Pada dasarnya, inisiatif yang menekankan penegakan lalu lintas dan keselamatan publik layak diapresiasi adalah  kecelakaan lalu lintas adalah persoalan nyata yang merenggut nyawa dan produktivitas, sehingga upaya terpadu aparat untuk mengurangi pelanggaran memang diperlukan.

Namun apresiasi itu harus dibarengi dengan tuntutan transparansi dan akuntabilitas agar operasi tidak sekadar menjadi pamer alat dan razia sesaat.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, (5/6) menegaskan kehadiran personel di lapangan bukan hanya untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan kesiapan jajaran dalam mengawal pelaksanaan operasi.

“Yang paling terpenting kami hadir di lapangan adalah memastikan bahwa jajaran wilayah sudah siap untuk melaksanakan Operasi Patuh. Operasi Patuh akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juni sampai tanggal 21 Juni 2026,” ujarnya.

Pernyataan itu menunjukkan niat institusional untuk kontrol operasional, namun niat perlu diikuti bukti lapangan.
Penggunaan teknologi ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) termasuk ETLE Drone, ETLE Handheld, dan ETLE Statis — menjadi pilar strategi Korlantas.

Menurut Irjen Agus, Korlantas akan mengoptimalkan ketiga jenis ETLE tersebut untuk memperluas pengawasan. Teknologi dapat memperluas jangkauan pengawasan, merekam bukti akurat, dan mengurangi subjektivitas petugas di lapangan. Namun efektivitas ETLE bergantung pada tata kelola data, mekanisme keberatan bagi pelanggar, serta pemeliharaan perangkat yang konsisten.

Porsi tindakan yang dikemukakan oleh Irjen Agus memberi gambaran prioritas operasi: 60 persen menggunakan ETLE, 30 persen penilangan langsung, dan 10 persen edukasi preventif.

“Di samping menggunakan ETLE, baik itu ETLE Drone, ETLE Handheld, ETLE Statis, kami juga akan melakukan penilangan. Porsinya cukup tinggi, 60 persen menggunakan ETLE, 30 persen penilangan, dan 10 persen edukasi preventif,” katanya.

Rasio ini menunjukkan kecenderungan penekanan pada pengawasan dan sanksi ketimbang upaya preventif.

Kesiapan personel yang ditegaskan pimpinan Korlantas merupakan aspek operasional penting, tetapi klaim kesiapan harus diuji lebih jauh.

Jika kehadiran di lapangan berarti juga melatih petugas pada pendekatan humanis seperti dikemukakan, maka pelatihan komunikasi dan perlindungan hak warga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari operasi.

Tanpa itu, “kehadiran” bisa berakhir sebagai simbol tanpa perubahan perilaku petugas.

Penentuan lokasi target, khususnya troublespot yang kerap dilaporkan melanggar arus, adalah langkah strategis. Irjen Agus menekankan lokasi-lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan sebagai salah satu sasaran operasi.

Namun penentuan titik intervensi perlu berdasarkan data kecelakaan yang transparan dan analisis risiko jika tidak, operasi hanya akan bersifat selektif dan kurang berdampak jangka panjang.

Korlantas harus membuka data pelaksanaan operasi jumlah pelanggaran terdeteksi ETLE, distribusi penilangan, pengaduan terkait petugas, serta outcome penurunan kecelakaan selama operasi sebagai jawaban atas klaim kesiapan dan efektivitas.

Publik berhak menilai apakah operasi ini benar-benar efektiv atau sekadar penggal mobilitas yang menimbulkan ketidaknyamanan.

Operasi Patuh dua minggu ini berpeluang menjadi titik balik jika kombinasi teknologi, penegakan, dan edukasi dijalankan konsisten dan transparan.

Seperti ditegaskan Irjen Agus, kesiapan personel dan penggunaan ETLE ditujukan untuk membawa perubahan. Kini tantangannya adalah membuktikan bahwa modernisasi penegakan bisa beriringan dengan keadilan, transparansi, dan upaya preventif yang berkelanjutan.

Dipimpin Letda Inf Teguh Prasetya, kegiatan dimulai dengan kerja bakti membersihkan lingkungan masjid, dilanjutkan shalat Jumat berjamaah dan pembagian nasi kotak kepada jamaah dan warga sekitar.

Program rutin tersebut bertujuan mempererat silaturahmi antara TNI dan masyarakat, menumbuhkan kepedulian sosial, serta memperkuat toleransi di Kabupaten Supiori.

Letda Teguh mengatakan kegiatan bukan sekadar berbagi makanan, melainkan sarana memperkuat kedekatan emosional antara prajurit dan warga.

Kehadiran prajurit mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Salah satu jamaah, Suhadi, menyampaikan terima kasih atas perhatian prajurit yang dianggap mempererat hubungan dan membantu kebutuhan warga.

Kegiatan juga dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi sosial, menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian di Supiori. (*)

Tampak, cuaca saat kegiatan tercatat cerah berawan sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Kepala Satuan (Kasat)  PJR Ditlantas Polda Sulsel, Kompol Dr. Mamat Rahmat, SE, MH,  dan dilaksanakan oleh lima personel Sat PJR yang turun langsung ke lapangan.

“Pembagian paket bantuan difokuskan kepada kelompok masyarakat yang dianggap layak menerima, antara lain pengemudi ojek online, lansia, petugas kebersihan, pedagang kaki lima, pengamen, dan sopir angkot,” ucap kasat PJR.

Dijelaskan, selama operasi sosial berlangsung, situasi kamseltibcar lantas dilaporkan aman, tertib, dan lancar.

1. Personel Sat PJR juga memastikan arus lalu lintas tidak terganggu saat kegiatan pembagian berlangsung sehingga aktivitas sosial dapat diselesaikan tanpa hambatan. (*)

Selain mengatur arus lalu lintas, personel juga mengingatkan para pengendara agar senantiasa mematuhi seluruh peraturan berlalu lintas.

Dan melaksanakan kegiatan penertiban terhadap penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong, di Jalan Sukawati.

Kegiatan ini dilakukan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kebisingan yang mengganggu kenyamanan lingkungan serta berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas.

Dalam pelaksanaannya, KBO Satlantas Polres Bone Ipda Riyandika Nalaguna memberikan teguran hingga tindakan penertiban kepada pengendara yang kedapatan menggunakan knalpot brong.

Serta mengimbau agar segera menggantinya dengan knalpot standar sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bone AKP Riyanda Putra Utama menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di beberapa titik rawan serta menekan angka kecelakaan lalu lintas.

“Juga bagian dari memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat maupun pengguna jalan lainnya. Penggunaan knalpot tidak spektek (brong) melanggar Pasal 285 ayat satu Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (UULLAJ) Tahun 2009,” jelasnya.

Setiap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis akan dilakukan pemeriksaan dan penindakan. Namun demikian, pelaksanaannya tetap mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif kepada masyarakat.

“Selain dilakukan penindakan, juga diberikan imbauan kepada pengendara agar selalu mematuhi aturan lalu lintas serta menggunakan knalpot standar pabrikan demi menjaga kenyamanan bersama,” sambungnya.

Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat dan situasi lingkungan menjadi lebih aman, tertib, dan kondusif, tutupnya. (*)

Tiga jenis pelanggaran TNKB yang paling sering terjadi di jalan raya adalah tidak menggunakan TNKB, TNKB gantung, dan TNKB tidak sesuai standar atau dimodifikasi.

Ketiganya merupakan pelanggaran hukum dengan sanksi pidana yang jelas dan dapat dikenai penindakan oleh aparat penegak hukum.

Kendaraan yang tidak menggunakan TNKB berarti beroperasi tanpa memasang pelat nomor sah dari Polri, termasuk tidak memasang pelat sama sekali atau hanya memasang satu pelat di bagian depan atau belakang saja.

Praktik TNKB gantung adalah di mana pelat nomor tidak dipasang dengan benar atau mudah dilepas-pasang, seringkali untuk menghindari tilang elektronik (ETLE), di mana pelat tersebut tidak terpasang permanen dan mengganggu fungsi identifikasi kendaraan di jalan raya.

TNKB tidak sesuai standar atau dimodifikasi mencakup berbagai perubahan dalam bentuk apa pun seperti mengubah warna, bentuk, atau tulisan, menempel stiker pada pelat, menggunakan pelat yang tidak dikeluarkan Korlantas Polri, atau menggunakan TNKB yang rusak namun tetap digunakan karena setiap perubahan spesifikasi yang telah ditentukan Polri membuat TNKB dianggap tidak sah dan dapat dikenai sanksi.

Pelanggaran-pelanggaran TNKB ini menjadi salah satu target utama dalam Operasi Patuh 2026 yang dilaksanakan oleh Polri, di mana aparat kepolisian akan melakukan penindakan tegas terhadap kendaraan yang melanggar aturan pemasangan TNKB.

Dasar hukum pelanggaran TNKB terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 68 ayat (1) menetapkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi TNKB yang sah dari Polri.

Perpol No. 7 Tahun 2021 mengatur lebih lanjut bahwa TNKB wajib terpasang jelas di depan dan belakang kendaraan bermotor. Pasal 45 UU LLAJ menjelaskan bahwa standardisasi spesifikasi teknis TNKB ditetapkan dengan Keputusan Korlantas Polri yang meliputi bentuk, ukuran, warna, dan bahan pelat nomor.

Ketentuan-ketentuan ini menjamin bahwa TNKB berfungsi sebagai identitas resmi kendaraan yang dapat diidentifikasi dengan jelas oleh aparat penegak hukum dan sistem tilang elektronik.

Fokus Operations Patuh 2026 terhadap pelanggaran TNKB menunjukkan komitmen Polri dalam menertibkan administrasi kendaraan dan meningkatkan kepatuhan lalu lintas di jalan raya.

Sanksi utama untuk pelanggaran TNKB berdasarkan Pasal 280 UU LLAJ adalah pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 untuk setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi TNKB sah dari Polri.

Sanksi ini berlaku untuk semua jenis pelanggaran TNKB termasuk tidak dipasang sama sekali, tidak lengkap (hanya satu pelat), TNKB gantung, dan TNKB yang dimodifikasi atau tidak sesuai standar.

Jika terbukti menggunakan TNKB palsu, pengendara dapat dijerat Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman penjara hingga 6 tahun yang jauh lebih berat dibandingkan sanksi pelanggaran administratif.

Selain sanksi pidana, pelanggaran TNKB juga dapat dikenai sanksi administratif seperti penahanan kendaraan hingga pelat nomor dipertahankan atau dikembalikan ke kondisi standar.

Dalam Operasi Patuh 2026, aparat kepolisian akan melakukan penindakan tegas dan konsisten terhadap pengendara yang melanggar aturan TNKB tanpa memandang jenis kendaraan atau latar belakang pengendara.

TNKB berfungsi sebagai identifikasi resmi kendaraan di jalan raya, dasar penegakan hukum dan tilang elektronik, pencegahan kejahatan seperti kendaraan curian dan pelanggaran lalu lintas, serta jaminan bahwa kendaraan telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Ketiga pelanggaran TNKB tersebut memiliki konsekuensi hukum yang sama yaitu denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan, sedangkan untuk pelat palsu ancamannya jauh lebih berat hingga 6 tahun penjara.

Sebagai pengendara yang bertanggung jawab, pastikan TNKB Anda sah dari Polri (bukan hasil membuat sendiri), terpasang lengkap di depan dan belakang, tidak dimodifikasi sama sekali, serta dalam kondisi baik dan terbaca jelas.

Kepatuhan terhadap aturan TNKB bukan hanya menghindari sanksi, tetapi juga mendukung sistem lalu lintas yang tertib dan aman bagi semua pengguna jalan serta membantu aparat penegak hukum dalam menegakkan peraturan lalu lintas dan mencegah tindak kejahatan di jalan raya.

Dengan adanya Operasi Patuh 2026 yang menargetkan pelanggaran TNKB, pengendara semakin diingatkan untuk selalu mematuhi aturan dan menghindari risiko terkena sanksi pidana maupun administratif. (*)

Kegiatan tersebut menandai resmi dimulainya tugas para perwira muda itu sebagai anggota Polri.

Pelantikan berlangsung dengan kehadiran Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel, Ny. Upi Djuhandhani, serta sejumlah pejabat utama Polda Sulsel dan unsur Forkopimda setempat. Wakapolda Sulsel, Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, ikut hadir bersama Kapolrestabes Makassar dan pengurus Bhayangkari.

Sebanyak 945 siswa pembentukan dari 15 satuan wilayah diterima sumpahnya. Mereka berasal dari Polda Sulsel, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah.

Dalam kesempatan itu, Kapolda membacakan amanat dari Kepala Lemdiklat Polri yang mengingatkan bahwa pelantikan ini adalah awal pengabdian panjang bagi para Bintara.

Ia menegaskan bahwa gelar Brigadir Polisi Dua kini melekat dan membawa tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat dan menegakkan hukum.

Kapolda mengajak para Bintara baru untuk mengemban tugas pokoknya: menjaga keamanan, memberikan perlindungan, serta menghadirkan pelayanan yang adil dan profesional.

Ia juga mengimbau agar nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dijadikan pedoman dalam setiap tindakan tugas sehari-hari.
Semangat “Rastra Sewakottama” disebutnya sebagai landasan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Kapolda menekankan pentingnya integritas, keikhlasan, dan menjauhi tindakan yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Gelombang I Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Tahun Anggaran 2026 melahirkan total 2.909 personel baru yang dibina di tiga SPN Metro Jaya (993), Jawa Timur (971), dan Sulawesi Selatan (945). Diharapkan para Bintara baru tersebut dapat memperkuat kinerja kepolisian di daerah penugasan masing-masing dengan dedikasi dan tanggung jawab tinggi. (*)

LANTASINFO– Kebijakan kemitraan yang diinisiasi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dengan komunitas ojek online (ojol) merupakan respons strategis terhadap kebutuhan modernisasi pendekatan keselamatan lalu lintas di era platform digital.

Langkah ini diungkapkan saat audensi antara Kakorlantas Polri  Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum dan perwakilan komunitas ojol Jabodetabek  (2/6) di gedung NTMC Polri, menandai pergeseran paradigma penegakan dan edukasi lalu lintas dari model satu arah menjadi relasi kemitraan.

Pengakuan terhadap posisi ojol sebagai aktor kunci mobilitas urban menjadi landasan normatif bagi intervensi kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif.

Salah satu wujud konkrit dari inisiatif tersebut adalah pembentukan forum komunikasi rutin antara Polri dan komunitas ojol, yang bertujuan memperkuat koordinasi serta menampung aspirasi lapangan.

Institusionalisasi ruang dialog semacam ini memang sangat penting karena memungkinkan translasi masalah operasional di jalan, seperti praktik berkendara berisiko, hambatan regulasi, dan kebutuhan administratif ke dalam agenda tindakan terpadu.

Forum juga berpotensi menjadi mekanisme akuntabilitas partisipatif yang menghubungkan data pengalaman pengemudi dengan perumusan kebijakan lalu lintas.

Inisiatif paling menonjol adalah pembentukan Duta Keselamatan Lalu Lintas yang direkrut dari komunitas ojol, beserta skema penghargaan bagi pengemudi aktif berperan sebagai agen kampanye keselamatan.

Strategi ini tidak hanya memanfaatkan modal sosial dan jaringan luas pengemudi ojol untuk diseminasi pesan keselamatan, tetapi juga menginternalisasi norma keselamatan melalui insentif sosial dan simbolik.

Jika dirancang berbasis bukti, misalnya kriteria seleksi, indikator efektivitas kampanye, dan evaluasi berulang, model duta ini dapat memperkuat kapabilitas komunitas dalam mengubah praktik berkendara kolektif.

Program edukasi dan pelatihan yang meliputi pendampingan administratif, termasuk fasilitasi pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), menutup celah kapasitas formal yang selama ini menjadi hambatan kepatuhan hukum.

Pendekatan preventif dan penguatan kapasitas ini relevan dalam konteks profesionalisasi pengemudi ojol serta upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

Namun efektivitasnya bergantung pada aksesibilitas, kontinuitas pelatihan, dan integrasi materi dengan kondisi kerja nyata pengemudi, termasuk jam kerja dan insentif untuk mengikuti program.

Menelisik pembangunan sistem informasi cepat melalui aplikasi komunikasi khusus, menegaskan peran teknologi sebagai infrastruktur koordinasi dalam tata kelola lalu lintas modern.

Pernyataan Kakorlantas bahwa pihaknya akan mengembangkan aplikasi sendiri jika integrasi dengan platform aplikator komersial tidak memungkinkan menunjukkan perhatian terhadap aspek keamanan dan keselamatan data komunikasi.

Kebijakan teknologi ini harus dirumuskan dengan prinsip interoperabilitas, perlindungan data pribadi, serta keterbukaan fungsi agar tak stagnan di saluran komunikasi tetapi juga sumber data operasional yang dapat digunakan untuk analisis risiko dan respons emergensi.

Nah, kolaborasi sosial yang diperluas antara Korlantas dan komunitas ojol membuka peluang transformasi perilaku keselamatan secara kolektif, namun juga menuntut desain kebijakan yang partisipatif dan berbasis bukti.

Pembentukan duta keselamatan dari komunitas ojol berpotensi menjadi praktik baik skala nasional apabila dilengkapi mekanisme monitoring, evaluasi, dan insentif yang jelas.

Untuk mencapai tujuan komunikasi yang cepat, efektif, dan berkelanjutan, kepolisian perlu memastikan bahwa inisiatif ini didukung oleh sumber daya, kerangka hukum yang memadai, dan komitmen jangka panjang dari semua pemangku kepentingan. (*)

Tak sebatas  razia semata, operasi ini dirancang dengan dualitas pendekatan dengan  edukasi humanis di garis depan serta tindakan penegakan hukum yang tegas apabila diperlukan.

Pendekatan dua arah itu menegaskan bahwa kepatuhan lalu lintas tidak cukup dipaksakan dan  harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

Rabu (3/6), Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum. menegaskan bahwa fokus edukasi diarahkan pada perubahan perilaku pengendara melalui interaksi persuasif, sosialisasi aturan, dan pembagian literatur keselamatan.

Metode ini menargetkan kelompok rentan pelanggaran seperti pengendara sepeda motor tanpa helm, pelanggar batas kecepatan, dan pengguna ponsel saat berkendara.

Dengan memberi penjelasan dan contoh risiko nyata, diharapkan pengendara mengambil keputusan yang lebih aman di jalan.

Namun edukasi tidak menggantikan hukum. Kakorlantas menegaskan bahwa tindakan penegakan tetap ditempatkan sebagai opsi akhir terhadap pelanggaran berulang atau yang berpotensi membahayakan orang lain.

Tilang, penindakan administratif, dan tindakan tegas lain akan diberlakukan sesuai peraturan untuk memastikan efek jera.

Toh, kehadiran sanksi menjadi jaminan bahwa upaya edukasi memiliki pendukung legal yang konkret.

Korlantas juga memadukan operasi dengan data-driven policing dengan pemetaan titik rawan kecelakaan dan pelanggaran menjadi dasar penempatan personel.

Strategi ini mengoptimalkan sumber daya sehingga intervensi berlangsung efektif di lokasi dan jam yang paling berisiko.

Pendekatan berbasis bukti ini memperlihatkan pergeseran dari praktik reaktif ke proaktif dalam penanganan keselamatan lalu lintas.

Untuk menjamin transparansi dan penerimaan publik, Korlantas membuka ruang komunikasi dengan media dan masyarakat selama operasi berlangsung.

Laporan harian, klarifikasi prosedur, dan edukasi publik disiapkan agar masyarakat memahami tujuan kegiatan serta mekanisme penindakan.

Upaya ini penting agar operasi tidak dipersepsikan sebagai tindakan represif, melainkan sebagai pelayanan keselamatan publik.

Akhirnya, keberhasilan Operasi Patuh tidak hanya diukur dari jumlah tilang atau penindakan, melainkan dari perubahan nyata dalam perilaku berkendara dan penurunan angka kecelakaan.

Jika edukasi humanis berjalan beriringan dengan penegakan hukum yang proporsional dan berbasis data, kita memiliki peluang lebih besar membangun budaya keselamatan jalan yang kokoh  demi melindungi nyawa dan menjaga keterhubungan sosial yang lebih aman. (*)

Kegiatan digelar di Aula Mappaoddang Mapolda Sulsel pada Rabu (03/06/2026) dan dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda serta seluruh Kapolres di jajaran Polda Sulsel.

Rombongan Itwasum Polri yang hadir dipimpin oleh Auditor Kepolisian Utama Tingkat II, Brigjen Pol. Ihsan Amin, S.I.K., M.H., didampingi Irwil II Itwasum Polri, Brigjen Pol. Heri Wahono, S.I.K., serta ketua dan anggota tim audit kinerja.

Dalam sambutannya mewakili Kapolda Sulsel, Wakapolda menekankan bahwa audit kinerja merupakan instrumen penting pengawasan internal untuk memastikan tugas Polri terlaksana dengan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menyatakan bahwa fokus tahap ini pada aspek pelaksanaan dan pengendalian memberi kesempatan untuk mengevaluasi capaian dan praktik kerja setiap satuan.

Wakapolda juga meminta agar tim audit bertindak profesional, objektif, dan independen agar hasilnya mampu mendorong perbaikan kinerja Polda Sulsel.

Ia optimistis, dengan koordinasi yang baik antara tim Itwasum dan seluruh jajaran Polda, proses audit akan memperkuat akuntabilitas dan mendukung terwujudnya Polri yang Presisi di wilayah hukum Sulsel.

Taklimat awal ini menjadi pembuka rangkaian kegiatan audit kinerja Tahap II T.A. 2026, yang dimaksudkan untuk memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan mutu kerja organisasi secara berkelanjutan. (*)

Sebagai tanda kesiapan, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulsel menggelar Latihan Pra Operasi (Latpra) Operasi Patuh Pallawa 2026 di Aula Biru Ditlantas Polda Sulsel, Rabu (3/6).

Kegiatan ini dihadiri dan diikuti seluruh Kasat Lantas Polres jajaran untuk menyamakan pola tindakan, metode penegakan, serta prosedur pelaporan selama operasi berlangsung.

Latpra Ops yang dibuka oleh Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sulsel AKBP Dr. Amin Toha, SH, MH fokus pada penguatan kemampuan penindakan pelanggaran lalu lintas prioritas serta koordinasi antar satuan.

Materi meliputi tehnis penindakan di lapangan, penggunaan alat bukti elektronik, standard operating procedure (SOP) penegakan hukum, pengamanan personel, dan tata cara penyusunan laporan operasi harian.

Latihan juga menekankan pendekatan humanis kepada masyarakat serta penerapan etika profesi dalam setiap interaksi penegakan.

Secara tehnis, Operasi Patuh 2026 digelar serentak di seluruh Indonesia pada 8–21 Juni 2026. Fokus utamanya adalah penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik (ETLE), dengan sasaran utama pelanggaran pelat nomor (dicopot, dipalsukan, atau ditutup) dan pengendara yang melawan arus. 

Komposisi penindakan dalam operasi ini meliputi 60% penegakan hukum elektronik (ETLE), 30% tilang manual, dan 10% teguran simpatik.

Penggunaan teknologi seperti kamera ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dan sistem pelaporan digital akan diintegrasikan untuk mempercepat verifikasi data dan transparansi hasil penindakan.

Selain personel Ditlantas Polda Sulsel, operasi di Sulsel mendapat dukungan pengamanan dan pengawasan internal dari Propam Polda Sulsel untuk memastikan tertibnya prosedur dan profesionalisme pelaksanaan.

Diketahui, dukungan Propam mencakup pemantauan pelaksanaan penindakan, pemeriksaan integritas personel, serta penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat terkait tindakan petugas selama operasi.

Kolaborasi ini dimaksudkan menjaga kepercayaan publik sekaligus menegakkan akuntabilitas dalam operasi penegakan lalu lintas.

“Polda Sulsel mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan masa operasi sebagai momentum meningkatkan kepatuhan berlalu lintas demi keselamatan bersama,” ucap  AKBP Dr. Amin Toha.

Ia menegaskan bahwa tujuan operasi bukan semata penindakan, melainkan pengurangan angka kecelakaan dan pembentukan perilaku tertib lalu lintas melalui penegakan hukum yang tegas namun berkeadilan

“Masyarakat diminta memeriksa kelengkapan kendaraan dan dokumen sebelum berkendara serta mematuhi rambu dan peraturan demi keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya,” pungkas Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Sulsel. (*)