LANTASINFO– Kepemimpinan baru di Polda Sulawesi Selatan yang diemban oleh Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro membawa suasana segar dengan pendekatan yang memadukan profesionalisme kepolisian dan nilai-nilai kearifan budaya lokal Sulsel.

Langkah awal yang diambil Kapolda dengan menggelar Commander Wish merupakan upaya strategis menyelaraskan visi-misi institusi Polri dengan cita-cita pembangunan nasional di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

Ini menandai komitmen tegas Kapolda terhadap dukungan percepatan agenda besar pemerintahan pusat melalui sinergi kepolisian yang handal dan responsif.

Salah satu fokus prioritas yang ditegaskan Kapolda adalah menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif.

Sebuah pendekatan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan represif, tetapi juga mengedepankan deteksi dini terhadap potensi kerawanan dengan sensitivitas lokal.

Kapolda yakin bahwa kestabilan kamtibmas akan membuka ruang bagi pertumbuhan sektor ekonomi dan sosial yang sejahtera tanpa hambatan, sekaligus menjaga keharmonisan antarwarga di wilayah yang sarat dengan dinamika sosial.

Memahami tantangan zaman, Kapolda Djuhandhani tidak menutup mata terhadap kasus serius seperti terorisme, kejahatan lintas negara, hingga berbagai konflik horizontal yang seringkali dipicu oleh ketimpangan ekonomi maupun sengketa agraria.

Kepekaan terhadap fenomena lokal ini membuka ruang bagi respons kepolisian yang adaptif dan berbasis solusi.

Polri di Sulsel ditekankan untuk hadir lebih cepat dan mudah dengan prosedur pelayanan yang transparan tanpa birokrasi berbelit, demi meredam potensi konflik yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat.

Nilai budaya Bugis-Makassar yang sarat makna kebersamaan dan saling membantu menjadi dasar etika kerja yang diusung dalam program Kapolda.

Petuah-petuah terkenal seperti mali sipaarappe dan rebba sipatokkong dikedepankan sebagai prinsip penguat solidaritas internal dan hubungan antarstakeholder.

Polri di Sulsel diajak untuk tidak hanya bekerja sebagai aparat hukum, tetapi sebagai bagian integral masyarakat yang saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.

Dalam implementasi program, Kapolda menekankan 10 poin strategis sebagai tonggak bersama Polda. Mulai dari penguatan SPKT sebagai pusat layanan publik yang humanis, kehadiran patroli pamapta yang sigap merespons kebutuhan warga, hingga rekruitmen yang bersih dan objektif sebagai investasi sumber daya manusia Polri yang berkualitas.

Langkah-langkah ini bersifat komprehensif untuk menjawab harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan keamanan yang efektif dan berkeadilan.

Pentingnya percepatan penyelesaian perkara dengan model restoratif justice menunjukkan komitmen Kapolda terhadap penegakan hukum yang tidak semata-mata menghukum tapi mengedepankan keadilan dan pemulihan sosial.

Selain itu, tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat menjadi prioritas untuk memberi efek jera sekaligus menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi warga Sulsel.

Penguatan sinergi antar lembaga seperti TNI-Polri dan berbagai pemangku kepentingan lain diperkuat dalam program Kapolda untuk memastikan seluruh proses berjalan efektif dan menyatukan energi demi keamanan dan kemajuan daerah.

Komunikasi publik juga menjadi agenda penting agar seluruh masyarakat mengetahui dan terlibat dalam upaya menjaga stabilitas serta pembangunan keamanan secara bersama.

Dengan mengambil inspirasi dari kearifan lokal Sulsel yang menekankan pada gotong royong dan persatuan, Kapolda Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro membuka babak baru pengelolaan keamanan yang humanis tapi juga tegas.

Pendekatan kultural ini bukan hanya memperkuat soliditas internal, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai pelindung dan pelayan yang mengedepankan keadilan dan kebersamaan. (*)

Berita Terkait