MAKASSAR– Melintas pada penggal jalan yang telah terpasang kamera ETLE bagi kendaraan yang menggunakan TNKB atau pelat palsu alias biasa disebut pelat gantung akan otomatis terdeteksi oleh sistem ETLE.
Setidaknya sudah ada 20 titik statis di Kota Makassar dan 64 unit yang akan mobile mendeteksi kendaraan-kendaraan yang menggunakan pelat gantung tersebut baik di Kota Makassar ataupun di Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Selatan.
Jadi dapat dikatakan cepat atau lambat kendaraan yang menggunakan pelat gantung akan ter data oleh pihak Ditlantas Polda Sulsel dan jajarannya tanpa perlu melakukan pemeriksaan secara konvensional untuk mengetahuinya apakah itu asli atau palsu.
Lantas bagaimana tindak lanjut dari data kendaraan yang menggunakan pelat gantung tersebut?
“Nomor pelat palsu tersebut dan ciri kendaraan yang menggunakannya, secara ter update datanya akan dipegang oleh setiap personil lalu lintas yang ada di Sulsel, dan pada kesempatan pertama begitu ditemukan akan langsung ditindak oleh petugas kami” ucap Dirlantas Polda Sulsel, Kombes Pol. I Made Agus Prasatya SIK, M. Hum, Jumat (08/12)
Terbaru, yang terjadi kemarin sore 7 Desember 2023, satu unit mobil Mitsubishi Xpander harus diberhentikan kemudian ditindak di jalan AP. Pettarani.
Tampak yang memberhentikan kendaraan pengguna plat palsu orang nomor dua di Jajaran Lalu Lintas, AKBP Satya Widhy Widharyadi, S.I.K., M.K.P. karena menggunakan pelat gantung. Sambungnya.
“Kami sudah sampaikan kepada seluruh personil lalu lintas Polda Sulsel agar data yang kendaraan yang menggunakan pelat palsu tersebut, agar penindakannya di lapangan dimaksimalkan, selain melanggar aturan lalu lintas ini jelas merugikan pemilik asli nomor kendaraan,” tegas Dirlantas Polda Sulsel.
“Pemerintah sebenarnya sudah mengakomodasi para pemilik kendaraan, bagi yang ingin mengaktualisasikan atau mengekspresikan kepemilikannya melalui pelat nomornya dapat menggunakan Nomor Pilihan, misalnya yang bersangkutan bernama Siska, itu dapat memiliki nomor kendaraan dengan DD 515 KA dan sebagainya, tergantung pilihannya dengan membayar biaya PNBP nya,” tutup KBP Dr. I Made Agus Prasatya, S.I.K., M.Hum. (*)