LANTASINFO– Pembacaan Ikrar Ksatria Bhayangkara yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 25 November 2025 di Cikeas, Bogor, tentunya bukanlah sekadar ritual malam berobor.
Kegiatan dalam Apel Kasatwil 2025, dihadiri 631 pejabat utama, Kapolda, dan Kapolres, menegaskan komitmen moral membangun Polri yang melindungi, melayani, mengayomi, dicintai, dan dipercaya masyarakat.
Namun, di balik gema ikrar “tegak, siap, setia”, reformasi institusi Polri masih bergulat dengan tantangan struktural dan kultural yang mendalam.
Fondasi Reformasi Moral ikrar tersebut, yang diulang sambil memegang obor di bawah panji Merah Putih, dirancang memperkuat transformasi Polri melalui Tim Reformasi internal beranggotakan 52 perwira, dibentuk September 2025.
Kapolri menekankan ikrar sebagai kompas moral, didukung visual sejarah Komjen (Purn) M. Jasin—pendiri Brimob yang berjuang merebut senjata Jepang dan menumpas pemberontakan PKI hingga PRRI.
Reformasi ini krusial karena kepercayaan publik naik ke 76,2 persen berkat perbaikan layanan, meski masih rapuh di tengah kritik kekerasan pengamanan demo.
Tantangan Kepercayaan Publik Meski survei Litbang Kompas catat kepuasan publik 65,1 persen, data KontraS ungkap 645 kasus kekerasan Polri sejak 2020, dengan tingkat keberhasilan pengamanan demo merosot ke 40-50 persen.
Ikrar “Polri yang dicintai” jadi sindiran tajam atas citra represif, di mana reformasi kultural gagal desentralisasi Polda untuk respons lokal.
Jabat tangan penutup acara simbol solidaritas, tapi tanpa penguatan Kompolnas independen, ikrar mungkin hanya sebatas retorika saja.
Dari balik dukungan eksternal Presiden, Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dilantik Presiden Prabowo 7 November 2025, melibatkan Kapolri aktif untuk akses langsung kajian, beri harapan taktis.
Prabowo tuntut transparansi periodik, serap aspirasi via WhatsApp, tapi Perkap 4/2025 dikritik Koalisi RFP sebagai “omong kosong” karena tambah kewenangan tangkap tangan ambigu, langgar KUHAP.
Reformasi struktural, efisiensi organisasi, karier berbasis merit, harus prioritaskan pengawas eksternal kuat.
Toh, simbol Sejarah vs Realita Lapangan Penghormatan pada M. Jasin ingatkan keberanian moral pendahulu, tapi Polri kini hadapi radikalisme siber dan korupsi internal yang butuh lebih dari renungan malam.
Peningkatan kepercayaan publik bukti Tim Transformasi Kapolri efektif balik opini negatif pasca-kerusuhan, tapi konsistensi sikap humanis jadi ujian abadi.
Pada kegiatan tersebut, Ikrar ditutup dengan “Hidup Polri, Hidup NKRI” tuntut bukti nyata, bukan acara spektakuler.
Menuju Polri Profesional reformasi ala Listyo Sigit fokus pelayanan administratif cepat dan responsif, tapi tantangan seperti viralnya kesalahan kecil di era informasi tuntut komunikasi berbasis data.
Namun, oenguatan integritas via BETAH cegah KKN rekrutmen, padukan dengan desentralisasi untuk konteks lokal seperti di Sulsel.
Karena itu, kegiatan yang dilaksanakan di Cikeas jadi panggilan DNA mentransformasikan ikrar jadi kebijakan anti-korupsi dan HAM.
Ikrar Ksatria Bhayangkara adalah momentum reformasi, tapi kegagalannya dapat ditaksir akan hancurkan legitimasi Polri.
namun, publik tentunya sangat berharap reformasi kepolisian sukses jika ikrar jadi aksi struktural berkelanjutan. (*)