MAKASSAR– Kondisi ruas Jalan Boulevard, yang menjadi salah satu kawasan strategis di Kota Makassar, khususnya depa Malla Panakukang (seberang jalan) arah dari jalan AP Pettarani ke Jalan Adiyaksa Baru, acap kali sembrawut.
Jalan yang seharusnya mencerminkan ketertiban dan kemajuan kota kini dipenuhi kemacetan dan kekacauan akibat parkir liar, pelanggaran lalu lintas, serta minimnya pengawasan dari pihak terkait sehingga kemanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalulintas (Kamseltibcarlantas), kacau balau
Situasi ini memicu kritik keras dari masyarakat, khususnya Ketua DPP Resopa, Syarifuddin Borahima.
Dalam keterangannya, Syarifuddin mengecam pembiaran terhadap kondisi yang merugikan aktivitas warga.
Ia mendesak Dinas Perhubungan, Dinas Parkir Kota Makassar, dan kepolisian lalu lintas untuk segera bertindak.
“Bagaimana PD Parkir sering dikatakan merugi? Yang mengambil keuntungan hanya segelintir orang, dengan tarif parkir yang mencapai 5.000 hingga 10.000 rupiah. Kondisi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat,” tegas Syarifuddin.
Ia juga menyerukan perhatian terhadap penataan kendaraan dan ketertiban lalu lintas yang dinilai penting untuk mendukung visi Wali Kota.
Gus Alam, seorang pemerhati tata kelola kota, menambahkan bahwa regulasi yang sudah diterbitkan oleh Wali Kota sejatinya tepat.
Namun, minimnya pengawasan menjadi masalah utama yang menghambat pelaksanaan di lapangan.
“Ada aturan yang jelas, tetapi banyak oknum yang menyepelekan demi kepentingan sesaat. Ini merugikan masyarakat dan mencederai citra Makassar sebagai kota besar di Indonesia Timur,” ujar Gus Alam.
Ia menilai Jalan Boulevard, sebagai wajah kota, harus segera ditata agar dapat mencerminkan fungsi kawasan yang strategis.
Desakan untuk perbaikan langsung datang dari berbagai pihak, termasuk DPP Resopa.
Mereka meminta Wali Kota Makassar untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta melibatkan masyarakat sipil dan media dalam pengawasan.
“Ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Kalau aparat saja lalai, maka ketidaktertiban bisa menjadi budaya baru yang merusak kota kita,” tutup Syarifuddin.
Dengan situasi yang demikian, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. (**).
