MAKASSAR– Di tengah upaya Pemerintah Kota Makassar mempercantik wajah kota dengan proyek trotoar modern, kawasan Jalan Andi Djemma mencerminkan ironi yang memilukan.
Trotoar yang semestinya menjadi ruang pejalan kaki kini disulap menjadi lahan parkir kendaraan, baik roda dua maupun empat.
Fenomena ini tak hanya mencederai estetika kota, tetapi juga menjadi biang kerok kemacetan yang mengular, terutama menjelang sore hingga waktu maghrib.
Trotoar di Jalan Andi Djemma, yang dibangun dengan anggaran mencapai Rp10 miliar pada tahun 2023 untuk total panjang 3.026 meter, kini justru dimanfaatkan secara tidak semestinya.
Alih-alih digunakan oleh pejalan kaki, area ini diokupasi kendaraan pengunjung ruko-ruko di sepanjang jalan.
Akibatnya, bukan hanya lalu lintas yang terganggu, tetapi juga keselamatan pengguna jalan terancam.
Warga sekitar, seperti Arifin, berharap suara mereka didengar pemerintah agar masalah ini segera ditangani.
“Kami ingin Makassar menjadi contoh baik bagi daerah lain,” ucapnya penuh harap.
Tak tinggal diam, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Panrita turut angkat suara. Harmoko, warga sekaligus perwakilan LBH Panrita, menyoroti pentingnya penataan ulang parkir dan penertiban “Pak Ogah” di kawasan tersebut.
Meski Dinas Perhubungan (Dishub) dan pihak kepolisian telah bertindak di beberapa lokasi macet yang viral sebelumnya, Harmoko menilai Jalan Andi Djemma dan sekitarnya juga butuh perhatian khusus.
“Parkiran di sini jelas mengganggu akses pejalan kaki. Kami berharap Dishub, Satpol PP, Perumda Parkir, dan lalu lintas turun tangan untuk mengecek situasi ini,” tegasnya.
Persoalan ini menggambarkan perlunya sinergi nyata antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola kota yang lebih baik.
Infrastruktur publik yang didesain dengan anggaran besar semestinya membawa manfaat bagi banyak pihak, bukan justru menjadi masalah baru.
Keberadaan kendaraan di trotoar tidak hanya melanggar hak pejalan kaki, tetapi juga menunjukkan kurangnya pengawasan yang konsisten dari pihak terkait.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pejabat pemerintah terkait kondisi ini.
Namun, harapan tetap mengalir dari warga Makassar agar langkah-langkah nyata segera diambil untuk mengurai permasalahan yang terus berulang.
Mereka percaya bahwa kolaborasi yang baik dapat menjadikan Makassar sebagai kota percontohan yang tertib, nyaman, dan ramah bagi semua penggunanya. (**).
