Oleh: Zulkifli Malik
Rekomendasi Komisi III DPR RI untuk mengubah Korlantas Polri menjadi Badan Lalu Lintas (Balantas) Polri yang dipimpin jenderal bintang tiga mencerminkan pengakuan atas beban kerja kompleks pengelolaan lalu lintas nasional.
Langkah ini selaras dengan transformasi organisasi Polri di bawah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, termasuk pembentukan tim reformasi SLssbnayak 52 personel pada September 2025.
Namun, peningkatan pangkat ini harus diuji dengan data kinerja riil, bukan sekadar penyesuaian birokrasi.
Penurunan kecelakaan lalu lintas semester I 2025 mencapai 2,60% (dari 72.638 kasus pada 2024 menjadi 70.749 kasus), sementara Lebaran 2025 turun 34,31% berkat IRSMS Korlantas.
Korlantas juga berhasil menangkap 8,3 juta pelanggaran ETLE Januari-September 2025, naik 387% dengan validasi 294%.
Prestasi ini patut diapresiasi, tapi ujian Natal 2025-2026 menuntut pendekatan preventif yang lebih tajam untuk hindari lonjakan korban.
Melihat eskalasi status ke bintang tiga berisiko memicu euforia jabatan jika tak diimbangi reformasi SDM dan pemberantasan pungli lalu lintas yang masih endemik.
Integrasi SIGNAL, SINAR, dan ISDC harus diperluas nasional, bukan terpusat di Jawa Barat di mana ETLE naik 832% pembayaran.
Tanpa pengawasan independen, teknologi canggih bisa jadi alat ekstraktif bagi oknum, bukan peningkat disiplin masyarakat.
Lalu, perubahan struktural ini juga patut dikritik jika mengabaikan disparitas regional. Dari data penurunan kecelakaan 19,8% korban jiwa semester I belum merata ke daerah terpencil.
Karena itu jika sudah beralih ke Balantas Polri harus prioritaskan pelatihan berbasis data untuk polantas lokal, hindari reformasi top-down yang gagal adaptasi dinamika urban-rural.
Sementara, dampak Positif dan Risiko Jangka Panjang dengan potensial, kredibilitas Polri naik melalui transparansi ETLE, potensi kurangi 2.500 jiwa korban tahunan seperti tren 2025.
Tentunya, publik dapat menikmati lalu lintas akuntabel, dukung ekonomi liburan tanpa tragedi mudik berulang.
Editorial ini diharap dapat mendorong Kapolri percepat implementasi, ukur sukses via KPI independen. Namun yakndapat dipungkiri dari sisi risiko jika gagal, Balantas jadi simbol reformasi gagal, erosi kepercayaan publik ke Polri seperti kasus pungli masa lalu.
Momentum ini wajib jadi tonggak transformasi berkelanjutan, integrasikan AI ETLE dengan edukasi keselamatan untuk zero accident vision 2030.
Penulis adalah Jurnalis Pinggiran
