BALIKPAPAN– Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, melakukan pengecekan langsung di ruas Tol Balikpapan–Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai bagian dari program Polantas Menyapa.
Kunjungan ini difokuskan pada kesiapan jalur strategis yang akan menjadi akses utama menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Disambut Kepala Balai Kementerian PUPR, Yudi Rahdiana, Irjen Agus memulai peninjauan dari pintu masuk tol Balikpapan dan melanjutkan perjalanan hingga ke Samarinda, sebelum kembali ke arah Balikpapan.
Dalam kesempatan itu, ia juga meninjau akses yang terhubung langsung ke wilayah IKN.
“Kami sudah meninjau jalur dari Balikpapan ke Samarinda dan sebaliknya, termasuk akses menuju IKN. Terima kasih atas kerja sama dan sambutan pihak PUPR. Jalur ini akan menjadi prioritas kami untuk memastikan kelancaran dan keselamatan lalu lintas,” ujarnya.
Menurut Irjen Agus, proyek tol ini ditargetkan beroperasi penuh pada 2026. Kolaborasi antara Korlantas, pihak pengelola tol, dan Kementerian PUPR diharapkan mampu mewujudkan jalur yang tidak hanya menjadi “primadona” akses IKN, tetapi juga memenuhi standar keselamatan yang tinggi.
Usai meninjau tol, rombongan melanjutkan perjalanan ke kawasan IKN, termasuk meninjau progres pembangunan fasilitas vital seperti area Istana Negara.
Kegiatan ini turut dihadiri pejabat Kementerian PUPR, otoritas IKN, serta jajaran kepolisian lalu lintas setempat.
Hasil pengecekan menunjukkan masih ada sekitar 20 kilometer ruas yang perlu diselesaikan. Selain pekerjaan fisik, pembahasan juga menyentuh rencana rekayasa lalu lintas, titik parkir, pengaturan arus kendaraan, hingga penambahan sarana keselamatan.
“Persiapan fasilitas dari Polri, termasuk kendaraan operasional dan sepeda motor pengawalan, sudah mulai direncanakan sejak sekarang. Kami ingin memastikan bahwa ketika tol ini sepenuhnya terhubung ke IKN, semua pendukungnya siap,” tegasnya.
Irjen Agus menambahkan, kunjungan ini bukan sekadar inspeksi teknis, tetapi juga langkah memperkuat sinergi lintas instansi demi kelancaran transportasi dan keamanan jalur menuju pusat pemerintahan baru Indonesia. (*)
