JAKARTA – Dalam upaya memperkuat pertahanan digital dan memastikan kelangsungan layanan publik yang berbasis teknologi, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Penguatan Sistem Keamanan Siber di Instansi Pemerintah, Menjawab Ancaman dan Membangun Ketahanan Digital”, pada Selasa (6/8/2025).
FGD yang digelar oleh Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Korlantas Polri ini menghadirkan pakar dari berbagai bidang, mulai dari akademisi, perwakilan industri, hingga regulator, sebagai bentuk kolaborasi strategis dalam menjawab tantangan siber yang kian kompleks.
Dalam sambutannya, Kepala Bagian TIK Korlantas Polri, Kombes Pol. Siswo Handoyo, menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik di bidang lalu lintas, seperti sistem penegakan hukum elektronik (ETLE), pelayanan SIM daring, dan aplikasi digital lainnya, membutuhkan sistem keamanan informasi yang kokoh dan adaptif.
“Kita tidak bisa mengabaikan risiko. Ketika sistem kita tidak terlindungi, maka potensi kebocoran data, gangguan layanan, hingga serangan siber menjadi ancaman nyata,” tegas Siswo.
Lebih lanjut, Kombes Siswo menyatakan bahwa FGD ini diharapkan menjadi wadah untuk merumuskan pedoman keamanan digital yang selaras dengan kebutuhan institusi kepolisian dan regulasi nasional.
Salah satu narasumber, Ketua Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII) Wilayah DKI Jakarta, Prof. Arief Wibowo, menilai forum ini sebagai langkah penting dalam mempererat sinergi antara pemangku kepentingan. Ia menyampaikan bahwa menghadapi dinamika ancaman digital memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pendanaan, serta koordinasi antarlembaga yang berkesinambungan.
“Forum seperti ini adalah titik temu strategis. Kita berharap hasilnya tidak sekadar rekomendasi, tapi juga menjadi pijakan kebijakan dan implementasi nyata,” ujar Prof. Arief.
Senada dengan itu, Senior Advisor Telkom Indonesia, Ariyanto Agus Setiawan, menekankan pentingnya pandangan dari industri dalam penyusunan peta jalan keamanan digital yang aplikatif dan berorientasi masa depan.
“Industri punya pengalaman teknis yang bisa memperkuat infrastruktur keamanan. Harapannya, sumbangan pemikiran dari sektor swasta bisa membantu Korlantas menyusun roadmap security yang solid dan terukur,” ungkap Ariyanto.
Dewasa ini, serangan seperti ransomware, pencurian data, dan sabotase digital menjadi tantangan besar bagi sistem pemerintahan. Oleh karena itu, langkah seperti pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT), audit sistem informasi, serta penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam sistem pertahanan digital, menjadi krusial.
Kegiatan FGD ini dipandang sebagai langkah awal yang penting dalam membangun fondasi sistem keamanan siber yang tangguh, profesional, dan responsif, demi menjaga keberlangsungan layanan publik yang transparan dan dapat diandalkan di era digital. (*)
