LANTAS INFO– Polemik mengenai dugaan penerbitan Surat Presiden (Surpres) terkait pergantian Kapolri kembali menunjukkan bahwa ruang publik masih rentan terhadap peredaran informasi yang belum terverifikasi.
Dalam isu yang menyangkut institusi strategis negara, publik tidak boleh menempatkan kabar, dugaan, dan fakta resmi dalam posisi yang sama. Karena itu, pernyataan kelembagaan perlu menjadi rujukan utama sebelum masyarakat menarik kesimpulan mengenai kemungkinan pergantian Kapolri.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, sebagaimana diberitakan sejumlah media menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada Surpres mengenai pergantian Kapolri.
Penegasan tersebut penting karena Istana merupakan salah satu sumber resmi yang relevan untuk menjelaskan sikap pemerintah.
Namun, keterangan itu sebaiknya dipahami secara proporsional, bukan sebagai penolakan terhadap seluruh kemungkinan perubahan di masa mendatang, melainkan sebagai klarifikasi bahwa dokumen yang dimaksud belum tersedia atau belum disampaikan secara resmi.
Klarifikasi serupa disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Ia menegaskan, “Perlu kami sampaikan klarifikasi bahwa tidak benar jika dikatakan ada Surat Presiden kepada DPR RI yang berisi tentang pergantian Kapolri”.
Pernyataan tersebut sekaligus mengingatkan publik agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum memiliki dasar dokumenter dan konfirmasi resmi.
Dalam perkara kenegaraan, keberadaan sebuah dokumen tidak semestinya dinilai berdasarkan unggahan media sosial atau pernyataan anonim, tetapi melalui saluran institusional yang dapat dipertanggungjawabkan.
Toh, di tengah klarifikasi tersebut, mengutip paparan Wasekjen PB HMI Harbiyanto, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk tidak terburu-buru melakukan pergantian Kapolri merupakan langkah yang tepat.
Ia menyatakan, “Belum ada alasan yang memadai untuk melaksanakan proses pergantian Kapolri saat ini”.
Pandangan itu merupakan opini politik dan sosial dari organisasi masyarakat sipil, bukan keputusan konstitusional. Karena itu, pendapat tersebut penting sebagai bagian dari diskursus publik, tetapi tetap perlu dibaca bersama pandangan akademisi, kelompok masyarakat sipil, serta evaluasi resmi terhadap kinerja kepolisian.
Harbiyanto juga menilai kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo masih ideal. “Mari kita secara objektif menilik data terbaru perihal kepercayaan masyarakat terhadap Polri Juni lalu.
“Torehan 82,4% tentu bukan angka yang kecil,” ujarnya, belum lama ini.
Angka survei dapat menjadi salah satu indikator kepercayaan publik, tetapi tidak semestinya diperlakukan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan institusi.
Tentunya, penilaian yang utuh tetap memerlukan informasi mengenai kualitas pelayanan, penegakan disiplin internal, perlindungan hak warga negara, dan keterbukaan dalam menangani dugaan pelanggaran.
Lebih lanjut, Harbiyanto mengaitkan kepercayaan publik dengan tindakan tegas pimpinan kepolisian terhadap anggota yang melakukan pelanggaran.
Ia juga mengatakan bahwa masyarakat masih percaya kepada Polri karena mengetahui adanya sanksi terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan anggota. Pernyataan ini mengandung pesan penting bahwa legitimasi institusi tidak hanya dibangun melalui citra, melainkan juga melalui konsistensi penegakan aturan di dalam tubuh organisasi.
Meski demikian, klaim tersebut tetap perlu diuji melalui data yang terbuka, terukur, dan dapat diverifikasi secara independen.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, isu pergantian Kapolri seharusnya dibahas melalui mekanisme hukum dan komunikasi resmi, bukan melalui tekanan spekulasi.
Masyarakat berhak mengetahui perkembangan kebijakan negara, tetapi hak tersebut harus dipenuhi dengan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan.
Pada saat yang sama, publik memiliki kewajiban membedakan dengan tegas antara fakta, bantahan, pendapat narasumber, dan analisis agar informasi yang berkembang dan menjadi pergunjingan tidak berubah menjadi pembenaran atas rumor.
Karena itu, pernyataan Prasetyo Hadi, Habiburokhman, dan Harbiyanto perlu ditempatkan dalam konteksnya masing-masing.
Sementara, istana dan DPR memberikan klarifikasi mengenai status Surpres, sementara Wasekjen PB HMI menyampaikan penilaian terhadap kelayakan kepemimpinan Kapolri.
Sampai terdapat dokumen dan keputusan resmi, publik sebaiknya menahan diri dari kesimpulan definitif, menjaga nalar kritis, serta menjadikan verifikasi sebagai dasar utama dalam menilai setiap isu pergantian pejabat negara. (*)