JAKARTA– Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Korlantas Polri atas keberhasilan dalam penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi melalui program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat analisa dan evaluasi (anev) situasi kamtibmas terkini tahun 2025, yang digelar pada Jumat, (13/6/2025), di Ruang Pusdalsis Lantai 5 Gedung Utama Mabes Polri.
Kapolri menekankan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas ke depan harus mengedepankan sistem ETLE yang transparan dan efisien, serta mengurangi metode manual yang berpotensi transaksional, terutama dalam momentum HUT Bhayangkara ke-79 mendatang.
Selain Kapolri, Wakapolri juga turut memberikan penghargaan atas kinerja positif Korlantas Polri.
Ia mengapresiasi berbagai kegiatan yang telah dijalankan, dan mendorong agar jajaran Korlantas terus meningkatkan kehadiran dan dampak positif di tengah masyarakat.
Dukungan serupa disampaikan oleh Asisten Operasi Kapolri (Astamaops), yang menyoroti keberhasilan manajemen media Korlantas.
Menurutnya, pemberitaan online yang dihasilkan oleh Kakorlantas menjadi contoh positif yang sepatutnya ditiru oleh seluruh satker Mabes maupun Polda jajaran di wilayah.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kapolri ini diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU) dari 28 satker di lingkungan Mabes Polri dan para Kapolda dari 36 provinsi di Indonesia. Kakorlantas Polri diwakili oleh Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas, Brigjen Pol Faizal, S.I.K., M.H.
Sejumlah agenda strategis ikut dibahas, termasuk evaluasi situasi kamtibmas nasional dan penegasan arah kebijakan kepolisian di tahun 2025.
Dalam penutupan rapat, para peserta juga membahas sejumlah isu krusial yang tengah menjadi perhatian publik, seperti pelanggaran Over Dimension and Over Loading, penyebaran ijazah palsu, serta dinamika wacana pemakzulan di ruang media digital.
Seluruh hasil rapat telah disusun dan dilaporkan secara resmi oleh Brigjen Pol Faizal kepada Kakorlantas Polri, lengkap dengan dokumentasi kegiatan, sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan strategis bagi pimpinan di tingkat pusat. (*)