Program Kapolda Sulsel EWAKO mengisyaratkan antara nilai budaya dan ujian nyata anggota kepolisian di lapangan.
Oleh: Zulkifli Malik
Sulawesi Selatan sedang menyaksikan lahirnya sebuah program kepemimpinan yang berupaya menghubungkan tugas kepolisian dengan akar budaya daerah. Kapolda Sulsel Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., membawa EWAKO Empati, Waspada, Adil, dan Kolaborasi sebagai arah pengabdian Polri di tanah Bugis-Makassar.
Program ini layak diapresiasi karena berupaya menghadirkan wajah kepolisian yang lebih manusiawi. Namun, di tengah ujian kepercayaan publik akibat pelanggaran, kolusi, dan pelayanan yang tidak merata, EWAKO tak berkutat sebagai jargon baru. Ia harus menjadi standar kerja yang terukur, bukan hiasan retorika saja
Dalam khazanah budaya Sulsel, EWAKO sesungguhnya memiliki pijakan yang kuat. Nilai siri’ na pacce mengajarkan harga diri dan kepedulian menuntut kejujuran dan ketegasan.
Jika nilai-nilai itu benar-benar dihidupi, kepolisian di wilayah Polda Sulsel, tidak cukup hadir dalam apel pagi, upacara, atau foto bersama. Polisi harus hadir ketika warga membutuhkan perlindungan, ketika korban menunggu kepastian, dan ketika keadilan diuji oleh kekuasaan maupun nilai material.
Empati dalam EWAKO bukan berarti kepolisian menjadi lembut tanpa kewibawaan. Empati berarti peka terhadap penderitaan warga seperti korban penipuan daring yang kehilangan tabungan, keluarga korban narkoba yang hancur, perempuan dan anak korban kekerasan, hingga warga yang kesulitan mengurus kepentingannya di kantor polisi.
Empati yang sesungguhnya terlihat ketika laporan warga segera ditindaklanjuti, bukan ketika warga dipersilakan “kembali lagi besok” tanpa kepastian. Empati juga harus menjangkau kelompok paling rentan seperti petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, penyandang disabilitas, dan masyarakat marjinal yang kerap menghadapi hambatan ketika berhadapan dengan birokrasi.
Jika pelayanan kepolisian hanya nyaman bagi mereka yang memiliki akses tertentu atau kedekatan, program EWAKO berisiko jauh dari realitas. Diketahui, kepercayaan publik tidak dibangun dari spanduk. Ia dibangun dari pengalaman warga ketika berhadapan dengan aparat.
Menelisik nilai waspada juga harus dimaknai secara lebih luas. Ancaman keamanan hari ini tidak lagi hanya berupa pencurian, kekerasan, atau konflik sosial. Narkoba masuk melalui jalur logistik dan bandara, penipuan berlangsung melalui media sosial, sementara penyelundupan mencari celah di pelabuhan dan titik masuk wilayah.
Anggota kepolisian yang waspada tidak menunggu laporan. Ia membaca pola kejahatan, mengantisipasi gerak pelaku, dan menutup ruang bagi sindikat.
Dari data yang dihimpun dan sudah dipublikasikan menunjukkan betapa seriusnya ancaman tersebut. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Ditresnarkoba Polda Sulsel dan Satresnarkoba Polres jajaran menindaklanjuti 1.175 laporan, menetapkan 1.778 orang sebagai tersangka, serta menyita lebih dari 70 kilogram sabu. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan diperkirakan bernilai sekitar Rp90 miliar.
Demikian belum lama ini, Keberhasilan membongkar jaringan peredaran narkotika di Kampung Borta, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Makassar, patut diapresiasi. Tepatnya 9 Oktober 2026, tim gabungan Satnarkoba Polrestabes Makassar dan Ditresnarkoba Polda Sulsel mengamankan 104 orang yang diduga terlibat aktivitas narkotika, termasuk tiga orang yang diduga bandar. Aparat juga menyita 10 gram sabu, ratusan alat isap, 26 telepon seluler, CCTV, serta uang tunai Rp49,6 juta yang diduga hasil penjualan sabu.
Namun perlu diingat, tindakan itu tidak boleh berhenti sebagai sorotan sesaat. Fakta bahwa wilayah tersebut telah lama dikenal sebagai kantong narkoba menunjukkan persoalan struktural dengan rantai pasok yang terus hidup, pengawasan yang belum tuntas, dan ruang sosial yang membuat warga rentan terjerumus.
Sebab itu, program EWAKO menuntut aparat tidak berhenti pada penggerebekan. Pengusutan harus dilanjutkan hingga jaringan pemasok, pelindung, dan pihak yang memanfaatkan ekonomi gelap tersebut. Tanpa tindak lanjut yang konsisten, pembongkaran semacam ini hanya akan menjadi kabar sesaat, sementara akar persoalan tumbuh kembali.
Demikian pada kejahatan siber menjadi ujian lain yang sangat nyata bagi EWAKO. Dalam tiga bulan, Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sulsel mengungkap 22 tersangka penipuan daring dengan 11 modus berbeda, merugikan korban lebih dari Rp1,19 miliar.
Modusnya sangat dekat dengan kehidupan warga dengan lelang mobil palsu, tawaran kerja paruh waktu, investasi bodong, hingga penipuan yang mencatut nama lembaga negara.
Nah, keberhasilan menangkap pelaku tidak otomatis berarti masalah selesai. Selama masyarakat masih mudah tertipu karena literasi digital yang rendah, selama jalur pengaduan masih berbelit, dan selama pelaku lintas daerah dapat bergerak bebas, penipuan siber akan terus bermunculan.
EWAKO menuntut Polda Sulsel membangun sistem perlindungan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses warga bukan hanya mengandalkan pengungkapan kasus setelah korban rugi.
Persoalan yang sama berlaku pada korupsi dan penyelundupan. Kejahatan korporat, penyalahgunaan wewenang, maupun keterlibatan oknum tidak boleh diperlakukan sebagai catatan internal yang ditutup rapat-rapat.
Masyarakat akan menilai makna “Adil” dalam program EWAKO dari satu ukuran sederhana, apakah orang kuat, pejabat, pengusaha, hingga oknum aparat juga diproses hukum seperti warga biasa. Jika tidak, kata adil hanya akan menjadi hiasan retorika.
Karena itu, program EWAKO akan berhasil bila mampu mengeluarkan kepolisian dari zona nyaman. Zona nyaman itu berupa rutinitas apel, kegiatan seremonial, foto bersama, dan laporan capaian yang indah di atas kertas.
Sulsel membutuhkan polisi yang hadir di tengah masyarakat, berani membersihkan rumahnya sendiri, tegas terhadap narkoba dan penipuan daring, serta mau berkolaborasi tanpa mencari pamrih.
Demikian Jika nilai siri’ na pacce, benar-benar menjadi ruh EWAKO, Sulsel tidak hanya akan lebih aman. Masyarakat juga akan lebih percaya kepada institusi yang seharusnya melindunginya. (*)