polres Sinjai Gelar Operasi Zebra Pallawa 2026, 16 November, Denda Maksimal Rp.3 Juta Pelaku Balap Liar!

November 14, 2026

Selain Narkoba, Polresta Gowa Komitmen Berantas Peredaran Miras

November 14, 2026

Operasi Zebra Pallawa 2026 Digelar 16 November, Dirlantas Polda Sulsel: Balap Liar Bakal Kena Sanksi Maksimal Rp.3 Juta

November 13, 2026
Copyright © 2017. LANTAS INFO RhynaldKing.
  • Redaksi
  • Home

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.