Dalam amanat yang dibacakan secara langsung, Kapolda menyampaikan selamat kepada 140 peserta didik yang lolos seleksi dan resmi mengikuti pendidikan di SPN Polda Sulsel.

“Saudara adalah putra-putri terbaik bangsa yang telah menyisihkan ribuan pendaftar. Jalani pendidikan ini dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Kapolda menegaskan bahwa moral dan integritas harus menjadi fondasi utama setiap insan Bhayangkara.

Ia mengingatkan bahwa tanpa keduanya, kewenangan kepolisian berisiko disalahgunakan dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Moral dan integritas bukan sekadar slogan, melainkan syarat mutlak agar tugas kepolisian dilaksanakan dengan adil dan bertanggung jawab,” ujar Irjen Djuhandhani.

Lebih jauh, Kapolda mengaitkan peran Polri dengan program pemerintah, menyebut dukungan institusi kepolisian terhadap program kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi produktif-inklusif sebagai bagian dari tugas untuk mewujudkan “tata tentram kerta raharja”.

Menurutnya, keamanan yang terjaga menjadi prasyarat bagi aktivitas ekonomi yang aman, tertib, dan berkeadilan.

Kapolda juga memaparkan bahwa pendidikan tahun ini mengusung tema “Membangun Keutamaan Pendidikan Polri yang Berbasis Moral dan Literasi untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif.”

Ia menekankan penerapan kurikulum Outcome-Based Education (OBE) yang menempatkan capaian akhir lulusan sebagai fokus utama, sehingga pengukuran keberhasilan pendidikan didasarkan pada kemampuan, sikap, dan standar kinerja yang dapat diimplementasikan di lapangan.

“Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari penyelesaian materi, tetapi dari sejauh mana peserta mampu memahami dan mengimplementasikan tugas pokoknya secara profesional,” kata Kapolda, seraya meminta peserta untuk disiplin, menjunjung tinggi moralitas, dan menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Upacara pembukaan turut dihadiri Irwasda Polda Sulsel Kombes Pol. Hartoyo, S.I.K., M.H., para pejabat utama Polda Sulsel, serta jajaran pendidik dan pengasuh SPN.

Sebanyak 140 peserta didik yang mengikuti pendidikan kali ini berasal dari beberapa satuan, yakni Polda Sulsel 60 orang, Log Polri 1 orang, Polda Sultra 10 orang, Polda Sulteng 23 orang, Polda Sulut 34 orang, dan Polda Gorontalo 12 orang.

Kapolda menutup amanatnya dengan harapan agar seluruh peserta menjadi anggota Polri yang profesional, modern, dan terpercaya, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat melalui perilaku yang bermoral dan berintegritas. (*)

Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol. Dr. Pria Budi SIK, MH, M.Han Hingga saat ini kebijakan semacam itu tidak diberlakukan di Kota Makassar maupun seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Insyaallah kita belum ada seperti itu,” papar Dirlantas Polda Sulsel, Minggu (19/7).

Demikian halnya yang dijelaskan Kasatlantas Polrestabes Makassar, AKBP AKBP Siska Dwimarita Susanti, S.E., M.Si sudah melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan (Bapenda Sulsel) dan mengakui belimmada Kebijkaan pemeriksaan Surat kendaraan bermotor di SPBU.

“Hasil koordinasi dengan Bapenda belum ada kebijakan penertiban pajak di SPBU oleh Bapenda Provinsi Sulsel,” terang Kasatlantas Polrestabes Makassar.

Diketahui, saat ini informasi tersebut telah menimbulkan kekhawatiran publik dan beredar luas di media sosial serta pesan berantai.

 Tentunya,  layanan pembelian bahan bakar di SPBU berjalan normal tanpa syarat wajib menunjukkan STNK kepada petugas SPBU atau aparat di lokasi pengisian.

Sementara PT Pertamina (Persero) juga menyatakan tidak ada kebijakan nasional yang mewajibkan konsumen menunjuk-kan STNK saat membeli BBM.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan melanjutkan aktivitas pengisian BBM seperti biasa.

Katena itu, setiap perubahan prosedur pelayanan BBM akan diumumkan melalui saluran resmi perusahaan dan otoritas terkait.

Penting dicatat, bahwa pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan dengan pajak mati atau kewajiban administrasi lain hanya diterapkan pada beberapa daerah berdasarkan peraturan daerah setempat.

Contoh yang kerap disebut adalah ajuan kebijakan di sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diatur melalui regulasi lokal bukan kebijakan pemerintah pusat atau kebijakan nasional yang berlaku di seluruh Indonesia.

Kepolisian daerah dan instansi terkait menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi.

Penyebaran hoaks tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga mengganggu kelancaran layanan publik serta menambah beban kerja instansi penegak hukum yang harus melakukan klarifikasi publik.

Masyarakat juga diminta menggunakan sumber informasi resmi sebelum membagikan kabar.

Untuk memverifikasi kabar, publik dapat mengakses akun resmi Polda Sulsel, kantor Samsat setempat, atau situs dan kanal resmi Pertamina.

Jika menemukan informasi yang meragukan, warga juga disarankan menghubungi layanan pengaduan resmi di kantor instansi terkait agar klarifikasi dapat segera disebarkan dan rumor segera dihentikan.

Dengan demikian, warga Makassar dan Sulawesi Selatan tidak perlu khawatir atau mengubah kebiasaan pengisian BBM mereka karena aturan pemeriksaan STNK di SPBU yang beredar adalah hoaks.

Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap informasi di media sosial dan selalu mengonfirmasi melalui kanal resmi agar tidak terjebak isu yang menyesatkan. (*)

Dengan tujuan menanamkan kesadaran hukum dan menjadikan pelajar sebagai pelopor keselamatan di jalan raya.

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan sekolah, diisi dengan penyampaian materi mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, etika berkendara, hingga berbagai faktor penyebab kecelakaan.

Para siswa juga diingatkan agar tidak mengendarai sepeda motor sebelum memenuhi syarat usia dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kasat Lantas Polres Bone AKP Riyanda Putra Utama mengatakan edukasi sejak usia sekolah merupakan langkah strategis dalam membentuk karakter disiplin dan meningkatkan kesadaran hukum.

Tak hanya memberikan pemahaman tentang aturan, para pelajar juga diajak untuk menjadi agen perubahan dengan membiasakan diri menggunakan perlengkapan keselamatan, menaati rambu lalu lintas serta berani mengingatkan keluarga maupun teman agar selalu tertib saat berkendara.

“Keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama. Melalui edukasi ini kami berharap para pelajar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, sehingga angka pelanggaran dan kecelakaan dapat terus ditekan,” ujarnya.

Selain kepada siswa, kami juga mengajak para guru untuk terus bersinergi dengan kepolisian dalam mengawasi dan mengingatkan peserta didik agar tidak mengendarai kendaraan bermotor apabila belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Program Police Goes to School menjadi bagian dari implementasi semangat Satlantas Polres Bone untuk Masyarakat yang mengedepankan pendekatan edukatif dan preventif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan budaya tertib berlalu lintas tumbuh sejak lingkungan sekolah dan melahirkan generasi muda yang sadar hukum, disiplin, serta peduli terhadap keselamatan diri sendiri maupun orang lain, pungkas AKP Riyanda. (*)

Pernyataan Brigjen Pol. Komarudin saat membuka Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Petugas Penerbit BPKB T.A. 2026 (13 Juli, Jakarta) menegaskan hal ini, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Korlantas, khususnya pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

Fakta bahwa pelatihan sudah dimulai sejak 5 Juli 2026 dan kini memasuki tahap sertifikasi menunjukkan adanya pendekatan berkelanjutan dari transfer pengetahuan sampai verifikasi kompetensi.

Pelaksanaan sertifikasi oleh tim Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lemdiklat Polri menambah kredibilitas proses, karena pengukuran kompetensi dilakukan berdasarkan materi yang telah diberikan dan diuji secara langsung.

Hal ini penting, karena pelatihan tanpa mekanisme pengukuran hasil berisiko menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak nyata pada kualitas layanan.

Prioritas peningkatan SDM, sebagaimana ditegaskan Brigjen Komarudin dan sejalan dengan arahan Kakorlantas Irjen Pol. Wibowo, adalah jawaban terhadap tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap pelayanan pemerintahan.

Masyarakat tidak lagi puas hanya dengan prosedur yang berjalan dan mereka menuntut kepastian bahwa petugas yang melayani telah bersertifikat dan bekerja menurut standar profesional.

Harapan Brigjen Komarudin agar seluruh peserta lulus dan memiliki sertifikasi bukan sekadar retorika; itu adalah target yang harus ditindaklanjuti dengan pengukuran, pembinaan lanjutan, dan evaluasi berkala.

Di lapangan, tuntutan publik terhadap layanan Regident di wilayah Polda kian kritis, warga menuntut proses yang lebih cepat, transparan, dan bebas pungutan serta inkonsistensi antar kantor.

Keluhan soal antrean panjang, waktu penyelesaian yang tidak seragam antar Polda, serta informasi yang sulit diakses mendorong desakan agar sertifikasi tidak hanya menjadi atribut personal, melainkan diikuti standarisasi prosedur, sistem penjadwalan terpadu, dan mekanisme pengawasan yang melibatkan publik.

Tanpa respons konkret terhadap tuntutan ini, upaya sertifikasi berisiko hanya mempercantik citra sementara perbaikan layanan riil tetap terlambat dirasakan masyarakat.

Penting juga dipahami bahwa sertifikasi yang dilaksanakan secara bertahap, dengan sasaran merata di seluruh personel Regident, membawa dua keuntungan strategis.

Pertama, menciptakan standar pelayanan yang seragam sehingga warga di berbagai daerah menerima layanan yang setara. Kedua, membangun akuntabilitas internal: ketika kompetensi diukur dan disertifikasi, kesalahan prosedural dan ketidakteraturan layanan dapat diminimalkan karena ada tolok ukur yang jelas.

Namun, upaya ini harus diikuti langkah pendukung agar tidak berhenti pada momen pelatihan. Korlantas perlu memastikan mekanisme pembaharuan kompetensi, pengawasan pasca-sertifikasi, dan integrasi hasil pelatihan ke dalam SOP operasional sehari-hari.

Selain itu, transparansi hasil sertifikasi dan mekanisme pengaduan publik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses ini.

Dengan melibatkan 76 peserta dari anggota Korlantas Polri dan Polda Jajaran, program ini sudah menunjukkan komitmen awal yang patut diapresiasi.

Langkah berikutnya adalah memastikan keberlanjutan  bahwa sertifikasi bukan hanya label formal, melainkan alat nyata untuk memperbaiki kualitas pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor di seluruh Indonesia.

Bila konsistensi dan akuntabilitas ini dijaga, masyarakat akan merasakan manfaat langsung dengan  layanan yang lebih cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)

Kasat Lantas Polres Bone AKP Riyanda Putra Utama mengatakan kegiatan dilaksanakan di Lapangan Merdeka, Watampone, bersama pelajar dari MI Ma’had Hadits Alkubaidiah Biru.

Dalam kegiatan ini, para anak-anak diperkenalkan berbagai materi keselamatan berlalu lintas. Mulai dari.

Tata cara menyeberang yang aman, penggunaan helm saat diantar orang tua, hingga pentingnya disiplin di jalan raya melalui metode edukasi interaktif dan pendekatan humanis.

Kasat Lantas Polres Bone AKP Riyanda Putra Utama mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi edukasi preventif kepolisian dalam membangun kesadaran tertib berlalu lintas sejak dini.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menanamkan pemahaman keselamatan berlalu lintas kepada anak-anak sejak usia dini agar kelak tumbuh menjadi generasi yang disiplin, sadar hukum, dan peduli keselamatan di jalan,” ujarnya.

Selain pemberian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab, simulasi keselamatan jalan, serta pengenalan tugas-tugas kepolisian yang bertujuan membangun kedekatan emosional antara polisi dan anak-anak.

“Edukasi kepada anak-anak sangat penting karena mereka adalah generasi penerus. Dengan mengenalkan disiplin berlalu lintas sejak dini, diharapkan dapat menekan angka pelanggaran dan kecelakaan di masa mendatang,” tutupnya.

Kegiatan tersebut berjalan dengan aman, tertib, ceria, dan lancar. Para siswa serta guru pendamping memberikan respon yang sangat antusias dan mengucapkan terima kasih atas kepedulian serta edukasi yang diberikan oleh Satlantas Polres Bone.

Salah satu guru MI Ma’had Hadits Alkubaidiah Biru menyampaikan rasa terima kasih atas kegiatan edukatif tersebut.

“Kami sangat berterima kasih kepada Satlantas Polres Bone yang telah memberikan pembelajaran tentang keselamatan di jalan. Anak-anak sangat antusias dan bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Ini menjadi pengalaman yang berharga bagi mereka,” ujarnya. (*)

Lampung– Rakornas Samsat 2026 di Provinsi Lampung seharusnya menjadi lebih dari acara seremonial tahunan.

Pernyataan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, bahwa rakornas ini merupakan momentum memperkuat sinergi tiga pilar Samsat, Korlantas Polri, Badan Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja  menegaskan harapan besar pemerintah pusat terhadap mesin fiskal daerah.

Harapan itu tentunya terhitung wajar. Di mana  pajak kendaraan bermotor adalah sumber PAD yang langsung terasa di kantong daerah bila dikelola baik.
Tetapi sinergi yang diucapkan dalam forum harus segera dituntaskan dalam bentuk kebijakan operasional.

Agus Fatoni menekankan fungsi rakornas sebagai wadah sosialisasi regulasi dan kebijakan baru supaya penyelenggara Samsat memahami perubahan aturan.

Sosialisasi memang penting, namun tanpa standar operasional nasional yang mengikat dan mekanisme penegakan yang jelas, sosialisasi hanya menjadi retorika yang berulang setiap tahun.

Penyelesaian masalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak bisa hanya mengandalkan himbauan, sehingga Agus juga mendorong lahirnya inovasi dan terobosan di seluruh Samsat.

Karena itu, inovasi harus diarahkan pada kemudahan layanan, transparansi biaya, dan akuntabilitas penerimaan. Tanpa itu, upaya peningkatan kepatuhan akan terus terhambat oleh friksi administratif dan kekhawatiran publik soal akurasi pungutan.

Transformasi pelayanan Samsat harus pula diikuti perbaikan tata kelola. Karen aitu, Agus Fatoni menegaskan perlunya koordinasi berkelanjutan agar tata kelola makin baik.

Faktanya, banyak daerah masih menjalankan prosedur berbeda-beda, menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak, sementara pemerintah pusat wajib menyusun peta jalan harmonisasi prosedur dan target waktu implementasi agar inovasi tidak berhenti di pilot project semata.

Salah satu amanat strategis datang dari Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, yang meminta transformasi forum menjadi ekosistem kolaboratif dan pengelolaan data terpadu. Integrasi data antara Korlantas, Jasa Raharja, dan Badan Pendapatan Daerah bukan tak terkungkung dilingkup teknologi, namun  ini soal integritas fiskal. Single data akan memangkas kebocoran, mempercepat rekonsiliasi, dan memperjelas aliran penerimaan untuk setiap daerah.

Namun integrasi itu menuntut keberanian politik dan anggaran. Infrastruktur TIK, protokol keamanan data, serta aturan akses harus disiapkan sekarang. Tanpa payung hukum dan standar operasional teknis, inisiatif single data berisiko macet di level teknis atau disalahgunakan.

Pemerintah pusat perlu mengeluarkan regulasi pelaksana yang mengatur hak akses dan tanggung jawab antar lembaga.

Lebih jauh, peningkatan kepatuhan memerlukan pendekatan yang memadukan insentif dan penegakan. Selain mempermudah pembayaran dan registrasi melalui digitalisasi, pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan insentif, misalnya keringanan administrasi sementara untuk pendaftar baru atau layanan jemput batas jatuh tempo selama diimbangi penegakan terhadap pelanggar berulang.

Perlu dicatat, kepatuhan itu tidak bisa hanya dituntut; ia harus dibangun.

Nah, rakornas ini harus menghasilkan langkah-langkah konkret dengan Peraturan Menteri yang menetapkan standar proses Samsat nasional dengan  pedoman teknis integrasi data serta  alokasi anggaran untuk infrastruktur dan pelatihan SDM.

Tak luput juga mekanisme pengawasan bersama antar-pemangku kepentingan.

Jika rekomendasi Agus Fatoni dan Muhammad Awaluddin ditindaklanjuti dengan kebijakan tegas, ekosistem Samsat bisa menjadi motor peningkatan PAD yang andal.

Rakornas 2026 memiliki momentum dan legitimasi politik untuk merombak tata kelola Samsat. Tetapi momentum tidak berarti apa-apa tanpa keputusan yang menuntut, sumber daya yang memadai, dan komitmen implementasi dari pusat sampai daerah.

Negara, dalam hal ini kementerian, polisi, dan BUMN terkait, harus bergerak cepat dengan kata lain  kata-kata perlu berubah menjadi kebijakan dan aksi nyata di lapangan. (*)

Massa menuntut pengusutan dugaan peredaran narkotika yang menurut mereka masih berlangsung di lingkungan Lapas Kelas I Makassar.

Dalam orasinya, Jendral Lapangan FKMI menyatakan bahwa peredaran narkotika di dalam lapas merupakan persoalan serius yang tidak boleh diabaikan.

FKMI menuding bahwa aktivitas tersebut dikendalikan oleh seorang narapidana bernama Aji Martono, penghuni Kamar I2 Nomor 6, dan diduga berjalan secara terorganisir.

Massa juga meminta agar aparat menyelidiki kemungkinan keterlibatan oknum petugas lapas.

“Saya tegaskan, jika dugaan ini benar, maka hal tersebut merupakan pengkhianatan terhadap upaya pemberantasan narkotika dan mencoreng citra lembaga pemasyarakatan. Kami mendesak Ditjenpas Sulsel dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat, serta memberi sanksi tegas sesuai ketentuan hukum,” ujar Mardi dalam orasinya.

FKMI juga mendesak evaluasi menyeluruh pada sistem pengawasan Lapas Kelas I Makassar agar tidak lagi ada celah bagi praktik yang diduga melanggar hukum.

Organisasi mahasiswa itu menegaskan akan terus mengawal proses penyelidikan hingga pihak berwenang mengambil langkah nyata dan penanganan dilakukan secara terbuka, profesional, dan sesuai aturan.

Sebagai bentuk tekanan lanjutan, FKMI mengumumkan bakal kembali menggelar aksi pada Jumat mendatang dengan jumlah massa yang lebih besar jika tidak ada respons dari pihak berwenang.

LANTASINFO– Di tengah riuh politik-hukum nasional pasca penetapan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan TPPU oleh aparat penyidik Polri, relasi antar lembaga penegak hukum kembali menjadi sorotan utama dalam diskursus publik dan elite.

Penyerahan barang bukti dan pelimpahan perkara dari Korps Tipidkor Bareskrim Polri ke Kejaksaan Agung menunjukkan bahwa proses hukum terus berjalan, namun pada saat yang sama membuka ruang spekulasi mengenai ketegangan, kompetisi, atau bahkan fragmentasi di antara institusi penegak hukum.

Dalam konteks ini, setiap gesture kelembagaan, baik di pusat maupun di daerah, dibaca tidak semata sebagai seremonial, tetapi sebagai pesan politik-hukum mengenai bagaimana arsitektur penegakan hukum hendak dijaga.

Sebagai respons terhadap potensi persepsi publik tentang memburuknya hubungan antarlembaga, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memilih jalur komunikasi terbuka melalui rangkaian safari silaturahmi ke Panglima TNI dan Jaksa Agung.

Safari ini secara eksplisit menegaskan bahwa sinergitas dan soliditas di antara Polri, Kejaksaan, dan TNI tetap menjadi garis kebijakan utama, terlepas dari adanya perkara besar yang menyentuh pucuk pimpinan lembaga penegak hukum.

Narasi yang dikedepankan ialah bahwa penegakan hukum terhadap individu pejabat tidak boleh dibaca sebagai konflik institusional, melainkan sebagai bagian dari penegakan akuntabilitas yang justru membutuhkan kolaborasi antar lembaga.

Narasi di level pusat tersebut kemudian “diterjemahkan” ke dalam praktik di tingkat daerah melalui rangkaian kunjungan Kapolres dan Kapolrestabes ke Kejaksaan Negeri di berbagai wilayah, termasuk di Sulawesi Selatan.

Di banyak daerah, pola yang muncul relatif serupa dengan agenda dikemas sebagai silaturahmi kelembagaan, fokus pada penguatan koordinasi, serta penegasan bahwa hubungan kerja sama selama ini berjalan baik dan perlu terus dirawat.

Hal ini memperlihatkan upaya sistematis untuk menyebarkan pesan konsolidasi dari pusat ke daerah, sehingga publik menangkap kesan bahwa struktur penegakan hukum tetap solid dari Jakarta hingga ke wilayah.
Dalam kerangka tersebut, kunjungan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana bersama Kapolres Pelabuhan Makassar dan jajaran pejabat utama ke Kejaksaan Negeri Makassar pada pertengahan Juli 2026 menjadi salah satu episentrum narasi sinergitas di Sulawesi Selatan.

Kunjungan yang melibatkan pejabat utama dan para kapolsek jajaran itu menunjukkan bahwa yang dibangun bukan sekadar hubungan personal antar-pimpinan, tetapi juga penguatan jejaring kelembagaan antara kepolisian dan kejaksaan di tingkat kota.

Pola kehadiran kolektif tersebut mengirimkan sinyal bahwa koordinasi penegakan hukum di Makassar dirancang bersifat menyeluruh, mencakup lini strategis dan operasional.

Dalam pernyataannya kepada media belum lama ini di Kantor Kejari Makassar, Kombes Pol Arya Perdana menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan silaturahmi kelembagaan untuk menjaga hubungan baik dan memperkuat sinergi penegakan hukum di Kota Makassar, bukan forum untuk membahas secara spesifik polemik kasus eks Jampidsus di tingkat nasional.

Arya menekankan bahwa hubungan antara Polrestabes Makassar, Polres Pelabuhan Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar selama ini terjalin secara harmonis, dan harus terus dirawat melalui komunikasi, koordinasi, dan silaturahmi rutin.

Pernyataan ini menjadi penting sebagai bagian dari manajemen persepsi publik, karena menempatkan safari silaturahmi sebagai upaya mempertahankan stabilitas koordinasi di tingkat lokal di tengah turbulensi kasus besar di pusat.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Pancasakti, SH, MH memanfaatkan momentum kunjungan tersebut untuk menegaskan posisi Kejari sebagai mitra strategis Polri dalam penegakan hukum di daerah.

Andi Pancasakti menyampaikan bahwa Kejari Makassar menyambut baik silaturahmi yang dilakukan jajaran Polrestabes dan Polres Pelabuhan sebagai bentuk komitmen bersama menjaga harmonisasi kerja sama kelembagaan.

Ia menggarisbawahi bahwa di tengah dinamika penegakan hukum nasional, yang harus dijaga di tingkat daerah adalah konsistensi koordinasi, profesionalitas penanganan perkara, dan orientasi pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Lebih jauh, Andi Pancasakti menekankan bahwa komunikasi terbuka antar-pimpinan institusi penegak hukum menjadi kunci untuk mencegah mispersepsi dan mengelola potensi friksi di lapangan.

Menurutnya, silaturahmi bukan sekadar seremoni, tetapi ruang untuk menyamakan persepsi atas kebijakan penegakan hukum, membahas kendala koordinasi, dan merumuskan langkah-langkah bersama guna meningkatkan efektivitas penanganan perkara.

Dengan demikian, safari semacam ini bukan hanya simbol “keakraban”, tetapi dapat berfungsi sebagai forum informal yang menopang kualitas koordinasi formal dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Jika kita melihat ke daerah lain seperti Maros, Bondowoso, dan Kendal, tampak jelas bahwa pola safari silaturahmi Polres ke Kejari dan bahkan ke jajaran TNI di berbagai wilayah membentuk satu tren nasional penguatan narasi sinergitas.

Di Maros, silaturahmi dikonstruksi sebagai komitmen bersama memperkuat koordinasi penegakan hukum yang profesional dan berintegritas, dengan penekanan pada pelayanan masyarakat.

Di Bondowoso dan Kendal, safari ke Kejari dan TNI diartikulasikan sebagai upaya memperkokoh sinergi aparat penegak hukum dan keamanan, serta menegaskan bahwa hubungan kerja sama selama ini harmonis dan saling mendukung.

Dari perspektif kebijakan dan tata kelola penegakan hukum, rangkaian safari silaturahmi Polri–Kejaksaan pasca kasus eks Jampidsus dapat dibaca sebagai respons institusional terhadap risiko fragmentasi dan penurunan kepercayaan publik.

Dengan menonjolkan keakraban, koordinasi, dan penegasan tidak adanya friksi, institusi berupaya mengirim pesan bahwa arsitektur kerja sama penegakan hukum tetap kokoh meski ada kasus besar yang menyentuh mantan pejabat tinggi.

Strategi ini sekaligus menunjukkan bahwa manajemen komunikasi dan simbol politik-hukum memainkan peran signifikan dalam menjaga stabilitas kelembagaan.

Namun, safari silaturahmi yang kaya pesan simbolik juga menyimpan tantangan tanpa diikuti transparansi substansial dan perbaikan struktural dalam penanganan perkara, upaya ini berisiko dipersepsikan sebatas “politik simbolik”.

Publik tidak hanya menilai dari foto-foto pertemuan dan pernyataan soliditas, tetapi juga dari konsistensi koordinasi Polri–Kejaksaan dalam mengelola perkara, termasuk kasus-kasus besar yang menyita perhatian nasional.

Di sinilah pentingnya memastikan bahwa narasi sinergitas yang dibawa oleh Kapolrestabes Makassar dan Kajari Makassar, serta para Kapolres dan Kajari di daerah lain, benar-benar tercermin dalam praktik penegakan hukum yang akuntabel dan berorientasi pada keadilan.
Pada akhirnya, safari Polri ke Kejaksaan pasca kasus eks Jampidsus, dengan contoh konkret kunjungan Kapolrestabes Makassar dan pernyataan Kajari Andi Pancasakti, memperlihatkan bagaimana institusi penegak hukum berupaya mengelola krisis kepercayaan melalui kombinasi komunikasi simbolik dan penguatan koordinasi di tingkat lokal.

Jika dimanfaatkan secara serius sebagai ruang konsolidasi substansial, silaturahmi kelembagaan dapat memperkuat integrasi vertikal horisontal penegakan hukum dari pusat hingga daerah.

Namun jika berhenti pada tataran seremonial, ia hanya akan menjadi bagian dari ritme rutin yang sulit menjawab tuntutan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan reformasi penegakan hukum yang lebih mendasar.

#Penulis: Editor LantasInfo 

Penyerahan dilakukan oleh Personil Unit Gakkum Sat Lantas Polres Bone berdasarkan Laporan Polisi nomor LP/A/191/III/2026/SPKT.SATLANTAS/POLRES BONE/POLDA SULSEL, sebagai bagian dari proses hukum lanjutan sebelum tahap penuntutan.

Kasat Lantas Polres Bone, AKP Riyanda P. Utama, S.Tr.K, S.I.K., M.M., menyampaikan bahwa kegiatan penyerahan tersangka dan barang bukti berjalan aman dan lancar.

Menurut AKP Riyanda, personil pelaksana di lapangan dipimpin oleh Kanit Gakkum IPDA Chandra Wijaya, S.H., didampingi Banit Gakkum AIPTU Ilham, yang memastikan semua dokumen dan barang bukti diserahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Proses ini merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, serta sesuai koordinasi antara Sat Lantas Polres Bone dan Kejaksaan Negeri Bone,” ujar Riyanda.

Ia menambahkan bahwa penyerahan dilakukan pada pukul 09.00 Wita dan seluruh tahapan dicatat untuk kepentingan administrasi perkara dan bukti di persidangan.

Sebagai tindak lanjut, berkas perkara dan barang bukti kini berada di tangan penyidik kejaksaan untuk proses penuntutan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum agar kasus ini diselesaikan secara prosedural dan profesional,” pungkas Kasatlantas Polres Bone. (*)

Pemasangan spanduk dilakukan di beberapa lokasi di Poros Bone – Sinjai, antara lain di Desa Kadai, Kecamatan Mare dan Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

Kasat Lantas Polres Bone AKP Riyanda Putra Utama mengatakan, spanduk tersebut berisi pesan keselamatan agar masyarakat lebih waspada saat melintas, terutama di titik-titik yang memiliki potensi risiko kecelakaan.

”Spanduk ini dipasang sebagai pengingat bagi pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kecepatan, dan memperhatikan kondisi jalan,” katanya.

Ia menjelaskan, pemasangan spanduk menjadi bagian dari langkah preventif yang terus dilakukan Satlantas Polres Bone.

Guna meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan. Ia mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas.

”Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Mari lebih disiplin dan berhati-hati saat berkendara,” tutupnya. (*)