Jakarta — Pembukaan analisa dan evaluasi (anev) Operasi Ketupat 2025 yang digelar di Aula Madellu, Gedung NTMC Korlantas Polri, menjadi cerminan betapa kompleksnya tantangan tahunan dalam pengelolaan arus mudik.
Dipimpin langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum, forum ini memunculkan sejumlah rekomendasi penting yang seyogianya menjadi bahan refleksi dan sekaligus pijakan konkret bagi seluruh pihak terkait.
“Salah satu titik berat evaluasi tahun ini adalah pengelolaan media dan moda transportasi,” ucap Kakorlantas.
Dijelaskan, tidak dapat dipungkiri, keterlibatan semua stakeholder termasuk insan pers menjadi elemen krusial dalam mensosialisasikan langkah strategis dan membangun kesadaran publik.
Seperti ditegaskan oleh Kakorlantas, kolaborasi yang optimal akan menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan Operasi Ketupat, bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga dari sisi komunikasi publik.
Lebih lanjut, Kakorlantas menyoroti dominasi kendaraan roda dua dalam catatan kecelakaan.
Ini menyiratkan perlunya redefinisi moda transportasi yang ideal untuk mudik, dengan kemungkinan membuka peluang lebih besar bagi transportasi massal seperti kereta api, terutama dalam program mudik gratis.
Gagasan ini menyentuh akar persoalan keselamatan dan efisiensi mobilitas masyarakat.
“Fokus lain yang tidak kalah penting adalah tata kelola infrastruktur, mencakup jalur tol, arteri, hingga akses penyeberangan,” tambah Kakorlantas.
Dalam konteks ini, evaluasi terhadap skema one way dan contra flow menjadi sangat relevan, mengingat beban lalu lintas yang kerap kali beralih ke jalan arteri.
Kebijakan rekayasa lalu lintas seperti alih arus, jalan alternatif, dan kebijakan one way lokal yang dijalankan secara parsial tahun ini pun masuk dalam daftar evaluasi.
Harapannya, prediksi dan skenario untuk tahun mendatang dapat dirumuskan lebih presisi.
Namun, satu hal yang patut digarisbawahi dari pernyataan Irjen Agus adalah pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan pendataan pemudik.
Tanpa data yang akurat dan real-time, segala bentuk strategi hanya akan menjadi teori tanpa arah.
Dengan melibatkan camat hingga walikota, pendataan ini diharapkan bisa menjadi dasar pemetaan arus kendaraan sekaligus bahan dasar pengambilan kebijakan.
“Operasi Ketupat merupakan cerminan koordinasi nasional yang menguji kesiapan semua pihak dalam menjamin keselamatan dan kenyamanan publik,” pungkas Kakorlantas Polri..
Maka dari itu, setiap evaluasi bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan komitmen berkelanjutan untuk perbaikan yang menyeluruh. (*)