Close Menu
LANTAS INFO
  • Home
  • Nasional
  • Edukasi
  • Hukum
  • Mitra
  • Pelayanan
  • Peristiwa
  • Profile
  • Ragam
  • Video
Facebook X (Twitter) Instagram
Jumat, November 20
  • Redaksi
  • Home
Facebook X (Twitter) LinkedIn VKontakte
LANTAS INFOLANTAS INFO
Banner
  • Home
  • Nasional
  • Edukasi
  • Hukum
  • Mitra
  • Pelayanan
  • Peristiwa
  • Profile
  • Ragam
  • Video
LANTAS INFO
  • Home
  • Nasional
  • Edukasi
  • Hukum
  • Mitra
  • Pelayanan
  • Peristiwa
  • Profile
  • Ragam
  • Video
Home»Nasional»Detektor Belum Siap, Kebijakan Zero ODOL Bakal Molor
Nasional

Detektor Belum Siap, Kebijakan Zero ODOL Bakal Molor

Lantas InfoBy Lantas InfoJuli 12, 2025Updated:Juli 12, 2025Tidak ada komentar2 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
Menhub, Dudy.P (Foto: Harian Merapi)
Share
WhatsApp Facebook Twitter Copy Link

JAKARTA– Rencana penerapan kebijakan Zero ODOL (Over Dimension Over Load) yang ditargetkan berlaku penuh pada 2026 kini berpotensi mengalami penyesuaian waktu.

Meski demikian, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa pemerintah tidak secara resmi menunda implementasi aturan tersebut.

Hal ini diungkapkan Menhub dalam sesi diskusi media yang digelar di Jakarta, belum lama ini.

Dudy menjelaskan bahwa proses menuju Indonesia bebas truk ODOL memang memerlukan tahapan dan persiapan yang matang, termasuk dari sisi infrastruktur dan koordinasi antarlembaga.

“Sejak lama sebenarnya ini sudah dalam proses. Kami membagi implementasinya dalam tiga tahap selama Juni hingga Agustus. Saat ini kami masih menunggu masukan dari para pemangku kepentingan yang terlibat dalam sosialisasi,” ujar Dudy.

Ia menambahkan, pihaknya belum kembali melakukan pertemuan resmi dengan Korlantas Polri guna mengevaluasi hasil sosialisasi terakhir.

Namun, dari informasi yang diterimanya, sejumlah pihak seperti Korlantas dan Jasa Marga masih membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan penyesuaian, termasuk pemasangan sistem Weight in Motion (WIM) sebagai detektor berat kendaraan secara otomatis.

“Ini bukan soal penundaan semata, tapi lebih pada kesiapan sistem pendukung di lapangan agar kebijakan bisa berjalan efektif,” jelasnya.

Dengan pertimbangan teknis dan kesiapan infrastruktur tersebut, besar kemungkinan tenggat waktu 2026 akan direvisi agar pelaksanaan kebijakan bisa lebih optimal dan tidak menimbulkan gangguan signifikan di lapangan.

(Foto: Harian Merapi)

Ditlantas Polda Sulsel
Share. Facebook Twitter Email WhatsApp Telegram
Previous ArticlePolres Bone Tebar Spanduk Sosialisasi Operasi Patuh 2025
Next Article Perangi ODOL, Kemenhub Andalkan Teknologi Canggih di Jembatan Timbang

Berita Lainnya

Kakorlantas Polri Tekankan Sinergi Respons Darurat Korban Kecelakaan

November 19, 2026

Korlantas Polri Bawa Edukasi Seru Lewat Mobil Dikmas ke SMA Negeri 1 Makassar

November 19, 2026

Korlantas Polri Rancang Shelter untuk Ojol

November 18, 2026
Berita Terbaru

Kakorlantas Polri Tekankan Sinergi Respons Darurat Korban Kecelakaan

November 19, 2026

Korlantas Polri Bawa Edukasi Seru Lewat Mobil Dikmas ke SMA Negeri 1 Makassar

November 19, 2026

Korlantas Polri Rancang Shelter untuk Ojol

November 18, 2026

Cara Unik, Satlantas Polres Bone Bagi Gelas ke Pengendara Tertib di Hari ke 2 Operasi Zebra Pallawa 2026

November 17, 2026
  • HUKUM

Operasi Zebra Pallawa 2026 Dimulai, Polda Sulsel Libatkan 1.630 Personel Gabungan

November 16, 2026

Polres Sinjai Gelar Operasi Zebra Pallawa 2026, 16 November, Denda Maksimal Rp.3 Juta Pelaku Balap Liar!

November 14, 2026

Selain Narkoba, Polresta Gowa Komitmen Berantas Peredaran Miras

November 14, 2026

Operasi Zebra Pallawa 2026 Digelar 16 November, Dirlantas Polda Sulsel: Balap Liar Bakal Kena Sanksi Maksimal Rp.3 Juta

November 13, 2026
Copyright © 2017. LANTAS INFO RhynaldKing.
  • Redaksi
  • Home

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.