JAKARTA– Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyatakan komitmennya dalam mendukung kebijakan nasional menuju Zero Over Dimension Overload (ODOL) dengan menggencarkan edukasi sekaligus penindakan tegas terhadap praktik pungutan liar (pungli) di sektor transportasi barang.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang dipimpin Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam rapat itu, AHY menekankan tiga prioritas utama: pemberantasan pungli, peningkatan kesejahteraan pengemudi, dan penataan regulasi angkutan barang yang tumpang tindih.
“Kita harus membersihkan titik-titik rawan pungli yang selama ini menjadi beban bagi pengemudi. Mereka harus mendapat upah layak, perlindungan kesehatan, dan jaminan sosial yang memadai,” ujar AHY.
Ia juga menyoroti pentingnya penyederhanaan aturan yang selama ini tumpang tindih dan menyulitkan para pelaku usaha logistik. Pemerintah, kata dia, ingin menciptakan iklim transportasi yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Sejalan dengan itu, Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Pol. Faizal, S.IK, M.H., menyebutkan bahwa saat ini pihaknya terus melaksanakan kampanye edukatif kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemilik barang, operator angkutan, serta para sopir truk.
“Kami sedang gencarkan sosialisasi melalui pendekatan humanis. Salah satunya lewat program ‘Polantas Menyapa’, mengajak para sopir berdiskusi santai untuk memahami dampak ODOL serta risiko hukum dari pelanggaran tersebut,” jelasnya.
Selain edukasi, Polri juga menindak tegas praktik pungli di sektor angkutan. Menurut Brigjen Faizal, langkah penegakan sudah berjalan dari pusat hingga daerah dengan sistem pengawasan ketat dan sanksi bagi anggota yang terbukti terlibat.
“Langkah penertiban telah dilakukan secara sistematis. Bila ada anggota yang dilaporkan terlibat pungli dan terbukti, pasti akan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
AHY pun berharap seluruh strategi lintas sektor ini akan mendorong terciptanya sistem logistik yang lebih tertib, aman, dan berpihak kepada pekerja di lapangan.
“Kita ingin para pengemudi merasa dihargai, tidak diperas, dan bisa bekerja dalam suasana yang aman dan sejahtera,” tutup AHY.
