Pertemuan itu menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi terbuka antara kepolisian dan pers, sekaligus membangun dukungan bersama dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut dipimpin Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin, S.I.K., M.H., didampingi Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum., serta para Pejabat Utama Polda Sulsel. Turut hadir Ketua PWI Sulawesi Selatan Suwardi Thahir, pimpinan redaksi, kepala biro media, dan sejumlah wartawan dari berbagai media massa.

Kapolda menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh awak media yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Ia menegaskan bahwa pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan wadah untuk bertukar pikiran, menerima saran, serta menampung kritik yang membangun demi kemajuan Sulawesi Selatan.

“Melalui silaturahmi ini, kita ingin membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik. Kita memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong Sulawesi Selatan semakin maju, aman, dan kondusif,” ungkap Kapolda.

Dalam paparannya, Kapolda menekankan pentingnya manajemen media dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Menurutnya, komunikasi yang baik antara Polri dan media diperlukan agar informasi mengenai program, pelayanan, serta berbagai upaya kepolisian dapat sampai kepada masyarakat secara tepat.

Ia juga berharap media menjadi mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat, edukatif, dan berimbang, sekaligus membuka ruang bagi jurnalis untuk menyampaikan masukan demi peningkatan kualitas pelayanan kepolisian.

Pada kesempatan itu, Kapolda memperkenalkan Commander Wish EWAKO, yakni Empati, Waspada, Adil, dan Kolaboratif, sebagai semangat pelaksanaan tugas Polda Sulsel.

Melalui nilai tersebut, Polda Sulsel berkomitmen mendekatkan diri kepada masyarakat, memberikan pelayanan dengan empati, menjaga keamanan secara waspada, menegakkan hukum secara adil, dan menyelesaikan persoalan melalui pendekatan kolaboratif.

Komitmen ini sejalan dengan program “Polisi Bersama Masyarakat”, yang menempatkan keterlibatan masyarakat, termasuk insan pers—sebagai bagian penting dari pemeliharaan kamtibmas.

Pertemuan itu juga menjadi forum penyampaian masukan dari perwakilan media terkait penanganan perang kelompok yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah.

Kapolda menjelaskan bahwa persoalan tersebut memerlukan langkah terpadu: peningkatan kesadaran masyarakat, tindakan kepolisian melalui patroli dan razia di lokasi rawan, serta keterlibatan keluarga dalam mengawasi dan membimbing anak agar tidak terjerumus pada aksi kekerasan.

Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan tidak dapat dibebankan kepada kepolisian saja, melainkan membutuhkan dukungan orang tua, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen terkait.
Sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik, Kapolda mengingatkan masyarakat memanfaatkan Call Center Polri 110 apabila mengetahui atau mengalami peristiwa yang membutuhkan kehadiran polisi.

Layanan tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan laporan maupun meminta bantuan secara cepat, dan Kapolda mengimbau warga tidak ragu menghubungi 110 ketika menemukan gangguan kamtibmas.

Sebab itu, sinergi antara Polri dan media, sebagaimana ditegaskan dalam pertemuan ini, diharapkan terus terjaga sebagai fondasi bersama mewujudkan Sulawesi Selatan yang aman dan kondusif, sejalan dengan semangat EWAKO dan komitmen Polisi Bersama Masyarakat. (*)

Instruksi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Polantas diminta tidak hanya mengatur lalu lintas, tetapi juga berperan menjaga keamanan di sekitar SPBU serta menyampaikan informasi ketersediaan BBM kepada masyarakat.

“Apabila distribusi harus melalui jalur penyeberangan, koordinasi juga perlu dilakukan agar kendaraan pengangkut BBM memperoleh prioritas penyeberangan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kakorlantas Polri.

Kakorlantas menetapkan tiga langkah utama yang harus dijalankan jajaran Ditlantas Polda di seluruh Indonesia.

Pertama, mempererat koordinasi dengan Pertamina regional di masing-masing wilayah. Polri akan mendukung pengawalan distribusi BBM agar penyaluran ke SPBU berjalan lancar, termasuk memastikan truk tangki memperoleh prioritas di pelabuhan penyeberangan.

Kedua, menyiapkan posko pengamanan sementara di SPBU yang mengalami kepadatan. Posko tersebut akan menangani pengaturan arus kendaraan, pengamanan lingkungan SPBU, serta antisipasi gangguan akibat antrean panjang.

Dalam pelaksanaannya, personel Polantas juga diarahkan menunjukkan kepedulian sosial. Mereka dapat membagikan air minum, roti, atau bantuan sederhana lainnya kepada warga yang menunggu pengisian BBM.

Ketiga, mengoptimalkan peran Polantas sebagai penyampai informasi. Personel di lapangan diminta memberitahukan secara langsung kondisi ketersediaan BBM di SPBU, khususnya di wilayah aglomerasi, agar masyarakat dapat mengarahkan kendaraan ke SPBU yang masih memiliki persediaan.

Pemantauan dan Laporan Berkala
Kakorlantas menekankan pentingnya pemantauan intensif terhadap pelaksanaan instruksi tersebut. Seluruh Ditlantas Polda diminta menyampaikan laporan secara berkala agar langkah pengamanan dapat dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.

Apresiasi disampaikan kepada Ditlantas Polda Bali yang telah menindaklanjuti arahan tersebut. Menurut Kakorlantas, langkah koordinatif, responsif, dan humanis menjadi kunci agar distribusi BBM tetap aman, tertib, dan lancar.

Melalui instruksi ini, Polri berupaya memastikan kelangkaan BBM tidak berujung pada kemacetan panjang, potensi konflik antrean, maupun hambatan distribusi ke wilayah yang membutuhkan. (*)

Bersama pejabat utama (PJU) Polda Sulsel, ia turun langsung ke titik-titik rawan kemacetan untuk melakukan penjagaan dan pengaturan arus kendaraan.

Kapolda bersama pejabat utama serta jajaran Kapolres  tidak hanya memantau dari kendaraan dinas, tetapi ikut membantu mengarahkan pengendara, mengurai kepadatan, serta memastikan kelancaran, keselamatan, dan ketertiban pengguna jalan.

Pagi hari, ketika warga berangkat kerja dan mengantar anak ke sekolah, menjadi momen yang dipilih untuk menguji kedekatan Polri dengan masyarakat.

Untuk menjangkau titik-titik strategis, Polda Sulsel mengerahkan tujuh tim di Makassar. Tim 1 dipimpin langsung Kapolda bersama Dirintelkam, Dirsamapta, Dirlantas, dan Dansatbrimob di sekitar SMP Negeri 3 Makassar, Jalan Baji Gau.

Di lokasi itu, Kapolda tidak hanya mengatur lalu lintas, tetapi juga melanjutkan kegiatan sebagai Pembina Upacara Bendera sekaligus memberikan arahan dan motivasi kepada para siswa.

Tim lainnya tersebar di sejumlah ruas rawan kemacetan. Wakapolda Sulsel memimpin Tim 2 bersama Dirreskrimsus, Kabid Humas, dan Dirpamobvit di Jalan Pasar Ikan, kawasan Kayu Bangkoa. Tim 3 yang terdiri atas Irwasda, Dirreskrimum, Karumkit, dan Kabid TIK bertugas di Jalan Kajoalido, tepat di depan SMA Athirah.

Sementara itu, Tim 4 yang melibatkan Karoops, Dirresnarkoba, Kabidlabfor, dan Kaspn ditempatkan di Jalan Gunung Bawakaraeng, kawasan Pasar Terong. Tim 5, beranggotakan Karolog, Dirres PPA dan PPO, Dirpolairud, serta Kasetum, mengatur arus di Jalan Masjid Raya. Tim 6 yang melibatkan Karosdm, Dirbinmas, Kabiddokkes, dan Plt. Kabidpropam berada di Jalan A.P. Pettarani, di depan MAN/MTsN.

Adapun Tim 7, terdiri atas Karorena, Kabidkeu, Kabidkum, Dirtahti, dan Kayanma, bertugas di Jalan Bontolempangan, sekitar SD Mangkura.
Setelah menuntaskan pengaturan lalu lintas, para pejabat melanjutkan tugas sebagai Inspektur Upacara di sejumlah sekolah di Kota Makassar.

Kehadiran mereka di sekolah menjadi ruang lain untuk membangun kedekatan, sekaligus menanamkan pesan keselamatan dan ketertiban sejak dini kepada generasi muda.

Kapolda Sulsel menegaskan bahwa kehadiran personel Polri di tengah masyarakat merupakan bagian dari upaya membangun kedekatan dan memberikan pelayanan secara langsung.

“Ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Kehadiran anggota di lapangan diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan,” ujarnya.

Melalui tagline “Polisi Bersama Masyarakat” dengan semangat EWAKO  Kapolda menekankan bahwa masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap tugas Polri.

“Maknanya sangat jelas, masyarakat ditempatkan sebagai orientasi tugas Polri. Kita harus hadir untuk mendengar, melayani, dan melindungi. Kita hadirkan Polda Sulawesi Selatan yang semakin dekat dengan masyarakat, kita layani masyarakat dengan empati, kita jaga Sulawesi Selatan dengan penuh kewaspadaan, kita tegakkan hukum secara adil, dan kita selesaikan persoalan secara kolaboratif,” tegasnya.

Dari ruas jalan yang padat hingga halaman sekolah, semangat EWAKO—Empati, Waspada, Adil, dan Kolaboratif—diuji bukan di atas kertas, melainkan di tengah kehidupan masyarakat. (*)

Oleh: Zulkifli Malik

Fenomena kejahatan jalanan dan perang kelompok di Kota Makassar belakangan ini bukan lagi sekadar catatan kriminal yang bisa dilupakan begitu berita menghilang dari layar.

Hal itu menjelma menjadi ancaman nyata yang menggerogoti rasa aman warga, menghancurkan ketenangan ruang publik, dan memperlihatkan betapa rapuhnya jaring pengaman sosial di tengah masyarakat urban.

Dalam kurun sebulan terakhir, tulisan ini merangkum  sejumlah peristiwa besar tercatat, seperti perang geng motor Warmen 27 dan Tabe 22 di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 19, Sudiang, pada 4 Oktober yang menewaskan Muh Akmal Makmur (24).

Demikian tawuran Kokolojia–Rajawali Rusun di Jalan Rajawali pada 15 Oktober yang juga menewaskan satu pemuda, perang kelompok berulang di Jalan Abubakar Lambogo pada 14–16 Oktober; serta penyerangan susulan di Pasar Lelong pada 18 Oktober.

Rangkaian peristiwa ini menegaskan bahwa kekerasan kolektif telah menjadi persoalan struktural, tak sebatas  insiden sporadis.

Dari sisi data penindakan, Polrestabes Makassar menyatakan telah memproses hukum 47 pelaku kejahatan jalanan yang terjaring dalam razia selama satu bulan terakhir.

Pada kasus Sudiang, polisi menangkap 20 terduga pelaku dan menetapkan 18 orang sebagai tersangka, seluruhnya dilaporkan sebagai anak di bawah umur. Pada kasus Rappocini, 14 pemuda diamankan dengan barang bukti anak panah, ketapel, badik, parang, dan petasan.

Angka ini patut diapresiasi sebagai bentuk keberanian aparat, tetapi juga menimbulkan pertanyaan kritis, mengapa begitu banyak anak di bawah umur terlibat, dan mengapa senjata tajam serta alat serangan begitu mudah diakses?

Volume pelaku yang terus bertambah menandakan bahwa razia saja tidak cukup namun yang dibutuhkan adalah pemutusan rantai rekrutmen dan pemberantasan sumber senjata ilegal.

Wah, keberulangan perang kelompok di Makassar dapat dibaca melalui konsep subculture of violence atau subkultur kekerasan. Dalam subkultur tersebut, kekerasan bukan lagi dipandang sebagai perilaku menyimpang yang memalukan, melainkan menjadi cara yang diterima untuk menegaskan harga diri, membalas dendam, dan mempertahankan kehormatan kelompok.

Sosiolog Universitas Negeri Makassar, Idham Irwansyah Idrus, dosen/akademisi Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar (UNM) menyebut gejala ini sebagai krisis integrasi sosial di lapisan bawah, ketika sebagian pemuda tidak lagi menemukan saluran legitimasi sosial melalui keluarga, sekolah, pekerjaan, atau lembaga kemasyarakatan.

Hal inipun menjadi warning, ketika masyarakat gagal memberi tempat yang layak bagi generasi mudanya, jalanan akan mengisi kekosongan itu dengan cara yang paling brutal.
Faktor pemicu langsung dalam sejumlah kasus adalah dendam lama dan mekanisme “COD” atau call of duty, yaitu janjian tawuran antarkelompok.

Kasus 4 Oktober dipicu perseteruan dua geng motor yang disepakati melalui janjian tempat dan waktu; kasus 15 Oktober juga berakar pada dendam lama antara Kokolojia dan Rajawali Rusun yang sebelumnya sudah bersengketa pada 15 September.

Pola ini memperlihatkan kegagalan sistem, di mana konflik tidak diselesaikan secara institusional, tetapi dibiarkan mengendap dan meledak kembali dalam siklus balas dendam.

Di sinilah letak kegagalan tata kelola keamanan yang lebih luas, bukan semata-mata kegagalan aparat, melainkan kegagalan seluruh ekosistem sosial yang membiarkan dendam tumbuh tanpa mekanisme mediasi yang efektif.

Kasus penyerangan di Pasar/TPI Lelong, Jalan Rajawali, memperlihatkan betapa mudahnya satu peristiwa memicu rangkaian kekerasan susulan. Tawuran pada 15 Oktober dini hari menewaskan Aril alias Gimpe (22) akibat sabetan senjata tajam.

Kematian tersebut kemudian memicu penyerangan balas dendam pada siang harinya di kawasan TPI Lelong saat rombongan mengantar jenazah dari rumah sakit, yang diwarnai pelemparan batu dan kerusakan kaca bangunan. Tiga hari kemudian, pada 18 Oktober pagi, penyerangan kembali terjadi di Pasar Lelong meski pemicu pastinya belum diumumkan secara resmi.

Fakta ini memperlihatkan betapa rapuhnya kendali atas konflik:, satu nyawa melayang, lalu kekerasan menjalar seperti domino tanpa henti.

Perang kelompok di Jalan Abubakar Lambogo (Ablam) menunjukkan pola yang sedikit berbeda namun sama-sama mengkhawatirkan. Pada 14 Oktober malam, dua kelompok warga bernama Jor-joran dan Loner terlibat tawuran dengan menggunakan busur panah, batu, dan petasan,  petasan bahkan membakar lahan kosong di lokasi kejadian.  Aparat melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa.

Tawuran kemudian pecah kembali pada 15 Oktober malam dan melibatkan para ibu rumah tangga yang ikut membela kelompoknya, lalu berulang lagi pada 16 Oktober pagi dan menewaskan Mansyur yang diduga terjatuh ke got saat kejadian.

Polisi mengungkap pemicu awalnya hanya saling mengejek, tetapi konflik bereskalasi menjadi kekerasan kolektif dan berulang dalam waktu singkat, seakan menjadi bukti nyata bahwa konflik kecil yang dibiarkan tanpa penanganan cepat dapat berubah menjadi tragedi yang merenggut nyawa.

Keterlibatan ibu-ibu dalam tawuran Ablam merupakan sinyal paling mengkhawatirkan,  kekerasan telah menembus batas kelompok pemuda dan merembes ke ranah domestik komunitas.

Ketika anggota keluarga ikut terjun, konflik tidak lagi mudah diredakan karena keterlibatan emosional menjadi lebih kuat dan identitas keluarga ikut dipertaruhkan.

Pola ini memperlihatkan melemahnya peran keluarga sebagai agen kontrol sosial; keluarga justru dapat berubah menjadi pendorong eskalasi ketika merasa anak atau kerabatnya diserang.

Dalam kerangka teori kontrol sosial, melemahnya ikatan terhadap keluarga, sekolah, dan institusi formal membuat individu lebih rentan mencari pengakuan pada kelompok jalanan, meskipun kelompok tersebut menormalisasi kekerasan. Ini adalah kegagalan kolektif yang tidak bisa lagi ditutupi dengan retorika.

Aspek spasial turut memperjelas pola kejadian. Lokasi seperti Sudiang, Mariso, Rappocini, Tamalanrea, dan Ablam menunjukkan bahwa konflik tidak terbatas pada satu kawasan, tetapi tersebar di beberapa wilayah Kota Makassar. Ruang publik seperti jalan raya, pasar, dan titik kumpul pemuda berfungsi sebagai arena pertarungan sekaligus panggung pembuktian diri.

Ketiadaan pengawasan sosial yang efektif pada jam-jam rawan, terutama malam dan dini hari, memperbesar peluang terjadinya aksi kolektif yang berujung kekerasan.

Dari perspektif routine activity theory, bertemunya pelaku termotivasi, target atau lawan yang tersedia, dan lemahnya pengawasan pada waktu-waktu tertentu menciptakan kesempatan kejahatan.

Kota yang seharusnya menjadi ruang bertemu dan berinteraksi kini berubah menjadi medan pertempuran bagi sebagian kelompok.
Ketersediaan senjata tajam, busur panah, ketapel, dan senjata rakitan menjadi faktor eskalasi yang serius. Ketika konflik awalnya berbentuk ejekan, saling dorong, atau kejar-kejaran, kehadiran senjata mengubah potensi kekerasan menjadi ancaman terhadap nyawa.

Sementara, petasan yang membakar lahan kosong di Ablam dan kaca bangunan yang pecah akibat penyerangan di Pasar Lelong menandakan bahwa ancaman tidak hanya tertuju pada lawan tawuran, tetapi juga pada warga netral, fasilitas publik, dan lingkungan sekitar.

Dampaknya bagi warga bersifat ganda, kerugian objektif berupa korban jiwa, luka, dan kerusakan, serta ketakutan subjektif yang membuat warga membatasi aktivitas dan kehilangan rasa aman di ruang publik.

Kota Makassar yang dulu dikenal ramah kini mulai dikenang karena ketakutan.
Dalam konteks inilah, maksimalisasi kinerja kepolisian dalam menindak para pelaku harus dibingkai dalam konsep “Polisi Bersama Masyarakat” yang diusung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Konsep ini menegaskan bahwa Polri tidak berjarak dengan masyarakat, melainkan hadir, mendengar, bekerja bersama, dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan tidak cukup hanya bersifat represif, tetapi harus disertai kemitraan aktif dengan warga, tokoh agama, RT/RW, karang taruna, dan unsur pemerintah daerah untuk mencegah konflik sebelum meledak.

Namun, konsep ini hanya akan menjadi jargon kosong jika tidak diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan, bukan sekadar slogan di spanduk.

Demikian, Kapolda Sulsel Irjen Pol Dr. M. Awal Chairuddin menerjemahkan semangat tersebut melalui arahan EWAKO, yakni Empati, Waspada, Adil, dan Kolaboratif.

Nilai empati menuntut aparat hadir dan mendengar aspirasi warga; dengan kewaspadaan mendorong patroli preventif di titik rawan seperti Pasar Lelong, Ablam, dan kawasan Sudiang. Keadilan menuntut penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif terhadap semua pelaku, sedangkan kolaborasi menekankan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kamtibmas.

Melalui semangat  EWAKO, penindakan terhadap pelaku geng motor dan perang kelompok diharapkan tidak berhenti pada penangkapan, tetapi meluas menjadi upaya pemulihan konflik, pencegahan ulang, dan pembangunan kepercayaan antara polisi dan warga.

Toh, publik berharap segala bentuk kejahatan baik geng motor, perang kelompok, maupun kekerasan jalanan lainnya dapat ditangani secara tegas, cepat, dan berkeadilan oleh kepolisian dalam semangat EWAKO.

Warga tidak lagi ingin melihat razia yang hanya menjadi headline sesaat, melainkan ingin melihat hasil nyata, seperti  pelaku ditindak tanpa pandang bulu, sumber senjata dibongkar, konflik dimediasi sebelum memakan korban, dan rasa aman dikembalikan ke jalan-jalan Kota Makassar.

Yang difahami publik,  ukuran keberhasilan kepolisian bukanlah jumlah penangkapan, melainkan sejauh mana warga dapat berjalan di jalanan tanpa rasa takut, dan sejauh mana kepercayaan publik terhadap aparat dapat dipulihkan.

Hanya dengan komitmen nyata dalam semangat EWAKO (empati, waspada, adil, dan kolaboratif), Kota Makassar dapat bangkit dari bayang-bayang kekerasan dan kembali menjadi kota yang aman bagi semua. (*)

Kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat juga diwujudkan melalui aksi sosial donor darah.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Lantai 1 UPT RSUD Tenriawaru, Minggu pagi (18/10/2026).

Sejumlah personel Satlantas Polres Bone turut ambil bagian dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.

Kasat Lantas Polres Bone AKP Riyanda Putra Utama mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat sekaligus bagian dari upaya menumbuhkan semangat kemanusiaan dalam momentum Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-357.

“Donor darah ini merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi nyata kami kepada masyarakat. Setetes darah yang kita berikan mudah-mudahan dapat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Bone membuktikan dedikasi kepada masyarakat tidak hanya melalui edukasi tertib lalu lintas, tetapi juga kepedulian melalui aksi kemanusiaan.

Hal ini sejalan dengan arahan Kasat Lantas Polres Bone kepada jajarannya untuk senantiasa bekerja ikhlas, profesional, dan humanis.

Kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan mengandung makna mendalam dalam penguatan sinergi antar institusi demi kepentingan masyarakat. (*)

Kegiatan ini berupa pembagian makanan kepada anak-anak Pondok Tahfidz Qur’an Nurul Jihad, para pengendara ojek online, serta masyarakat sekitar.

Kepala Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sulsel, Kompol Mmaat Rahmat menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian dan perhatian Polri kepada masyarakat.

“Selain memberikan bantuan langsung, Jum’at Berbagi juga dimaksudkan untuk mempererat silaturahmi serta membangun hubungan yang harmonis antara personel Polantas dan warga,” papar Mamat Rahmat.

Dalam pelaksanaannya, personel Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sulsel mengedepankan sikap humanis, kebersamaan, dan semangat gotong royong.

Kegiatan ini menegaskan bahwa Polri hadir tidak hanya dalam penegakan hukum dan pengaturan lalu lintas, tetapi juga melalui aksi sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Ditlantas Polda Sulsel berharap dapat menumbuhkan kepedulian sosial dan semangat berbagi, memperkuat kedekatan emosional antara Polantas dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Semangat “Polantas Bersama Masyarakat” diwujudkan melalui prinsip hadir untuk melayani dan peduli untuk berbagi. (*)

LANTASINFO– Pernyataan Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Dr. Aries Syahbudin, S.I.K., S.H., M.Hum., bahwa personel yang terbukti melakukan pungutan liar harus dicopot dari tugas atau jabatan pada hari yang sama layak disambut dan tidak hanya berputar pada arahan internal, tetapi  sebagai ujian integritas institusi.

Dalam arahan Commander’s Wish kepada para Direktur Lalu Lintas Polda dan Kepala Satuan Lalu Lintas di seluruh Indonesia, Kakorlantas menegaskan tidak ada ruang toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas maupun pelayanan kepolisian.

Pungli di sektor lalu lintas bukan persoalan kecil. Praktik ini merusak kepercayaan publik, membebani warga yang hendak mengurus dokumen, dan menciptakan ketimpangan antara mereka yang mampu “membayar jalan pintas” dengan mereka yang memilih mematuhi prosedur.

Oleh karena itu, ancaman pencopotan jabatan pada hari yang sama harus dibaca sebagai tuntutan keberanian institusional, bukan sekadar retorika disiplin.

Arahan Kakorlantas sejalan dengan semangat Commander’s Wish Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto, “Polisi Bersama Masyarakat”.

Doktrin ini menempatkan masyarakat sebagai pusat orientasi tugas kepolisian: hadir untuk melindungi, dekat untuk mengayomi, cepat untuk melayani, adil dalam menegakkan hukum, serta terbuka terhadap pengawasan publik.

Namun, sebuah slogan hanya akan bermakna apabila ia berubah menjadi praktik nyata di loket pelayanan, di jalan, dan pada setiap interaksi antara anggota dengan warga.

Masyarakat tidak menilai kepolisian semata-mata dari dokumen kebijakan, melainkan dari pengalaman ketika mengurus SIM, SKCK, atau menghadapi penindakan pelanggaran lalu lintas.

Dalam konteks ini, Kakorlantas menuntut transparansi penuh. Seluruh persyaratan, prosedur, dan biaya resmi harus disampaikan secara terbuka dengan  pengawasan di loket pelayanan diperkuat, percaloan dicegah dan pembayaran hanya boleh dilakukan melalui mekanisme resmi dengan bukti yang sah.

Ketentuan tersebut penting karena ruang gelap dalam administrasi pelayanan sering menjadi pintu masuk praktik pungli.

Penanganan pengaduan masyarakat juga tidak boleh berhenti pada formalitas. Kakorlantas menegaskan setiap dumas wajib diproses sesuai standar operasional prosedur secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Artinya, warga yang melapor harus memperoleh kepastian proses, bukan sekadar diarahkan berpindah-pindah meja atau dibiarkan tanpa tindak lanjut.

Di sisi lain, instruksi untuk mengoptimalkan pengaturan lalu lintas pagi di titik rawan kemacetan, persimpangan, kawasan sekolah, dan jalur utama menunjukkan bahwa kehadiran polantas harus bersifat fungsional.

Polisi tidak cukup hadir secara fisik namun  kehadiran itu harus mampu mengurai kepadatan, mencegah potensi kecelakaan, dan memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.

Di sinilah letak ketajaman pernyataan Kakorlantas, di mana polantas dituntut memberi arti bagi masyarakat, bukan sekadar hadir di lapangan.

Seorang anggota yang berdiri di persimpangan tetapi membiarkan kemacetan memanjang, apalagi memanfaatkan posisinya untuk mencari keuntungan pribadi, sesungguhnya telah mengkhianati makna kehadiran itu sendiri.

Kakorlantas juga menekankan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala. Para pimpinan lalu lintas daerah diminta memastikan pelaksanaan tugas sesuai SOP, memantau kehadiran dan kualitas pelayanan personel, serta mendokumentasikan setiap kegiatan, kendala, dan tindak lanjut sebagai bahan evaluasi.

Tanpa dokumentasi dan evaluasi yang jujur, komitmen antipungli berisiko berhenti sebagai perintah rapat.

Nah, dengan konsep  “Polisi Bersama Masyarakat” akan diuji oleh satu pertanyaan sederhana, apakah warga merasakan pelayanan yang lebih jujur, cepat, dan bermartabat?

Jika personel yang terbukti melakukan pungli benar-benar dicopot pada hari yang sama dan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara terukur, arahan Kakorlantas akan menjadi bukti bahwa kepolisian lalu lintas berpihak pada publik.

Sebaliknya, bila janji itu berhenti di ruang rapat, kepercayaan masyarakat akan semakin sulit dipulihkan. (*)

Arahan itu disampaikan dalam kegiatan apel pagi bersama personel Ditlantas Polda Sulsel, di  Lapangan Apel Ditlantas Polda Sulsel, Jumat (16/10).

Kapolda Sulsel menempatkan polisi lalu lintas pada posisi strategis karena berada paling depan dalam berinteraksi dengan masyarakat. Ia menilai kehadiran personel di lapangan tidak cukup hanya untuk mengatur kendaraan, melainkan harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi warga, terutama kemacetan di ruas-ruas jalan.

“Permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini salah satunya adalah kemacetan. Oleh karena itu, polisi lalu lintas harus terus berada di garda terdepan dalam memberikan pelayanan yang humanis dan hadir bersama masyarakat,” tegas Kapolda Sulsel.

Terkait  penanganan kemacetan, Kapolda berharap  harus dilakukan secara cepat, terukur, dan berorientasi pada kelancaran arus kendaraan.

“Personel Ditlantas diminta tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan dan penjagaan, tetapi juga aktif mencari solusi ketika terjadi titik rawan macet, kecelakaan, maupun gangguan arus lalu lintas,” tegas Awal Chaerudin.

Kapolda juga  mengingatkan pentingnya membangun kedekatan dengan masyarakat melalui sikap yang responsif, humanis, dan penuh kepedulian.

“Pendekatan tersebut akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri sekaligus menciptakan rasa aman, tertib, dan kenyamanan bagi pengguna jalan,” terangnya.

Arahan tersebut diharapkan menjadi penguat komitmen seluruh personel Ditlantas Polda Sulsel untuk meningkatkan disiplin, dedikasi, dan tanggung jawab dalam bertugas.

Kapolda Sulsel menegaskan, kehadiran polisi lalu lintas di lapangan harus menjadi wujud nyata pelayanan publik yang profesional serta berpihak pada kepentingan masyarakat. (*)

Arahan itu disampaikan dalam Commander Wish bersama para Direktur Lalu Lintas Polda se-Indonesia di Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Kamis (15/10/2026), seperti yang dilansir di laman website korlantas.polri.go.id.

Menurut Aries, keberhasilan tugas Polantas tidak boleh hanya dinilai dari banyaknya kegiatan atau angka laporan.

Ia menilai, laporan yang hanya mencantumkan ribuan kegiatan pengaturan lalu lintas belum tentu mencerminkan manfaat nyata bagi warga.

“Kehadiran polisi bukan hanya hadir. Polisi memberi arti dari kehadiran itu,” ujar Aries.
Ia menegaskan, penempatan personel harus didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat. Polisi lalu lintas, kata dia, perlu berada di titik dan jam yang paling rawan macet, rawan kecelakaan, atau paling banyak digunakan warga untuk beraktivitas.

“Tempatkan anggota pada waktu dan lokasi masyarakat membutuhkan. Penempatan personel harus menyesuaikan karakteristik wilayah dan jam sibuk agar kehadiran polisi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Aries juga menegaskan bahwa tugas Polantas tidak berhenti pada pengaturan kendaraan. Baginya, kelancaran dan keamanan jalan merupakan bagian dari penjagaan ruang aman pembangunan nasional.

Ia menjelaskan, jalur transportasi menjadi urat nadi distribusi kebutuhan pokok, bahan pangan, material bangunan, hingga bahan bakar minyak.

Karena itu, gangguan lalu lintas berpotensi menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas.

“Menjaga ruang aman pembangunan. Lalu lintas itu ruang aman di bidang pembangunan, bagaimana menjaga alur distribusi baik sembako, upaya bahan pangan, bahan bangunan, BBM, itu aman,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional, adil, dan tetap memperhatikan kondisi sosial masyarakat di wilayah tugas masing-masing.

Aries menekankan, tegasnya aturan tidak boleh menghapus sisi kemanusiaan. Namun, aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap peraturan tetap menjadi batas yang tidak boleh dikompromikan.

Ia juga meminta jajaran Polantas meningkatkan kecepatan dan ketepatan menanggapi laporan masyarakat melalui layanan darurat 110. Setiap laporan, tegasnya, harus ditindaklanjuti tanpa mengelak dari tanggung jawab pelayanan publik.

Polisi Bersama Masyarakat
Aries mengingatkan seluruh personel agar menghidupi semangat “Polisi Bersama Masyarakat”, slogan yang dicetuskan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Menurutnya, kata “polisi” dalam slogan tersebut menegaskan bahwa pembangunan kepercayaan publik bukan hanya tugas pimpinan, melainkan tanggung jawab setiap anggota, dari level pusat hingga petugas yang bertugas di lapangan.

Kakorlantas juga meminta Korlantas memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Kolaborasi itu dinilai penting agar penanganan lalu lintas tidak berjalan sendiri, tetapi terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan arahan tersebut, Aries menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Polantas ke depan bukan semata-mata jumlah kegiatan, melainkan sejauh mana kehadiran mereka mampu memberikan rasa aman, kenyamanan, dan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)

Kehadiran jendral polisi bintang dua ini  merupakan penegasan politik-keamanan bahwa Brigade Mobil tetap diposisikan sebagai pasukan penjaga garis depan ketika situasi kamtibmas mengalami eskalasi.

Dalam dinamika keamanan yang semakin kompleks, kesiapsiagaan tidak lagi dapat dipahami sebagai kesiapan fisik semata, melainkan sebagai kapasitas institusional untuk membaca risiko, bergerak cepat, dan bertindak secara proporsional.

Kapolda tiba sekitar pukul 06.50 Wita dan disambut Dansat Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol. Muhammad Ridwan, S.I.K., M.H., sebelum menerima jajar kehormatan personel Batalyon A Pelopor.

Kunjungan itu dirangkai dengan apel bersama personel Makosatbrimob, Detasemen Gegana, dan Batalyon A Pelopor. Secara simbolik, momen tersebut menegaskan kedekatan pimpinan dengan satuan yang secara operasional paling sering dihadapkan pada tekanan lapangan.

Dalam arahannya, Awal Chairuddin menegaskan bahwa Brimob memiliki peran vital dan strategis sebagai pasukan yang berada di garis depan ketika terjadi eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penegasan itu semakin relevan bagi Kota Makassar, yang menurut Kapolda memiliki dinamika keamanan cukup tinggi.

Artinya, keberadaan Brimob bukan hanya persoalan kekuatan tempur, tetapi juga persoalan kesiapan menghadapi ketidakpastian yang dapat berkembang secara cepat.

Kapolda juga meminta personel memahami perkembangan strategis, baik di tingkat regional maupun global, yang berpotensi memengaruhi situasi keamanan di Sulawesi Selatan.

“Keterampilan dan kemampuan yang sudah dimiliki personel Satbrimob Polda Sulsel harus terus dipelihara dan diasah. Jangan sampai kemampuan tempur, penanggulangan huru-hara (PHH), dan pencarian serta pertolongan atau search and rescue (SAR) yang selama ini dilatih justru menurun. Latihan harus rutin dan berkelanjutan,” tegasnya.

Pesan itu penting karena kemampuan aparat bukan aset yang bersifat permanen. Kemampuan tempur, penanggulangan huru-hara, maupun SAR akan menurun bila tidak terus dilatih secara terencana.

Dalam konteks ini, arahan Kapolda menempatkan latihan bukan sebagai seremoni kegiatan, melainkan sebagai prasyarat profesionalisme dengan satuan yang siap bukan satuan yang sekadar memiliki personel dan peralatan, melainkan satuan yang mampu bertindak tepat ketika masyarakat membutuhkan perlindungan.

Namun, kesiapan tempur tidak akan bermakna optimal tanpa dukungan informasi yang cepat dan akurat. Kapolda menegaskan bahwa langkah penanganan gangguan keamanan harus didasarkan pada data yang tepat sasaran.

Karena itu, ia menginstruksikan seluruh fungsi di lingkungan Polda Sulsel termasuk intelijen, reserse kriminal, dan pembinaan masyarakat—agar aktif memberikan informasi kepada Satbrimob.

Instruksi tersebut menegaskan satu prinsip penting: penanganan ancaman tidak boleh menjadi urusan satu satuan. Koordinasi lintas fungsi diperlukan agar respons Brimob terukur, efektif, dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Tanpa aliran informasi yang baik, kekuatan tempur justru berisiko digunakan secara reaktif; dengan data yang akurat, kehadiran aparat dapat menjadi tindakan preventif yang menjaga masyarakat sebelum situasi memburuk.

Di sisi lain, Kapolda menyampaikan peringatan yang sama pentingnya dengan arahan operasional, jangan ada gesekan antara Satbrimob Polda Sulsel dan satuan tugas Polri lainnya.

“Saya tidak ingin melihat ada perselisihan atau gesekan antara Satbrimob Polda Sulsel dengan satuan tugas Polri lainnya. Kita semua adalah satu keluarga besar Polri, harus solid dan saling mendukung, bukan saling bersaing,” ujarnya.

Dalam tata kelola keamanan, persaingan internal yang tidak sehat dapat melemahkan efektivitas komando dan mengaburkan tanggung jawab di lapangan.

Sementara, Dansat Brimob Polda Sulsel, Kombes Pol. Muhammad Ridwan, menyambut arahan tersebut sebagai motivasi dan pengingat bagi seluruh personel.

“Arahan Bapak Kapolda menjadi motivasi sekaligus pengingat bagi seluruh personel Satbrimob Polda Sulsel untuk terus meningkatkan kemampuan, menjaga disiplin, dan memperkuat soliditas dalam pelaksanaan tugas. Kami berkomitmen memelihara kesiapsiagaan personel melalui latihan yang berkelanjutan serta memastikan setiap tugas dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan seluruh fungsi kepolisian serta hubungan harmonis dengan TNI demi menghadirkan rasa aman dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dirbinmas Polda Sulsel Kombes Pol. Anang Triarsono, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana, Kabag Ops Satbrimob Polda Sulsel AKBP Nur Ichsan, S.Sos., M.Si., para komandan batalyon pelopor, Danden Gegana, serta pejabat utama dan personel jajaran.

Nah, keesan Kapolda tentang kesiapsiagaan dan soliditas harus diuji bukan pada apel pagi, melainkan pada saat krisis datang.

“Kepercayaan publik terhadap Polri sedang diuji. Setiap tindakan kita di lapangan akan dinilai oleh masyarakat. Karena itu, jaga sikap dan profesionalisme,” pesan Awal Chairuddin.

Bagi Brimob Polda Sulsel, tugas berikutnya adalah mengubah arahan itu menjadi budaya kerja: siap di garis depan, disiplin dalam bertindak, solid di dalam tubuh Polri, dan selalu hadir untuk melindungi masyarakat. (*)