Close Menu
LANTAS INFO
  • Home
  • Nasional
  • Edukasi
  • Hukum
  • Mitra
  • Pelayanan
  • Peristiwa
  • Profile
  • Ragam
  • Video
Facebook X (Twitter) Instagram
Jumat, November 20
  • Redaksi
  • Home
Facebook X (Twitter) LinkedIn VKontakte
LANTAS INFOLANTAS INFO
Banner
  • Home
  • Nasional
  • Edukasi
  • Hukum
  • Mitra
  • Pelayanan
  • Peristiwa
  • Profile
  • Ragam
  • Video
LANTAS INFO
  • Home
  • Nasional
  • Edukasi
  • Hukum
  • Mitra
  • Pelayanan
  • Peristiwa
  • Profile
  • Ragam
  • Video
Home»Nasional»Editorial: Ketegasan Negara Menutup Ruang Bagi ODOL Demi Keselamatan dan Masa Depan Infrastruktur
Nasional

Editorial: Ketegasan Negara Menutup Ruang Bagi ODOL Demi Keselamatan dan Masa Depan Infrastruktur

Lantas InfoBy Lantas InfoJuli 13, 2025Tidak ada komentar3 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
Share
WhatsApp Facebook Twitter Copy Link

Pemerintah akhirnya menegaskan sikap tegas terhadap keberadaan kendaraan Over Dimension dan Overload (ODOL).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa penindakan penuh terhadap ODOL akan diberlakukan mulai Januari 2026.

Sikap ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari proses evaluasi panjang selama belasan hingga puluhan tahun, menyusul dampak destruktif yang ditimbulkan oleh kendaraan-kendaraan ODOL terhadap keselamatan dan infrastruktur negara.

AHY dalam keterangannya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/7), menegaskan bahwa kendaraan dengan dimensi dan muatan berlebih telah lama menjadi sumber berbagai persoalan.

Bukan hanya kerusakan jalan, tetapi juga korban jiwa yang terus berjatuhan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh truk-truk ODOL.

“Permasalahan terkait truk-truk over dimension dan overload telah menyebabkan banyak kecelakaan lalu lintas,” ujarnya.

Ironisnya, para sopir kerap menjadi satu-satunya pihak yang dimintai pertanggungjawaban, sementara para pengusaha dan pemilik kendaraan seakan bebas dari jerat hukum.

“Kita sering mendengar kabar menyedihkan ketika truk bermuatan lebih mengakibatkan kecelakaan. Yang jadi korban bukan hanya pengemudi, tetapi juga masyarakat yang tak bersalah. Namun yang dituntut hanya sopirnya, padahal pemilik barang juga harus ikut bertanggung jawab,” tegas AHY.

Kalimat itu bukan sekadar pernyataan, melainkan tamparan keras bagi mereka yang selama ini mengambil untung dari praktik ODOL tanpa peduli pada risiko yang ditanggung oleh rakyat dan negara.

Kerusakan jalan sebagai dampak langsung dari praktik ODOL juga sangat merugikan negara.

AHY menyebutkan bahwa pemerintah harus menggelontorkan hingga Rp 40 triliun setiap tahun hanya untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak akibat kendaraan bermuatan lebih. Tak hanya jalan nasional, tetapi juga jalan-jalan provinsi dan kabupaten-kota menjadi korban dari praktik melanggar hukum ini.

Angka tersebut adalah beban besar bagi APBN dan APBD yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan sektor lain.

Melalui penegasan sikap ini, AHY ingin memastikan bahwa negara tidak lagi mentolerir praktik ODOL yang telah memakan terlalu banyak korban dan dana publik.

Januari 2026 ditetapkan sebagai tonggak diberlakukannya kebijakan “zero ODOL”. Dengan begitu, tidak ada lagi ruang abu-abu untuk pelanggaran yang selama ini dianggap lumrah dalam distribusi logistik.

“Kami akan terus menjelaskan bahwa tujuan utama dari kebijakan ini adalah keselamatan bersama. Namun, kami juga memahami ada aspek-aspek produksi dan ekonomi yang harus tetap dijaga. Karenanya, penindakan ODOL akan diiringi langkah-langkah lanjutan agar tidak mengganggu kegiatan ekonomi secara drastis,” pungkas AHY.

Penegasan ini harus menjadi alarm bagi seluruh pemilik usaha logistik, industri pengangkutan, dan aparat penegak hukum.

Negara tidak boleh goyah oleh tekanan ekonomi semu yang dibangun di atas pelanggaran hukum dan korban nyawa.

Kebijakan ini adalah bentuk nyata keberpihakan pemerintah pada keselamatan rakyat dan masa depan infrastruktur Indonesia.

Sudah saatnya hukum benar-benar ditegakkan bukan hanya kepada sopir kecil di jalanan, tetapi juga kepada mereka yang berdiri di belakang layar pelanggaran. (*)

Ditlantas Polda Sulsel
Share. Facebook Twitter Email WhatsApp Telegram
Previous ArticlePerangi ODOL, Kemenhub Andalkan Teknologi Canggih di Jembatan Timbang
Next Article Operasi Patuh 2025, Korlantas Polri: Dilakukan Dua Metode Penindakan

Berita Lainnya

Kakorlantas Polri Tekankan Sinergi Respons Darurat Korban Kecelakaan

November 19, 2026

Korlantas Polri Bawa Edukasi Seru Lewat Mobil Dikmas ke SMA Negeri 1 Makassar

November 19, 2026

Korlantas Polri Rancang Shelter untuk Ojol

November 18, 2026
Berita Terbaru

Kakorlantas Polri Tekankan Sinergi Respons Darurat Korban Kecelakaan

November 19, 2026

Korlantas Polri Bawa Edukasi Seru Lewat Mobil Dikmas ke SMA Negeri 1 Makassar

November 19, 2026

Korlantas Polri Rancang Shelter untuk Ojol

November 18, 2026

Cara Unik, Satlantas Polres Bone Bagi Gelas ke Pengendara Tertib di Hari ke 2 Operasi Zebra Pallawa 2026

November 17, 2026
  • HUKUM

Operasi Zebra Pallawa 2026 Dimulai, Polda Sulsel Libatkan 1.630 Personel Gabungan

November 16, 2026

Polres Sinjai Gelar Operasi Zebra Pallawa 2026, 16 November, Denda Maksimal Rp.3 Juta Pelaku Balap Liar!

November 14, 2026

Selain Narkoba, Polresta Gowa Komitmen Berantas Peredaran Miras

November 14, 2026

Operasi Zebra Pallawa 2026 Digelar 16 November, Dirlantas Polda Sulsel: Balap Liar Bakal Kena Sanksi Maksimal Rp.3 Juta

November 13, 2026
Copyright © 2017. LANTAS INFO RhynaldKing.
  • Redaksi
  • Home

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.