Reformasi Polri berbasis evaluasi, revolusi mental dan integritas menjadi kunci utama mewujudkan penegakan hukum yang profesional.
Oleh: Zulkifli Malik
Transformasi dan reformasi Polri merupakan kebutuhan fundamental untuk meningkatkan profesionalisme kepolisian dalam rangka mendukung penegakan hukum di Indonesia secara adil dan tegas.
Visi Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga berlandaskan keadilan, yang menjadi pijakan penting bagi Polri dalam menjalankan tugasnya.
Mentalitas dan pola perekrutan menjadi titik krusial yang harus dirombak total. Praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang harus ditolak secara tegas dengan penanaman mentalitas anti-korupsi yang kuat.
Juga pada transparansi dan kompetensi harus menjadi dasar utama dalam proses perekrutan, meninggalkan budaya favoritisme yang selama ini merusak integritas institusi.
Pelatihan dan pendidikan kepolisian harus diarahkan pada peningkatan kapasitas profesional yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Reformasi bukan sekedar formalitas, tetapi transformasi budaya kerja yang mengedepankan integritas dan akuntabilitas di seluruh lini Polri, sehingga dapat membangun kepercayaan publik yang selama ini tergerus.
Dukungan penuh Polri tampak jelas terhadap Asta Cita Presiden Prabowo substansial dalam konteks menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan komitmen teguh untuk mengerahkan seluruh sumber daya demi merealisasikan visi Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045, yang menuntut Polri terus berinovasi dan beradaptasi.
Dengan Program Beyond Trust Presisi merupakan langkah strategis Polri, yang dirancang untuk menjalankan delapan misi Asta Cita dengan prinsip ketertiban, transparansi, dan integritas.
Hal itu, fokus pada evaluasi kinerja serta pengendalian posko Presisi menunjukkan upaya serius dalam mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian secara terukur dan transparan.
Program ini juga mengintegrasikan 17 program prioritas dan menghasilkan delapan program unggulan yang meliputi empat kebijakan, tujuh program, dan dua puluh tiga kegiatan spesifik.
Pendekatan ini bertujuan mentransformasi kepercayaan publik menjadi loyalitas yang lebih tinggi melalui mekanisme pengawasan internal yang ketat dan penindakan pelanggaran tanpa pandang bulu.
Nah, evaluasi berkala itu menjadi tulang punggung keberhasilan program Beyond Trust Presisi.
Seperti yang dilakukan Polda Maluku dalam rapat evaluasi triwulan IV tahun 2024, yang menekankan cekatan dalam input laporan serta koordinasi terhadap kendala, demi memastikan kelancaran pelaksanaan dan pencapaian target misi Asta Cita.
Dokumen evaluasi final Beyond Trust Presisi Triwulan I 2024 menunjukkan keberhasilan yang terukur dengan data capaian kegiatan, indikator, dan analisis manfaat program yang didasarkan pada laporan internal, survei layanan publik, dan analisis media sosial.
Ini menggambarkan transparansi dan akuntabilitas yang terus diperkuat di berbagai tingkatan kepolisian.
Selain itu, laporan evaluasi di Polres Bontang dan Polres Enrekang menegaskan pentingnya pelaksanaan kebijakan strategi dan inovasi pelayanan publik.
Hasil ini menunjukan konsistensi Polri dalam menerapkan program yang mendorong peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam konteks evaluasi dan analisa (Anev), indikator yang digunakan meliputi ketepatan pelaporan, waktu tunggu pelayanan, keakuratan data, dan efektivitas pelaksanaan tugas. Metodologi melibatkan pengumpulan data harian hingga triwulanan, analisis capaian, pengkajian laporan serta survei layanan publik untuk menilai kepuasan masyarakat.
Rapat komite evaluasi dan monitoring menjadi forum penting dalam mengkaji capaian kinerja serta membuat rencana tindak lanjut yang bertujuan meningkatkan program.
Format pelaporan yang standar dengan analisis capaian, identifikasi masalah, dan rekomendasi perbaikan menggambarkan profesionalisme dalam manajemen program berskala besar.
Memang diakui, kebobrokan moral beberapa oknum anggota Polri terus menjadi tantangan serius yang mencoreng citra institusi.
Kasus pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang kerap menyulut kekecewaan publik, mengikis kepercayaan yang telah dibangun melalui berbagai program reformasi.
Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo perlu bertindak tegas tanpa kompromi, termasuk pemecatan personel bermasalah dari semua tingkatan, mulai dari perwira tinggi (jendral) hingga ke tingkat Tamtama.
Langkah ini tidak hanya sebagai peringatan, tetapi juga sikap nyata dalam membersihkan institusi agar Polri mampu menegakkan hukum dengan profesional dan berintegritas.
Kebijakan penegakan hukum internal yang konsisten dan transparan mendukung visi Asta Cita, sekaligus memberikan contoh nyata kepada masyarakat tentang komitmen Polri dalam melawan praktik korupsi dan pelanggaran internal.
Ini juga menjadi indikator utama keberhasilan reformasi yang diharapkan publik.
Penerapan Beyond Trust Presisi yang diawasi secara berkala dengan evaluasi data dan indikator kinerja menunjukkan pendekatan berbasis bukti dalam reformasi kepolisian.
Dengan demikian, Polri bisa melakukan langkah perbaikan yang konkret dan strategis, selaras dengan target-target reformasi nasional.
Transformasi Polri tak sebatas perubahan struktural, melainkan revolusi mental yang harus dijalankan secara konsisten dengan dukungan data dan evaluasi yang objektif.
Hanya dengan cara ini Polri dapat memenuhi harapan masyarakat untuk menjadi institusi penegak hukum yang modern, terpercaya, dan mampu menjawab tantangan masa depan.
*Penulis adalah Jurnalis Pinggiran