Pesan itu disampaikan Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya, dalam kegiatan analisis dan evaluasi Kamseltibcarlantas yang diikuti para Direktur Lalu Lintas Polda se-Indonesia di Korlantas Polri, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Kakorlantas Polri Irjen Pol. Wibowo. Dalam arahannya, Dirgakkum meminta jajaran memperkuat kualitas penindakan sebagai bagian dari upaya menekan pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya.

I Made Agus menegaskan, personel Polantas tidak dibenarkan memanfaatkan tugas maupun kewenangan untuk kepentingan di luar aturan. Proses penegakan hukum, katanya, harus dilakukan sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Anggota Polantas tidak boleh main-main dalam melaksanakan tugas. Tidak boleh melakukan transaksi apa pun dengan masyarakat. Laksanakan penegakan hukum sesuai aturan, secara profesional, transparan, dan berintegritas,” tegasnya.

Menurut dia, integritas petugas menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Karena itu, setiap anggota diminta mencegah praktik menyimpang dalam setiap tahapan pelayanan maupun penindakan pelanggaran lalu lintas.

Selain soal integritas, jajaran lalu lintas juga diminta memberi perhatian serius terhadap pelanggaran yang berisiko memicu kecelakaan fatal.

Penindakan diharapkan tidak hanya berorientasi pada sanksi, tetapi juga menjadi instrumen pencegahan jatuhnya korban jiwa.

“Tekan lakalantas fatal. Setiap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas harus menjadi perhatian. Penegakan hukum harus hadir untuk mencegah terjadinya korban,” ujarnya.

Untuk mendukung penindakan yang lebih objektif, Korlantas turut mendorong penguatan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Sistem berbasis teknologi itu dinilai dapat mempersempit interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum.

“Penindakan hukum melalui ETLE harus terus ditingkatkan. Manfaatkan teknologi untuk mewujudkan penegakan hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata I Made Agus.

Dalam kesempatan tersebut, Dirgakkum juga meminta jajaran membangun kemitraan dengan unsur masyarakat, termasuk komunitas pengemudi ojek online. Kelompok ini dinilai memiliki peran strategis karena aktivitas mereka berkaitan langsung dengan dinamika lalu lintas setiap hari.

Komunitas ojol diharapkan dapat ikut menyebarluaskan pesan keselamatan berlalu lintas serta menjadi mitra kepolisian dalam membangun budaya tertib di jalan.

“Rangkul komunitas ojol. Jadikan mereka mitra dan garda terdepan untuk bersama-sama mengkampanyekan Kamseltibcarlantas. Keselamatan lalu lintas adalah tanggung jawab kita bersama,” tuturnya.

Melalui anev Kamseltibcarlantas tersebut, Korlantas Polri memberi penekanan pada tiga agenda utama, yakni menurunkan angka kecelakaan fatal, mengoptimalkan penegakan hukum melalui ETLE, serta memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh personel Polantas.

Upaya penegakan hukum itu, menurut Korlantas, perlu berjalan seiring dengan edukasi publik dan kolaborasi bersama komunitas. Dengan demikian, tercipta lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan berkeselamatan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada Polri. (*)

Penegasan Kasubdit Wal dan PJR Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Ruben Verry Takaendengan dalam Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Petugas Patroli Jalan Raya (PJR) TA 2026 di Pusdik Lantas, Serpong, Rabu (2/9/2026), harus dibaca sebagai sinyal institusional bahwa nilai-nilai Kemitraan, Aktif, Responsif, Intuitif, dan Berintegritas wajib menjadi “napas” operasional personel di lapangan.

Dari konteks Kebijakan dan Urgensi Transformasi Budaya Pelayanan
Pelatihan yang diikuti 50 personel PJR dari Polda jajaran (29 Agustus–4 September 2026) dirancang untuk meningkatkan kompetensi teknis sekaligus menginternalisasi etos pelayanan yang selaras dengan arahan strategis Korlantas.

Dalam konteks ini, Polantas KARIB berfungsi sebagai instrumen reformasi birokrasi mikro: mengubah habitus personel dari “penegak aturan” menjadi “mitra keselamatan” yang proaktif mencegah gangguan lalu lintas.

Namun, transformasi semacam ini tidak otomatis terjadi hanya melalui pelatihan sertifikasi; ia memerlukan perubahan struktural dalam sistem insentif, pengawasan, dan akuntabilitas yang selama ini cenderung mengukur kinerja dari jumlah tindakan represif (razia, tilang) ketimbang indikator preventif seperti penurunan angka lakalantas atau kepuasan masyarakat.

Menelisik dekonstruksi lima nilai KARIB,  antara idealisme dan realitas lapangan
Kemitraan dengan pola Kolaboratif kemitraan menuntut personel PJR membangun relasi setara dengan masyarakat dan instansi terkait, bukan relasi kuasa yang hierarkis.

Dalam praktik, ini berarti menggeser paradigma “polisi sebagai penguasa jalan” menjadi “polisi sebagai fasilitator keselamatan”.

Namun, tantangan terbesarnya adalah memutus budaya transaksional yang masih mengakar, termasuk praktik pungutan liar (pungli) yang secara eksplisit dilarang Kombes Pol Ruben.

Tanpa mekanisme pelaporan yang aman bagi masyarakat dan sanksi tegas bagi pelanggar, nilai kemitraan berisiko menjadi slogan kosong.

Dengan sikap Aktif dan responsif diwujudkan melalui peningkatan kehadiran personel di titik-titik rawan serta respons cepat terhadap gangguan lalu lintas.

Kombes Pol Ruben menekankan bahwa turun ke lapangan bukan pilihan, melainkan kewajiban. Namun, dalam realitas anggaran dan distribusi personel yang terbatas, kehadiran fisik sering kali bersifat simbolis hanya pada momen tertentu atau lokasi yang mudah diakses.

Implementasi buddy system (minimal dua personel) memang memperkuat aspek keamanan dan akuntabilitas, tetapi juga berpotensi mengurangi jangkauan patroli jika tidak diimbangi dengan penambahan jumlah personel atau optimalisasi teknologi pemantauan.

Melihat kepekaan situasional sebagai kompetensi inti, nilai Intuitif mungkin yang paling abstrak namun krusial. Di mana  personel dituntut memiliki kepekaan membaca potensi gangguan kemacetan, kecelakaan, atau konflik pengguna jalan sebelum terjadi.

Tentunya hal ini memerlukan pelatihan berbasis skenario dan pengalaman lapangan yang terakumulasi, bukan sekadar hafalan regulasi.

Dalam konteks ini, materi pelatihan seperti Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) dan keterampilan mengemudi menjadi fondasi teknis yang mendukung kepekaan intuitif. Namun, tanpa budaya refleksi pasca-tugas (debriefing) dan umpan balik dari masyarakat, kepekaan ini sulit terasah secara sistematis.

Dari sisi integritas, harus menjaga jepercayaan publik dari praktik koruptif, karena integritas adalah pilar yang paling rentan terhadap erosi, terutama dalam lingkungan kerja yang minim pengawasan langsung.

Kombes Pol Ruben secara tegas mengingatkan personel untuk menjauhi pungli dan praktik transaksional yang merusak kepercayaan publik. Penegakan hukum harus tegas, adil, transparan, dan akuntabel prinsip yang dalam teori mudah diucapkan, tetapi dalam praktik sering bentur dengan tekanan target operasional atau budaya “balas jasa” di lapangan.

Di sinilah pentingnya sistem pengawasan internal yang independen serta mekanisme pelaporan anonim yang benar-benar berfungsi.

Juga quick response dan pendekatan humanis dapat  Menguji Konsistensi Institusional.

Permintaan Kombes Pol Ruben pada kegiatan tersebut agar personel memberikan pelayanan quick response kepada pengguna jalan yang membutuhkan pertolongan, serta mengedepankan etika dan pendekatan humanis, sejalan dengan tren global dalam policing yang mengutamakan community-oriented approach.

Namun, konsistensi institusional menjadi pertanyaan kritis: apakah personel yang melaporkan pelanggaran etik oleh rekan sejawat akan dilindungi, atau justru dikucilkan? Apakah ada indikator kinerja yang mengukur kualitas interaksi humanis, atau hanya jumlah tindakan penegakan hukum? Tanpa jawaban atas pertanyaan ini, nilai-nilai KARIB berisiko menjadi beban moral individu, bukan budaya institusi.

Nah, menuju Polantas yang dipatrikan, bukan sekadar diilhami, Kombes Pol Ruben menutup pernyataannya dengan seruan agar program Kakorlantas “diilhami dan dipatrikan di setiap sanubari anggota PJR”.

Namun, inspirasi tanpa struktur pendukung hanyalah retorika. Implementasi Polantas KARIB memerlukan tiga pilar konkret.

(1) sistem insentif yang menghargai pencegahan dan kemitraan, bukan hanya penindakan; (2) mekanisme akuntabilitas yang transparan dan dapat diakses publik; serta (3) pelatihan berkelanjutan yang mengasah kepekaan situasional dan kompetensi teknis.

Tanpa itu, kelima nilai KARIB akan tetap menjadi slogan indah di atas kertas, sementara realitas lapangan terus diwarnai oleh praktik yang bertentangan dengan semangat humanis dan berintegritas yang digaungkan. (*)

Melalui inovasi ini, masyarakat dapat memantau serta memperbarui perkembangan data laka lantas terkini secara langsung di Gedung Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sulsel, sekaligus menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian saat berkendara.

Keterbukaan informasi ini kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sulsel, Kompol Mamat Rahmat, diiringi langkah konkret di lapangan untuk menekan angka fatalitas korban di jalan raya.

“Upaya terpadu terus dioptimalkan melalui penguatan kegiatan preventif dan preemtif, mulai dari penggelaran patroli blue light pada jam serta jalur rawan, penyampaian imbauan keselamatan secara masif, hingga beragam bentuk edukasi langsung kepada seluruh lapisan masyarakat,” papar mantan Kasat PJR Ditlantas Polda ini,.Senin (1/9).

Tentunya, berbagai langkah intensif tersebut membuahkan hasil positif terhadap peta kerawanan lalu lintas di tingkat nasional.

Kompol Mamat Rahmat, menegaskan bahwa hal terpenting saat ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil keluar dari zona 5 bahkan 10 besar daerah dengan kasus kecelakaan lalu lintas terbanyak di Indonesia berkat konsistensi pelaksanaan program pencegahan dan patroli terpadu tersebut.

Berdasarkan data laporan situasi Ditlantas Polda Sulsel periode Januari hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 6.602 kejadian kecelakaan lalu lintas di wilayah Sulawesi Selatan.

Dari ribuan peristiwa tersebut, dampak fatalitas mencatat sebanyak 515 korban meninggal dunia serta 9.014 orang mengalami luka-luka, sehingga keselamatan jalan raya tetap menjadi prioritas utama penanganan kepolisian.

Menindaklanjuti data tersebut, Ditlantas Polda Sulsel terus memperkuat penanganan terukur melalui pemetaan titik rawan (blackspot), analisis faktor penyebab insiden, serta penegakan hukum tegas terhadap pelanggaran berisiko tinggi.

“Kepolisian juga memperkokoh sinergi lintas instansi bersama pemangku kepentingan terkait guna menjaga Kamseltibcarlantas dan menumbuhkan kesadaran tertib berlalu lintas di tengah masyarakat,” pungkasnya. (*)

Dengan menempatkan keselamatan sebagai kebutuhan, distingsi strategis ini kata Kasatlantas Polres Bone, AKP Ryanda Putra Utama, Senin (31/8), bertujuan menginternalisasi nilai-nilai keselamatan sehingga motivasi kepatuhan berasal dari kesadaran afektif dan rasional, bukan dari ancaman sanksi semata.

Tentunya, pendekatan semacam ini konsisten dengan teori perubahan perilaku yang menekankan peran norma sosial dan identitas terhadap kepatuhan jangka panjang.

Acuan akronim AMANJIE (Aman, Mengutamakan keselamatan, Antisipasi, Niat tertib, Jangan melanggar, Ingat keselamatan, Ewako Bone) menunjukkan upaya desain pesan yang komprehensif dan mudah diingat untuk publik lokal.

Setiap elemen mengarah pada dimensi berbeda dari keselamatan: preventif (antisipasi), kognitif-motivasional (niat tertib, ingat keselamatan), normatif (jangan melanggar), serta penegasan komunitas lokal (Ewako Bone).

Kombinasi ini memungkinkan komunikasi yang multi level dari pesan individu hingga pesan kolektif sehingga memfasilitasi integrasi norma baru ke dalam praktik berlalu lintas masyarakat Bone.

Penekanan pada kewajiban penggunaan helm standar SNI dan sabuk keselamatan merupakan konkretisasi kebijakan berbasis bukti yang menargetkan faktor risiko primer kecelakaan lalu lintas.

Intervensi perilaku semacam ini didukung oleh literatur keselamatan transportasi yang menunjukkan bahwa perlindungan pasif dan perilaku protektif signifikan menurunkan morbiditas dan mortalitas pada pengendara.

Namun efektivitas kebijakan ini bergantung pada ketersediaan akses terhadap helm dan fasilitas keselamatan lain yang memenuhi standar, serta pada konsistensi penegakan hukum yang adil dan dapat diterima masyarakat.

Aspek edukatif yang diusung program juga menyoroti pentingnya framing pesan yang relevan dengan nilai-nilai lokal untuk meningkatkan resonansi sosial.

Pernyataan Kasat Lantas tentang keselamatan sebagai kebutuhan paralel dengan kebutuhan pangan dan sandang merupakan strategi retoris yang bertujuan merasionalisasi prioritas keselamatan dalam hirarki kebutuhan masyarakat.

Framing semacam ini dapat memperkuat preferensi perilaku aman bila diikuti oleh kampanye informasi yang kontinu, bukti positif (contoh perilaku), dan reinforcement institusional.
Dari perspektif tata kelola publik, penguatan pesan AMANJIE perlu diintegrasikan dengan kebijakan lintas sektoral seperti perencanaan jalan yang ramah pengguna, penataan trotoar untuk pejalan kaki, serta regulasi terhadap penggunaan ponsel saat berkendara agar dampak program tidak hanya bersifat normatif namun juga struktural.

Intervensi yang hanya mengandalkan edukasi dan penegakan administratif akan menghadapi keterbatasan apabila lingkungan fisik dan regulasi pendukung tidak memadai untuk memfasilitasi perilaku aman.

Pengukuran indikator kinerja program harus mencakup metrik kuantitatif dan kualitatif: penurunan angka kecelakaan dan korban, peningkatan tingkat kepatuhan terhadap penggunaan helm dan sabuk keselamatan, serta perubahan sikap dan intensi perilaku pengguna jalan. Evaluasi berkala dan penggunaan data yang transparan memungkinkan adaptasi strategi (adaptive management),

identifikasi hambatan implementasi, serta pembelajaran institusional yang diperlukan untuk skala dan replikasi program.

Risiko yang perlu diantisipasi termasuk resistensi budaya terhadap perubahan kebiasaan berkendara, ketimpangan akses terhadap perlindungan keselamatan berkualitas, serta potensi persepsi penegakan yang diskriminatif.

Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan mencakup penguatan sosialisasi berbasis komunitas, subsidi atau insentif untuk helm standar SNI bagi kelompok rentan, pelatihan bagi aparat penegak hukum agar pendekatannya lebih edukatif dan partisipatif, serta mekanisme pengaduan dan pemantauan independen untuk memastikan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, program AMANJIE menampilkan arah kebijakan keselamatan berlalu lintas yang progresif dengan menempatkan keselamatan sebagai kebutuhan esensial.

Keberhasilan implementasinya bergantung pada sinergi antara komunikasi persuasif, penegakan hukum yang adil, penyediaan infrastruktur pendukung, dan mekanisme evaluasi berbasis data.

Jika dilaksanakan secara holistik dan inklusif, program ini berpotensi menurunkan angka kecelakaan secara signifikan dan menjadikan ruang jalan lebih aman serta nyaman bagi seluruh pengguna jalan di Bone. (*)

Pengerjaan yang berlangsung secara gotong royong melibatkan personel kepolisian dan masyarakat setempat.

Pembangunan titik jalan tani tersebut dituntaskan hari ini, kemudian dilanjutkan dengan acara syukuran sederhana di lokasi. Kegiatan dihadiri perwakilan Tripika, Lurah Kahu, dan warga Dusun Ulu Bila, baik kaum pria maupun perempuan.

Seorang warga setempat, Tajuddin (69) mengatakan haru atas perhatian langsung dari Kapolsek.

Ia mengatakan belum pernah menyaksikan pejabat polisi turun tangan sampai terlibat bersama warga di lapangan.

“Kami sangat bersyukur, Pak Kapolsek mau turun langsung membantu memperbaiki jalan yang selama ini rusak,” ujarnya.

Tajudin, pensiunan anggota Polri yang juga warga Bontocani, memberi apresiasi terhadap perubahan yang dibawa kepemimpinan Kapolsek.

Menurutnya, kebersamaan antara kepolisian dan masyarakat sekarang lebih kuat, dan program ini menjadi bukti nyata adanya pendekatan baru dalam pelayanan publik.

“Dulu Bontocani sering dipandang sebelah mata. Kini ada langkah konkret yang memberi warna baru bagi komunitas,” kata Tajudin.

Sejak diluncurkan, program “Polsek Peduli Warga Pelosok” telah menjangkau hampir seluruh desa di Kecamatan Bontocani, termasuk area terpencil seperti Lurae dan Baholangi.

Dengan semangat gotong royong, program ini diharapkan tidak hanya memperbaiki infrastruktur kecil seperti jalan tani, tetapi juga mempererat hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat serta menghadirkan manfaat langsung bagi kehidupan warga pelosok. (*)

Pelepasan peserta berlangsung di Lapangan SPN Batua Polda Sulsel dan menandai pembukaan rangkaian kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-80 serta HUT RI ke-81.

Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, membuka acara itu secara resmi didampingi Wakapolda, para pejabat utama Polda Sulsel, serta kepala daerah termasuk Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Dalam sambutannya, Kapolda menekankan bahwa kegiatan ini lebih dari sekadar olahraga otomotif  melainkan bentuk kolaborasi antara Polda Sulsel, IOF Pengda Sulawesi Selatan, pemerintah daerah, dan komunitas untuk menghadirkan manfaat sosial dan pembangunan lokal.

Mengusung tema “Jelajah Alam, Peduli, Wujudkan Ketahanan Pangan dan Hadirkan Manfaat Nyata bagi Masyarakat”, kegiatan diisi lintasan off-road yang melewati kawasan wisata dan wilayah yang membutuhkan perhatian.

Panitia juga merancang rangkaian aksi sosial dan edukasi lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat sepanjang rute.

Kapolda mengajak peserta serta pihak terkait menjadikan kegiatan ini momentum memperkuat persatuan dan kepedulian.

“Kita berharap Bhayangkara Off Road Merdeka menjadi sumbangsih nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulsel,” ujarnya.

Sementara, Gubernur Andi Sudirman memberi apresiasi karena event ini sekaligus membuka peluang promosi pariwisata lokal dan mendorong kontribusi sosial dari komunitas otomotif.

Menurutnya, selain menambah daya tarik wisata, kegiatan seperti ini efektif untuk mendukung pembangunan fasilitas publik dan meningkatkan kesadaran lingkungan di daerah yang dilintasi.

Penyelenggara menyebutkan seluruh rangkaian dirancang dengan pengamanan ketat dan protokol keselamatan, bekerja sama dengan aparat setempat untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan memberi dampak positif.

Dengan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat, Bhayangkara Off Road Merdeka Seri V diharapkan meninggalkan jejak manfaat yang berkelanjutan bagi Sulawesi Selatan. (*)

Kegiatan itu menjadi bagian dari peringatan HUT ke-71 Lalu Lintas Bhayangkara.

Ketua Asosiasi Ojol Nusantara, Dianto, menyambut baik program tersebut. Ia menilai materi safety riding dan pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD) sangat relevan bagi driver ojol yang setiap hari beraktivitas di jalan raya.

“Mobilitas tinggi membuat pengemudi kami sering berada dalam situasi berisiko; pengetahuan PPGD bisa menyelamatkan nyawa sampai korban mendapat penanganan medis,” ujarnya.

Dianto menambahkan bahwa edukasi semacam ini sudah dijalankan di beberapa wilayah. Pelatihan yang diberikan meliputi teknik berkendara aman, kepatuhan pada peraturan lalu lintas, serta langkah-langkah awal saat menemui korban kecelakaan.

Menurutnya, kemampuan memberi pertolongan awal bukan hanya melindungi pengemudi, tetapi juga membantu keselamatan pengguna jalan lain.

Asosiasi Ojol Nusantara, kata Dianto, saat ini memiliki jaringan di 22 provinsi dan berencana memperluas cakupan hingga 26 provinsi.

Ia berharap program pelatihan keselamatan dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga keterampilan dan kesadaran para driver terus meningkat.

“Kalau edukasi rutin, peluang pengemudi untuk memahami dan menerapkan langkah keselamatan juga lebih besar,” tutupnya. (*)

Kegiatan tersebut melibatkan 1.425 personel gabungan dan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi, Wakapolda Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, pejabat utama Polda Sulsel, serta perwakilan TNI dan instansi terkait.

Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan apel ini sebagai bentuk komitmen mempererat persatuan serta memperkuat sinergi antar-komponen bangsa demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Sulawesi Selatan.

“Apel Silaturahmi Kamtibmas ini merupakan wujud komitmen bersama untuk mempererat persatuan dan kesatuan, memperkuat sinergi antar seluruh komponen bangsa, serta meneguhkan tekad kita dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman, damai, dan kondusif di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Ia menggarisbawahi bahwa pemeliharaan kamtibmas bukan hanya tugas aparat keamanan, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat mutlak diperlukan untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini dan menyelesaikannya melalui musyawarah serta kolaborasi.

Kapolda berharap apel ini membuka ruang komunikasi berkelanjutan antar-pemangku kepentingan.

“Jika komunikasi terbangun dengan baik, setiap potensi permasalahan dapat dideteksi dan diselesaikan sejak dini melalui musyawarah dan kolaborasi,” tegasnya.

Selain itu, Kapolda mengajak masyarakat menjadikan momentum tersebut untuk menguatkan persaudaraan dan meneguhkan komitmen bersama menjaga kedamaian, dengan mengedepankan nilai-nilai lokal siri’ na pacce sebagai landasan kehidupan sosial yang harmonis.

Ia menutup sambutan dengan optimisme bahwa melalui kebersamaan dan kolaborasi, Sulawesi Selatan dapat tetap aman, damai, bermartabat, dan kondusif. (*)

Penegakan hukum tersebut kata Kapolresta Gowa Kombes Pol. Dr. Muh. Yusuf Usman, S.H., S.I.K., M.T., CIPA dilakukan apabila pembakaran menimbulkan kebakaran meluas serta berdampak terhadap keselamatan masyarakat, kesehatan dan kelestarian lingkungan.

Menurut Kapolresta Gowa, masyarakat tidak boleh menjadikan pembakaran sebagai cara praktis untuk membuka atau membersihkan lahan.

“Setiap pelaku yang terbukti sengaja melakukan pembakaran dapat diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucap mantan Kasubdit Regident Ditlantas Polda Sulsel ini, usai pelaksanaan Safari Subuh di Masjid Silaturrahim, Mangasa, Kabupaten Gowa, Sulsel, (26/8).

Mungkin tauran ynahndimaksudkna Kapolresta Gowa  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu, ketentuan pidana juga dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Pasal 56 ayat (1) melarang pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar, sedangkan Pasal 108 mengatur ancaman pidana bagi pelaku, yakni penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Penerapan pasal tersebut tetap menyesuaikan hasil penyelidikan, lokasi kejadian, dampak kebakaran, serta alat bukti yang diperoleh.

Karena itu, Yusuf Usman mengajak seluruh lapisan masyarakat meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan.

“Warga diingatkan untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak meninggalkan api di kawasan hutan atau lahan kering, serta tidak melakukan pembakaran sampah ketika kondisi angin kencang dan cuaca panas,” tambahnya.

Ia juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau dugaan pembakaran hutan dan lahan.

Laporan dapat disampaikan kepada aparat kepolisian maupun melalui layanan Polri 110 agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

“Mari bersama-sama menjaga lingkungan, karena mencegah kebakaran merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat,” pungkas Kapolresta Gowa, Kombes Pol. Yusuf Usman. (*)

Oleh: Zulkifli Malik 

Hari Juang Polri hingga di Tahun 2026 semestinya tidak diperlakukan hanya sebagai seremoni institusional yang merayakan masa lalu.

Dalam perspektif negara hukum, momentum ini justru harus menjadi arena koreksi publik terhadap kualitas pengabdian Polri pada masa kini.

Kepolisian bukan sekadar simbol kekuasaan negara, melainkan alat negara yang keberadaannya diuji oleh satu ukuran utama, sejauh mana lembaga penegak hukum ini mampu melindungi warga, menegakkan hukum secara adil, dan menjaga kepercayaan publik secara konsisten.

Nah, perjuangan polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri mengusung agenda transformasi melalui empat kebijakan utama, yakni transformasi organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan.

Agenda itu ditopang oleh 16 program prioritas, 51 kegiatan, dan 177 rencana aksi. Secara formal, desain ini menunjukkan ambisi reformasi yang cukup besar.

Namun, dalam tradisi evaluasi kelembagaan, ukuran keberhasilan tidak pernah cukup ditentukan oleh kelengkapan program, melainkan oleh sejauh mana program tersebut mengubah perilaku institusi di lapangan.

Polri juga menampilkan capaian administratif yang cukup tinggi. Transformasi organisasi disebut mencapai 98,20 persen, transformasi operasional 98,78 persen, transformasi pelayanan publik 96,59 persen, dan transformasi pengawasan 98,60 persen.

Selain itu, Polri mengembangkan 886 aplikasi untuk mendukung integrasi layanan digital. Angka-angka ini patut dicatat, tetapi tidak boleh dibaca sebagai bukti final bahwa reformasi telah tuntas. Sebab, modernisasi sistem belum tentu identik dengan modernisasi kultur, dan digitalisasi belum tentu berarti bersih dari persoalan lama.

Dalam ranah pelayanan publik, Polri memperluas layanan berbasis digital seperti SIM online, SKCK online, e-TLE, SP2HP online, Dumas Presisi, dan Propam Presisi.

Keberadaan 75 mal pelayanan publik menegaskan upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat. Akan tetapi, pelayanan publik yang baik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan platform digital, melainkan oleh aksesibilitas, kecepatan respons, kepastian prosedur, dan keramahan birokrasi.

Di banyak tempat, masyarakat masih menilai layanan kepolisian sebagai sesuatu yang belum sepenuhnya bebas dari hambatan administratif.

Capaian yang sering dikedepankan juga tampak pada pengamanan arus mudik Lebaran 2026. Polri menyebut angka kecelakaan turun 5,3 persen, tingkat fatalitas turun 30,4 persen, tingkat kepuasan publik mencapai 85,3 persen, dan perputaran uang selama mudik mencapai Rp161,8 triliun.

Data ini memang menggambarkan efektivitas pengamanan dalam skala tertentu. Namun, capaian semacam ini tetap harus dibaca hati-hati, karena keberhasilan operasional musiman belum otomatis menjawab persoalan struktural yang lebih dalam, seperti konsistensi penegakan hukum dan kualitas pengawasan internal.

Polri juga membangun dan merenovasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi yang diklaim bermanfaat bagi 1.314 desa dan sekitar 2 juta warga.

Program ini menunjukkan bahwa Polri berupaya hadir dalam dimensi sosial yang lebih luas, tidak semata melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui pembangunan konektivitas masyarakat.

Meski demikian, proyek-proyek sosial semacam itu seharusnya tidak dijadikan pengalih perhatian dari tugas pokok kepolisian, yakni menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, dan memastikan rasa aman bagi seluruh warga tanpa diskriminasi.

Di sektor lain, Polri menyelesaikan 97 kasus buruh senilai ratusan miliar rupiah, menyelamatkan 39 korban perdagangan manusia dari NTT yang hendak dikirim ke Australia, serta memperkuat kerja sama internasional melalui 23 nota kesepahaman untuk pencegahan narkotika.

Capaian ini juga memperlihatkan bahwa Polri memiliki kapasitas responsif terhadap kelompok rentan dan persoalan transnasional. Namun, capaian sektoral semacam ini tetap belum cukup untuk menutup pertanyaan yang lebih mendasar, apakah integritas internal Polri sudah benar-benar kokoh, dan apakah pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan sudah berjalan secara memadai?

Karena itu, Hari Juang Polri di era Listyo Sigit Prabowo di Tahun 2026  harus dimaknai sebagai momentum untuk menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak boleh terjebak pada politik pencitraan.

Keberhasilan Polri tidak boleh hanya diukur dari jumlah aplikasi, capaian persentase, atau proyek pembangunan fisik. Ukuran yang lebih menentukan ialah apakah Polri telah berhasil memulihkan martabat hukum, memperkuat akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik melalui tindakan yang transparan, profesional, dan beretika.

Jika ukuran ini tidak dipenuhi, maka transformasi hanya akan menjadi slogan, sementara problem lama tetap bertahan dalam wajah baru.

#Bravo Polri