KOLOM: Transparansi, Akuntabilitas, dan Due Process of Law dalam Penyidikan Dugaan Korupsi Batu Bara oleh Kortas Tipikor Polri

Menelaah Konteks penegakan hukum korupsi batu bara, tampak adanya penguatan peran Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri dalam mengusut dugaan korupsi pemenuhan pasokan batu bara. Oleh: Zulkifli Malik Pengusutan ini tentunya menandai fase baru penegakan hukum di sektor energi yang strategis bagi pelayanan publik yang pastinya mendapat dukungan dari berbagai pihak dan tengah … Baca Selengkapnya

EDITORIAL: Edukasi Humanis Korlantas Polri Bentuk Persiapan Terukur Menuju Penertiban ODOL 2027

blank

JAKARTA– Korlantas Polri menunjukkan pergeseran pendekatan yang signifikan dalam upaya mitigasi risiko keselamatan jalan dengan mengedepankan strategi edukasi humanis terhadap masalah over dimensi dan over load . Langkah ini tidak semata-mata bersifat komunikatif, melainkan juga bersifat preparatori menjelang pemberlakuan penertiban. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan atas arahan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya … Baca Selengkapnya

ANALISIS: Resistensi Publik Jika Kebijkaan Larangan BBM Subsidi bagi Penunggak Pajak Berlaku Nasional

blank

Kebijakan larangan pengisian BBM subsidi bagi kendaraan penunggak pajak seperti yang diterapkan di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan kebijakan yang problematik secara hukum dan etika pelayanan publik. Oleh: Zulkifli Malik  Jika melihat Kerangka kebijakan di NTT dan motif resminya, tentunya pemerintah Provinsi NTT menerapkan larangan pembelian BBM bersubsidi (antara lain Pertalite dan Solar) bagi kendaraan … Baca Selengkapnya