Close Menu
LANTAS INFO
  • Home
  • Nasional
  • Edukasi
  • Hukum
  • Mitra
  • Pelayanan
  • Peristiwa
  • Profile
  • Ragam
  • Video
Facebook X (Twitter) Instagram
Kamis, November 19
  • Redaksi
  • Home
Facebook X (Twitter) LinkedIn VKontakte
LANTAS INFOLANTAS INFO
Banner
  • Home
  • Nasional
  • Edukasi
  • Hukum
  • Mitra
  • Pelayanan
  • Peristiwa
  • Profile
  • Ragam
  • Video
LANTAS INFO
  • Home
  • Nasional
  • Edukasi
  • Hukum
  • Mitra
  • Pelayanan
  • Peristiwa
  • Profile
  • Ragam
  • Video
Home»Pelayanan»Parkir Liar di Trotoar dan Ancaman Sanksi dalam Hukum Lalu Lintas
Pelayanan

Parkir Liar di Trotoar dan Ancaman Sanksi dalam Hukum Lalu Lintas

Lantas InfoBy Lantas InfoJuni 25, 2026Tidak ada komentar2 Mins Read
Facebook Twitter WhatsApp Copy Link
Share
WhatsApp Facebook Twitter Copy Link

LANTASINFO– Trotoar merupakan bagian dari ruang lalu lintas jalan yang secara normatif diperuntukkan bagi pejalan kaki. Dalam konteks hukum, fungsi trotoar tidak dapat dialihkan untuk kepentingan kendaraan bermotor, termasuk sebagai tempat parkir, karena hal itu bertentangan dengan hak pejalan kaki atas ruang yang aman dan tertib.

Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung seperti trotoar.

Larangan parkir di trotoar juga berkaitan dengan kewajiban pengemudi untuk mematuhi ketentuan berhenti dan parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e UU LLAJ.

Di samping itu, Pasal 28 ayat (1) UU LLAJ melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi jalan, sehingga penggunaan trotoar sebagai tempat parkir dapat dipandang sebagai tindakan yang mengganggu fungsi fasilitas publik.

Dari sisi sanksi, pelanggaran yang mengakibatkan gangguan pada fasilitas pejalan kaki dapat dikenai ketentuan Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Selain itu, apabila perbuatan tersebut menimbulkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ membuka ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000.

Dalam praktik penegakan hukum, pemerintah daerah juga memiliki dasar kewenangan untuk menertibkan parkir liar melalui peraturan daerah.

Di Kota Makassar, misalnya, terdapat Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum, yang menjadi salah satu instrumen hukum daerah dalam pengaturan perparkiran.

Dengan demikian, penertiban tidak hanya bertumpu pada UU LLAJ, tetapi juga dapat diperkuat oleh kebijakan daerah setempat.

Secara yuridis normatif, trotoar adalah ruang publik yang harus dilindungi dari alih fungsi yang tidak sah. Parkir kendaraan di atas trotoar tidak hanya melanggar aturan lalu lintas, tetapi juga mencederai asas ketertiban umum, keselamatan, dan perlindungan terhadap pejalan kaki.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap larangan ini merupakan bagian dari kewajiban hukum warga negara dalam menghormati ruang publik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, larangan parkir di trotoar memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam UU LLAJ maupun peraturan daerah. Penegakan aturan ini penting agar fungsi trotoar tetap terjaga sebagai sarana keselamatan pejalan kaki dan sebagai wujud tertib berlalu lintas. (*)

Ditlantas Polda Sulsel
Share. Facebook Twitter Email WhatsApp Telegram
Previous ArticleTradisi Tabur Bunga di Tengah Samudra: Refleksi dan Pengabdian di HUT Bhayangkara ke-80
Next Article ANALISIS: Antara Persepsi dan Realitas. Kenaikan Skor Polri 2026

Berita Lainnya

Operasi Zebra Pallawa 2026 Polres Bone Mulai Digelar Hari Ini Sampai 29 November

November 16, 2026

Polda Sulsel Ungkap 62 Kasus Curanmor, Amankan 59 Tersangka dan 55 Kendaraan

November 9, 2026

Polresta Gowa Siapkan Rekayasa Lalu Lintas dan Parkir untuk Beautiful Malino 2026

November 7, 2026
Berita Terbaru

Korlantas Polri Rancang Shelter untuk Ojol

November 18, 2026

Cara Unik, Satlantas Polres Bone Bagi Gelas ke Pengendara Tertib di Hari ke 2 Operasi Zebra Pallawa 2026

November 17, 2026

Kakorlantas Polri Tegaskan Layanan Regident Tak Boleh Kaku dan Prosedural

November 16, 2026

Operasi Zebra Pallawa 2026 Polres Bone Mulai Digelar Hari Ini Sampai 29 November

November 16, 2026
  • HUKUM

Operasi Zebra Pallawa 2026 Dimulai, Polda Sulsel Libatkan 1.630 Personel Gabungan

November 16, 2026

Polres Sinjai Gelar Operasi Zebra Pallawa 2026, 16 November, Denda Maksimal Rp.3 Juta Pelaku Balap Liar!

November 14, 2026

Selain Narkoba, Polresta Gowa Komitmen Berantas Peredaran Miras

November 14, 2026

Operasi Zebra Pallawa 2026 Digelar 16 November, Dirlantas Polda Sulsel: Balap Liar Bakal Kena Sanksi Maksimal Rp.3 Juta

November 13, 2026
Copyright © 2017. LANTAS INFO RhynaldKing.
  • Redaksi
  • Home

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.